Yang Dibutuhkan : Bagaimana di Lapangan

8

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II/Pelindo II, Elvyn G. Masassya punya saran 3 basis soal pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Teorinya itu disampaikan melalui suatu kantor berita. Pada pokoknya, ketiga basis itu, antara lain, bagaimana membuat strategi agar terjadi pertumbuhan ekonomi. Kedua, bagaimana agar terjadi pemerataan ekonomi, dan ketiga keadilan terhadap seluruh rakyat.” Menurutnya, pertumbuhan ekonomi kita harus berbasis pada kemampuan dalam negeri, seperti membuka kesempatan kerja kepada rakyat, meningkatkan ekspor dan investasi.

Ketiga sarannya yang bertitik beratkan kepada masalah “bagaimana”, sehingga masih menjadi angan-angan atau awal dari sesuatu teori saja. Kalaulah kita perhatikan inti dari program pembangunan nasional yang juga menyangkut pembangunan ekonomi kita yang dirancang oleh pemerintahan sekarang, hal-hal seperti teori Elvyn itu secara bertahap sebenarnya sudah diterapkan. Hal itu bisa dibaca dari pokok-pokok permasalahan yang diungkapkan dalam APBN kita. Termasuk tujuan dari pembangunan nasional kita adalah hal “pemerataan ekonomi melalui pendistribusian barang serta kesempatan atau akses masyarakat kepada ekonomi.”

Demikian pula cita-cita demi keadilan itu dalam perekonomian kita adalah memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun dan keberpihakan kepada usaha kecil dan mikro yang lebih tinggi.” Dengan demikian, berarti pendapat atau “teori” Elvyn bukanlah hal yang baru dalam upaya pemerintah menjalankan pemerintahannya saat sekarang.

Barangkali ada baiknya dikeluarkan teorinya, sejauhmana peranan pelabuhan, terutama pelabuhan internasional, berperan dalam mendukung program-program yang diterapkan berbasiskan ketiga pendapatnya itu. Terutama sejauhmana peranan Pelabuhan Indonesia II (Jakarta) yang dipimpinnya melaksanakan pemerataan perekonomian melalui pendistribusian yang merata ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk barang impor melalui pelabuhannya Sebab, pendapatnya itu bagi orang awam yang tertarik pada permasalahan pemerintahan dan pembangunan perekonomian yang diusahakan oleh pemerintah sekarang, akan bisa berpendapat, mengapa pemerintah tidak melaksanakan “teori-teori” Alvyn G. Masassya yang juga adalah pegawai pemerintah di bawah naungan BUMN itu? Masalahnya, Dirut Pelabuhan Indonesia II itu tidak menyebutkan, bahwa sebenarnya “teorinya” itu adalah berdasarkan program pemerintah. Atau sekurang-kurangnya, kalangan pemegang kekuasaan di negara kita ini memangbercita-cita atau bertujuan sebagaimana yang dikatakan lewat ketiga basis tadi. Bagaimana pendapatnya mengenai pemikiran Presiden Joko Widodo tentang “grand designnya”, bahwa laut yang mengelilingi kepulauan Indonesia itu sebagai “pemersatu pulau-pulau kita.

Bukan pemisah daratan.” Kemudian teori Jokowi dan program pemerintah, dengan pembuatan maupun perbaikan infrastruktur lewat darat, laut (antara lain Tol Laut) dan jaringan udara di seluruh negara kita, yang pada dasarnya adalah pemerataan dalam pembangunan ekonomi dan demi ketahanan negara. Ada baiknya kalaulah membicarakan, sejauhmana peranan pelabuhan-pelabuhan laut di Indonesia dan khususnya pelabuhan di bawah managementnya mengisi (lebih-lebih bisa berperan) dalam salah satu atau ke semua basis yang diungkapkannya itu.

Bukankah pelabuhan bisa diibaratkan pelaksana penghubung pemersatu pulau-pulau kita? Masalahnya, dalam tahun-politik 2018-2019 ini, rakyat sudah banyak menerima macam-macam rencana, teori dan janji-janji politis dari kelompok para calon presiden, wakil presiden dan anggota legislatif, yang bagi orang bernalar sehat, bahwasanya janji-janji itu bakal berakhjir sebagai omong-kosong kalaulah orang yang menjanjikannya itu sudah menjabat dalam pemerintahan. Jadi, ada baiknya tidak mengemukakan gagasan-gagasan yang sebenanrya sudah juga digagas oleh pihak pemerintah. Ada baiknya melontarkan gagasan apa yang bisa dan atau bakal dikerjakannya sebagai perwujudan yang mengarah pada salah satu lingkup rancangan pemerintah guna pembangunan perekonomian kita. Kalau hal demikian yang diungkapkannya, masyarakat akan dapat menilai sejauhmanakinerja penggagas berikut lembaganya (dalam hal itu PT Pelabuhan Indonesia II) dalam peranannya ikut membangun perekonomian kita. Kini rakyat banyak yang kurang percaya pada gagasan maupun janji-janji yang manis tetapi percaya bakal tidak bisa dilaksanakan penggagasnya. Mereka sering tidak mengacuhkan gagasan-gagasan yang tanpa rincian bagaimana melaksanakannya. Juga sekaligus di situ dijelaskan kesulitan yang mungkin dihadapi dan bagaimana upaya pemecahannya serta ketegasan tindakan apabila pelakunya menyalahgunakan jabatannya. Terkecuali orang-orang yang percaya omongan tinggi itu karena fanatisme terhadap yang berbicara, atau ingin mendapatkan keuntungan materiil, ataupun kurang cerdas dan kurang bijak.

Seperti janji “akan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya”. Janji yang menggiurkan, karena jumlah pengangguran di negara kita masih banyak. Tetapi, bagaimana kalau dipraktekkan di lapangan? Kalau dinalar secara benar: lapangan kerja apa yang bisa menampung secara besar-besaran penganggur? Masuk menjadi pegawai negeri sipil? Ada banyak syarat, apakah berapa kebutuhan pegawai untuk dinas yang bisa ditawarkan, status pendidikan dan ujian/tes seleksi untuk diterima, dan banyak lagi. Dijanjikan sebagai karyawan swasta? Berarti itu hak dari perusahaan-perusahaan, terutama industriawan, untuk menampung tenaga kerja. Apakah mau dipaksa demikian, karena bukan hanya tidak efisien, juga pemborosan untuk menggaji tenaga-tenaga tambahan yang tidak diperlukan.

Apakah pemerintah harus menambah badan/lembaga supaya bisa menampung tenaga kerja? Untuk apa? Sejauhmana anggaran belanja mampu membeayai pendapatan para pegawai/karyawan baru, padahal keberadaan badan/ lembaga berikut pegawai/karyawannya tidak berfungsi dalam pemerintahan? Pendek kata, janji-janji memang menggiurkan. Pelaksanaannya akan pahit, sementara yang bersangkutan sudah menduduki jabatannya! (amak syarifudin)