Sidoarjo, (bisnissurabaya.com) – Aparatur Pemerintah Kelurahan Kab Sidoarjo, melakukab pelatihan di Hotel Premier Juanda, Rabu (6/3) kemarin. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparat kelurahan dalam mengelola anggaran dan membuat program kerja/proker berbasis kebutuhan masyarakat. Hal ini dikemukakan Wakil Bupati Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifuddin, dihadapan Lurah dan sekretaris kelurahan se- Kabupaten Sidoarjo.

“Hari ini kita menghadiri acara pelatihan peningkatan bagi para aparat kecamatan dan kelurahan. Tentu didalam peningkatan kapasitas ini dibutuhkan, supaya dapat memahami bentuk kebijakan peraturan-peraturan yang ada di kelurahan,” kata Nur Ahmad.

Setelah pelaksanaan pelatihan, para aparatur diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dan dapat mengaplikasikan di tingkat kelurahan tentu untuk kepentingan masyarakat.

Ia menambahkan, mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan harus sesuai dengan aturan dan program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Lurah harus berpikir progresif, membuat program yang kreatif sesuai kebutuhan masyarakat, jangan copy paste. Sebab dalam merencakan program harus mampu menjadi solusi bagi masyarakat,” ujar Cak Nur.

Acara tersebut, dihadiri Asisten Tata Pemerintah dan Kesra Kab Sidoarjo Heri Susanto, Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Sugiarto, selaku narasumber serta Camat dan Lurah se- Kabupaten Sidoarjo.

Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Tugas Kerjasama Kemendagri, Sugiarto, menyampaikan, bahwa anggaran kelurahan diperioritaskan untuk masayarat melalui swakelola, sesuai amanat UU no 23 tahun 2014. Pengaturan itu termaktub dalam Pasal 230 UU Pemda yang menyatakan pemerintah kabupaten atau kota wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Dana kelurahan itu masuk dalam anggaran Kecamatan.

Namun, ia mengatakan dana kelurahan sudah dialokasikan melalui APBN 2019 untuk menjaga harmoni karena ada suatu kabupaten yang di dalamnya ada desa dan kelurahan. Dana itu hanya boleh diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana atau pemberdayaan masyarakat di setiap kelurahan. Sehingga, para lurah yang perlu teliti memahami kebutuhan masyarakat

“Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Tugas Kerjasama Kemendagri, Sugiarto.

Ia menyatakan, aturan lebih rinci mengenai anggaran khusus bagi kelurahan juga tercantum di Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Di situ dinyatakan anggaran kelurahan di kawasan kota yang tidak memiliki desa minimal 5 persen dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagi daerah yang memiliki desa, anggaran kelurahan harus diberikan minimal sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten atau kota tersebut. Sugiarto juga mengatakan, dana kelurahan bersifat tambahan, karena selama ini anggaran untuk kelurahan sudah ada melalui SKPD. (ttk)