Jakarta, (bisnissurabaya.com) – Operator kepelabuhanan boleh berbagga. Sebab, dari 30 wajib pajak/WP yang menerima apresiasi dan penghargaan salah satunya Pelindo III. “Pelindo III merupakan salah satu BUMN yang paling awal mengimplementasikan aplikasi, yang secara host-to-host mengoneksikan data korporat dengan server penyelenggara pelaporan pembayaran pajak yang berlisensi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ini bentuk komitmen Pelindo III mendorong digitalisasi ekosistem perpajakan di Indonesia,” kata Direktur Keuangan Pelindo III Iman Rachman, di Jakarta Rabu (12/3) lalu.

Menurut dia, manfaat dari integrasi sistem pajak secara digital dapat dirasakan oleh kedua sisi, baik perusahaan sebagai wajib pajak dan juga Pemerintah sebagai pengelola pajak negara. “Dengan teknologi, kini meski jumlah pembayarannya besar, proses pelaporan dan pembayaran semakin mudah. Proses audit juga akan semakin efisien dan jumlah setoran pajak akan terkontrol, sangat akuntabel. Pelindo III menggunakan inovasi teknologi untuk mendukung peningkatan penyerapan pajak negara,” ujarnya.

Sekretaris Perusahaan/Sekper Pelindo III, Faruq Hidayat, menambahkan, pelaporan e-faktur PPN Pelindo III telah dilakukan secara host-to-host dengan server DJP sejak Desember 2018 lalu. Kemudian untuk pelaporan e-SPT pajak penghasilan sudah menggunakan single database secara online sejak Februari 2019. Ke depan bukti potong (e-bupot) pajak penghasilan akan dapat diakses online.

“Saat ini sedang dikerjakan pemetaan COA (chart of account) antara laporan keuangan dengan SPT yang dilaporkan agar dapat diakses langsung oleh DJP, sehingga potensi pajak dapat dicermati. Ditargetkan selesai per April 2019 ini. Pada tahap final integrasi data, akan dicapai Keterbukaan Informasi Perpajakan yang dapat diakses secara sistem terkoneksi antara wajib pajak dengan DJP,” kata Faruq.

Ia menyatakan, kontribusi Pelindo III Group sebagai BUMN pada pendapatan negara. “Selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2018, setoran Pelindo III kepada negara tercatat mencapai Rp 5,12 triliun. Setoran tersebut terdiri dari kewajiban perpajakan yang mencapai Rp 4,17 triliun kepada negara melalui Kementerian Keuangan dan pembayaran dividen melalui Kementerian BUMN sebesar Rp 948 miliar,” paparnya. (bw)