Mengapa Babinsa perlu Pahami Pemupukan?

8

Surabaya, (binsisurabaya.com) – BINTARA Pembina Desa (Babinsa) yang dibentuk TNI-AD sejak 56 tahun lalu itu, tugasnya membantu Perangkat Desa dan khususnya bagi kepentingan para penghuni desa dalam bidang keamanan demi ketahanan nasional kita. Jelasnya, mereka mendampingi tugas dan peranan perangkat desa dalam hal-hal tertentu. Bukannya untuk jadi penguasa-desa. Salah satu tugasnya adalah ikut “mengamankan” barang-barang negara/pemerintah demi kepentingan rakyat di desanya.

Patut dihargai kebijakan Komandan Kodim 0724/Boyolali ketika memerintahkan 300 personil Babinsa di desa-desa kabupaten itu wajib mengikuti pengetahuan atau sosialisasi mengenai teknologi pemupukan kimiawi untuk tanaman pertanian padi maupun palawija (terutama jagung) di seluruh Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah/Jateng.

Pengetahuan mereka mengenai teknologi tersebut akan sangat berguna dalam kaitan tugasnya untuk pengamanan barang milik pemerintah, dalam hal itu adalah pupuk kimia bersubsidi. Pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik (PG) sebagai BUMN.

Menurut Komisaris PG, Muchamad Nurwindu (10/3), kegiatan Sosialisasi Pupuk Bersubsidi dan Teknologi Pemupukan tersebut dilakukan untuk mendukung peran TNI-AD melalui  Program Ketahanan Pangan Nasional, termasuk pengawasan terhadap peredaran pupuk bersubsidi. Karenanya materi untuk sosialisasi tersebut antara lain tentang Pupuk Bersubsidi Regulasi dan Mekaninse Penyalurannya, Pemupukan Berimbang, Budidaya Tanaman dan Produk-produk Pupuk.

PG iu sebagai perusahaan negara solusi agroindustri, menjadikan solusi tersebut sebagai  program

Upaya membangun forum komunikasi dua arah, sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan dapat segera teratasi.  “Pengetahuan tentang pupuk dan pemupukan akan mempermudah personil Babinsa dalam memberikan masukan dan saran terkait pemupukan kepada para petani.” Kata Direktur Pemasaran PG, Meisnu Sadariyo.

Mengapa Babinsa terikut dalam pengamanan pupuk kimiawi produk PG yang disubsidi pemerintah?

Sebab, kini muncul suara-suara sumbang yang “kawatir” TNI akan memasuki kehidupan pemerintahan sipil seperti pola Dwi Fungsi ABRI era pemerintahan Orde Baru guna mencegah penyebaran faham komunisme PKI saat itu. Barangkali ada baiknya diketahui secuwil sejarah keberadaan Babinsa yang kini ada di setiap Kodam di negara kita. Pada tahun 1963, seijin Presiden Sukarno, Menteri/Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Letnan Jenderal Ahmad Yani membentuk “Bintara Desa”. Petugasnya ialah anggota TNI-AD berpangkat sersan-mayor/sersan-senior.  Pelopor keberadaannya di Kodam Siliwangi/Jawa Barat. Tujuannya menempatkan tentara di desa-desa untuk menangkal pengaruh  Darul Islam/Tentara Islam Indonesia. Kemudian, ketika kekuatan PKI melebar dengan membentuk para petani jadi anggotanya berorganisasi dalam Barisan Tani Indonesia (BTI/PKI) dan minta pada presiden Sukarno agar “petani dipersenjatai” sebagai “Angkatan Bersenjata Kelima” menyaingi ABRI (gambarannya adalah patung Petani Bersenjata di Jakarta). Nama  Bintara Desa menjadi Badan Pembina Desa dan berada di setiap Kodam. Tugasnya menangkal kekuatan BTI/PKI berhasil, meskipun beberapa darinya menjadi korban penganiayaan dan pembunuhan BTI/PKI. Peranannya berubah menjadi mendampingi perangkat-desa, terutama pengamanan terhadap gangguan politis dan sosial.

Pengetahuan mengenai pengamanan terhadap pupuk kimiawi yang dengan harga pupuk subsidi dari pemerintah untuk para petani dan yang dipasok oleh PT Pupuk Gresik atau oleh PT Pupuk Sriwijaya (Palembang), maupun teknologi pemupukan secara benar, harus dimiliki oleh setiap anggota Babinsa demi benarnya tugas yang dilaksanakan di masing-masing desanya. Bagaimana bisa bertindak benar, antara lain untuk tugas pengamanannya, kalau tidak tahu menahu mengenai seluk-beluk keberadaan dan kebutuhan pupuk subsidi dengan perhitungan secara benar. Bagaimana bisa membantu petani untuk secara benar mengenai berapa volume pupuk yang dibutuhkan untuk lahan pertaniannya, kalaulah dia tidak tahu menahu tentang teknologi pemupukannya.

Dengan demikian, sosialisasi kepada petugas-petugas Babinsa itu sedikit-banyak sangat diperlukan demi kepentingan masyarakat petani di setiap desanya. Sehingga para petani di desa tersebut tidak mencurigai, bahwa Babinsa yang ditetapkan di desanya hanyalah untuk “memberi pekerjaan dan makan” anggota tentara yang mau pensiun! Apalagi jangan dianggap keberadaannya untuk menakut-takuti pendudukl desanya. Malahan menurut kami, entah sudah berapa ratus anggota Babinsa di negara kita ini terlibat secara langsung dalam bantuan dan pertolongan peristiwa tanggap-darurat terjadinya bencana alam banjir bandang, tanah longsor, kebakaran lahan/hutan dan lain-lain bencana. Dengan begitu, masih diperlukan sosialisasi seluk-beluk dalam penanganan membantu untuk mengatasi atau cara pemberian pertolongan akibat bencana alam bagi masyarakat yang dilakuan oleh badan/instansi yang berwenang dalam urusan tersebut.

Kiranya tidak salah kalaulah Kodim-Kodim di Kodam VIII/ Brawijaya kita bertindak seperti Dandim 0724/Boyolali bagi para Babinsanya. Kalau perlu bukan masalah pupuk saja, tetapi apa saja yang sebenarnya secara umum diperlukan dalam kehidupan masyarakat pedesaannya. (amak syariffudin)