Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Peraturan daerah/Perda untuk kesehatan masyarakat. Pembahasan revisi Perda Nomor 58/2008 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) mendekati pengesahan. Untuk memantapkan pelaksanaan perda tersebut, panitia khusus/pansus kawasan tanpa rokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pansus KTR DPRD) Surabaya melakukan kunjungan keberbagai mall. Diantaranya Grand City.

Kunjungan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu dipimpin Ketua Pansus Ahmad Junaedi, disertai anggota pansus lainnya. Seperti Dyah Katarina, Ibnu Shobir, BF Sutadi, Sudirjo, Renny, Fathul Muid, dan lain-lain. Perwakilan berbagai organisasi yang tergabung dalam tim pemantau KTR seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) juga tampak dalam kegiatan tersebut.

Rombongan diterima Deputy GM Operation Stevie Widya. Mereka melakukan diskusi terkait implementasi perda KTR yang sudah terlaksana dengan baik ditempat ini. “Dari hasil diskusi, kami baru mengetahui bahwa aturan bebas rokok merupakan syarat bagi penyelenggaraan event internasional yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat,” kata Ketua Pansus Ahmad Junaedi, kepada bisnissurabaya.com, belum lama ini.

Setelah melakukan diskusi, rombongan pansus dan pemantau KTR memeriksa fasilitas area no smoking (tempat terbatas merokok) yang disediakan pihak mall tersebut. “Fasilitas tempat terbatas merokok disini sudah bagus dan sesuai dengan perda, karena tidak terkurung seperti Aquarium dan langsung terkoneksi dengan udara luar,” jelas politisi Partai Demokrat ini.

Selama ini banyak ditemukan ruang merokok yang tidak manusiawi, karena hanya ruang kaca yang tidak dilengkapi dengan AC dan Exhaust fan. Sehingga terasa pengap sekali. “Dulu di gedung DPRD ada juga fasilitas merokok seperti ini, tempatnya sempit hanya berukuran 2X4 meter, dindingnya terbuat dari bahan plastik tembus pandang dengan tinggi hanya sekitar 2 meter,” tambah anggota DPRD yang masih berusia belia ini.

Wakil rakyat ini berharap agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menyiapkan fasilitas tempat terbatas merokok yang sesuai standar untuk ditempatkan di kawasan tanpa rokok seperti gedung pemerintah, tempat olah raga,  taman, dan lain- lain. Perbaikan perda KTR saat ini sudah selesai pembahasan dan menunggu proses di badan musyawarah untuk selanjutnya disahkan paripurna. Namun dengan adanya kegiatan kunjungan kerja dan  kampanye, tampaknya akan mengalami keterlambatan pengesahan dari waktu yang sudah dijadwalkan. (nanang)