Surabaya,(bisnissurabaya.com) – Sidang lanjutan pencemaran nama baik atas terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo (ADP) kembali berlanjut pada Kamis (28/3). Dengan agendanya adalah pembacaan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh tim kuasa hukum Ahmad Dhani.

Salah satu saksi ahli yang dipanggil adalah Teguh Afriadi, ahli hukum ITE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Saat ditanya oleh kuasa hukum terdakwa, dia mengaku sudah ratusan kali dimintai pendapat soal kasus pidana bernuansa ITE.

Penasehat hukum berkesempatan memberikan pertanyaan kepada ahli Teguh. Teguh mengaku dirinya sudah lebih dari 200 kali menjadi ahli.

Teguh mengatakan dalam menyoroti pasal 27 ayat 3 UU ITE, adalah norma hukum yang terikat. “Tidak ada penjelasannya, jadi tegas pasal 27 ayat 3 itu merujuk KUHP dan semua sepakat tidak ada beda tafsir,” jelasnya.

Karena, Pasal 27 itu konstitusional “Tidak boleh dilepaskan pasal 310 311, semua rangkaian sama berdasarkan putusan MK megatakan demikian,” imbuhnya.

“Tidak boleh dilepaskan pasal 310 311. Semua sama berdasarkan putusan MK menyatakan demikian,” lanjutnya. Kemudian terkait pencemaran nama baik itu menyasar ke perorangan atau berbadan hukum. Teguh secara tegas menyatakan bahwa harus perorangan.

“Saya datang sebagai ahli, polanya hampir sama. Objeknya tidak spesifik dan multitafsir pasal 27 harus single tafsir. Karena tidak bisa konteks siapapun bisa menjadi objek dan itu tidak boleh dan harus teks dan tidak boleh multitafsir,” tandasnya.

Sementara kata Idiot, itu perbuatan mencela, tapi seharusnya ke ahli pidana. Dalam pemahamannya tidak bisa dijerat pasal 27, dan harus menuduhkan perbuatan.

Pada kesempatan itu, Ahmad Dhani  bertanya terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dimintai oleh penyidik Polda Jawa Timur.

“Iya saya dimintai BAP oleh Polda Jatim. Dalam BAP penyidik boleh bertanya apa saja dan saya tidak berhak untuk memutuskan apa saja yang bisa ditanyakan,” jawab Teguh.

Lalu Teguh mengaku ketika itu, penyidik hanya bertanya soal definisi umum saja. Keterangan dari saksi ahli berusaha untuk menjawab pertanyaan Dhani apakah laporan atas Pasal 27 ayat 3 memenuhi unsur pidana atau tidak?.

“Dalam BAP, penyidik hanya menanyakan hal-hal umum terkait definisi ITE, tentang UU ITE,” timpal ia.

Seperti diketahui, Ahmad Dhani diajukan ke persidangan atas perkara ujaran idiot yang dia lontarkan pada sekelompok orang yang menghalanginya untuk melakukan deklarasi #2019gantipresiden beberapa waktu di hotel Mojopahit Surabaya.(ton)