Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Ini bukti keberpihakan pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Misalnya dengan keluarnya Undang –Undang/UU Nomor 2008 Tentang UMKM pasal 7 dan 8 mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan  dan kebijakan yang mendukung.

Dalam rangka implementasi hal tersebut, pada 5 November 2007 Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan memperluas akses  pembiayaan bagi UMKM.

“Sebetulnya KUR merupakan kelanjutan dari Kredit Usaha Tani (KUT) yang dianggarkan Rp 8 triliun per tahun, dan pada 1998 terjadi kelonggaran dan kurang hati- hati dalam penyalurannya. Sehingga, dampaknya terasa sampai sekarang,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, kepada Bisnis Surabaya  belum lama ini.

Karena desain pengawasan yang tidak didesain dengan baik, maka ketika terjadi lonjakan beberapa komoditi pertanian seperti cabai dan bawang haga menjadi jatuh  membuat petani merugi dan menjadi miskin. Sehingga tak mampu membayar kreditnya. Dan sejak 2017 pemerintah mendesain ulang KUT menjadi KUR dengan pendekatan subsidi bunga pinjaman dan penjaminan.

Untuk memperlancar program KUR, pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana. Antara lain, Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 sebagai perubahan  Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015, Peraturan Menteri Koordinator Bidan Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/ PMK.05/2017 Tentang Tatacara Pembayaran Subsidi Bunga Untuk KUR.

Penyaluran KUR 2007 sampai 2014 dilakukan dengan plafon bunga yang sama. Yaitu, KUR Mikro 22 persen, KUR Retail 14 persen, KUR TKI 15 persen. Setelah dilakukan review maka pada 2016 KUR Mikro menjadi 7 persen, KUR Retail 3 persen, KUR TKI menjadi 12 persen.

“Antara 2016 sampai 2017 kembali terjadi penurunan. Tetapi tidak termasuk TKI. Karena resikonya tinggi, maka subsidi pemerintah tetap besar,” kata birokrat yang sudah berkarir lebih dari 20 tahun di pemerintahan ini. (nanang)