Realisasi Tahapan Besar Ekonomi Makro

8

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – MESKI masih menjadi wacana dalam debat capres, namun  Joko Widodo menyatakan, bahwa apabila dia terpilih lagi menjadi presiden, bakal menjadikan program kerjanya mendorong ekonomi makro yang tidak cuma urusan jual-beli. Tapi perlu tahapan besar dengan kontrol dan kebijakan pemerintah. “Kalau mikro hanya jual beli, tetapi ekonomi makro perlu mengelola agregat produksi dan permintaan. Itu perlu tahapan besar,”  katanya (13/4).

Salah satu langkah besar yang sudah dilakukan pemerintah adalah pengembangan infrastruktur yang akan terhubungnya dengan kawasan industri dan pariwisata. “Itu tak mungkin membalikkan tangan, lalu bisa membangun. Perlu tahapan besar,” ujarnya. Langkah selanjutnya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), yang tahun ini menjadi fokus pemerintah. Disusul reformasi struktural dan terakhir adalah pembangunan teknologi dan inovasi.

     Apakah pernyataannya itu cuma omong besar ataukah bisa dilaksanakannya? Dulu, ketika Jokowi, mengawali jabatannya selaku Presiden, salah satu programnya yang dianggap ambisius adalah pembenahan dan pembuatan baru infrastruktur di Indonesia. Ternyata, dalam jangka waktu tugasnya hanya selama 4,5 tahun, muncullah realisasi Tol Laut, terutama untuk transportasi kapal barang dan BBM kebutuhan kehidupan dan kendaraan bermotor.

Yang utama menghubungkan antara Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak menuju Pelabuhan Sukarno-Hatta, Makassar hingga Jayapura, Manokwari, Sorong dan lain-lain kota di Papua.  Jalan tol Trans Jawa, dari Serang hingga (kini) Probolinggo, Bakauheni menuju Palembang, di Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan lebih ambisius jalan raya penghubung di provinsi Papua.

Sebagai contoh, jalan raya antara Jayapura-Wamena yang jaraknya ratusan kilometer, menggantikan angkutan komoditas sandang-pangan-BBM yang sebelumnya harus diangkut lewat udara dengan beaya sangat tinggi dan volume terbatas. Bakal dilakoni lewat darat dengan beaya jauh lebih murah dan volume komoditas yang diangkut bisa jauh lebih banyak.Jalan-jalan penghubung di provinsi itu terus dikembangkan.

Sehingga, dari setiap kota bisa saling terhubung dengan jalan darat. Kemudian program kesehatan rakyat yang melalui program BPJS Kesehatan dan BPJS Pekerja sejak duduk di kursi kepresidenan. Pembagian tanah kepada rakyat dengan akta hak hukumnya dan banyak lagi. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa ya? Bagaimana dengan upaya para kepala negara sebelumnya? Tentu tidak dijawabnya.

Karena untuk menjawabnya, dianggap sudah memasuki ranah kegiatan politik praktis, menyinggung kewibawaan mantan kepala negara dan partai politiknya. Ketika menyinggung masalah kurang lajunya ekspor hasil perkebunan dan pertanian kita. Menurut Jokowi, dirancang faktor hilirisasi akan dijadikan fokus pemerintahannya. “Kita harus berani hilirisasi demi mencegah agar ekspor kita tidak dalam bentuk mentahan. Tetapi minimal barang setengah jadi. Kita tekan agar dikirim dalam bentuk jadi,” ucap Jokowi (13/4).

Pengalaman pahit sedang dialami Indonesia, karena negara-negara Uni Eropa akan menerapkan larangan impor CPO (crude palm oil) atau minyak-sawit. CPO adalah hasil setengah-jadi dari buah kelapa sawit. Oleh negara-negara UE itu, minyaknya tak bisa terbarukan atau bakal menjadikan pencemaran lingkungan. Sekarang pemerintah Indonesia sedang berkutat melawan diterima dan dilakukannya pelarangan tersebut, dengan membawa kasus tersebut ke tingkat World Trade Organization (WTO) untuk minta keadilan.

Malahan delegasi kita dipimpin langsung Menko Perekonomian, Darmin Nasution, ke sidang Uni Eropa bersama-sama delegasi Malaysia untuk memperjuangkan agar peraturan larangan itu tidak diterapkan bagi CPO kita dan Malaysia. Berkaitan dengan rencana larangan itu, antara lain Menteri Perindustrian, Erlangga Hartarto, menganjurkan agar kita (terutama perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit) membangun pabrik hilirisasi minyak kelapa sawit. Artinya, menghasilkan hasil jadi dari bahan CPO.

     Menurut Jokowi (apabila terpilih kembali sebagai presiden) akan mengusahakan industri pengolahan itu bisa berjalan baik. Katanya, selama ini ekspor kita terlalu tergantung pada bahan mentah, sehingga ekspor tidak bisa melaju kencang. “Salah satunya adalah perlu dibangun industri pertanian, pengolahan dan pengalengan, sehingga ekspor sudah dalam dikemas.” ujarnya sambil menambahkan bakal mendorong ekonomi digital.

     Masalahnya, apabila Ir. Joko Widodo terpilih kembali sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya, bisakah kita percaya tentang rencana yang diungkapkannya itu bakal dikerjakan? Bukan cuma janji-janji politis yang serba muluk-muluk dan seolah “menggantang asap”?

     Kalaulah kita saksikan dan alami sendiri dari prestasinya dalam memerintah cuma 4,5 tahun dari 5 tahun jatahnya itu, bahwa apa yang pernah dijanjikan dan diprogramkan ketika berkampanye untuk menjadi Presiden RI tahun 2014 lalu dan kini banyak orang terheran-heran bisa terwujud sebagai hasil kerja pimpinannya, maka janji-janji dalam kampanye untuk jabatan Kepresidenan itu dapat diyakini bisa dilaksanakannya.

    Dalam hal makna “tahapan besar” untuk hilirisasi produk pro-ekspor asal pertanian, perkebunan dan perikanan (bila perlu), yang jelas merupakan tambahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Mereka bakal tertampung dalam pabrik-pabrik yang mengerjakan hilirisasi hasil alam kita untuk dijadikan bahan ekspor siap pakai.  Hanya saja, perlu “memberanikan diri” para calon investor untuk berusaha di sektor proyek hilirisasi tersebut. Ataupun menarik hati investor asing untuk berusaha di sektor tersebut. Kalau hal demikian sudah terealisir, akan ;lebih banyak bahan kebutuhan manusia Indonesia yang bahannya atau produknya berasal dari impor, bisa dipenuhi oleh produk dari dalam negeri sendiri dengan mutu yang sama. Asalkan, sebagai syaratnya adalah apabila Jokowi terpilih kembali untuk menjadi Presiden RI. (amak syariffudin)