Ketua Dewan OJK, Wimbo Santoso. (foto/ist)

(bisnissurabaya.com) – Dalam praktik beroperasinya perusahaan Fintech (Financial Technology) yang memberikan pinjaman uang secara online pada konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang telah menutup sejumlah perusahaan fintech ilegal.

”Kami punya mandat melindungi konsumen,” tegas Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Wimboh Santoso

Menurutnya, kemajuan teknologi itu tidak bisa dibendung. “Teknologi ini sudah mengubah perilaku dan kepercayaan orang, ini berlaku di sektor keuangan. Kami dari OJK tidak akan melarang itu, bagaimana masyarakat mendapat teknologi itu. Yang kedua bagaimana kita bisa memonitor dengan jelas dan kita bisa memberikan koridor. Bagaimana mereka operasinya itu sampai tujuan, jadi masyarakat bisa mendapat manfaat, harga murah dan juga mereka tidak dibohongi dalam arti mereka dilindungi,” ujarnya Wimboh lagi.

Ia menambahkan, karena OJK punya mandat melindungi konsumen maka OJK memberikan koridor. ”Koridor itu bukan membatasi. Tapi kami memberikan jalurnya sehingga OJK keluarkan kebijakan. Secara umum dapat diyakini dan dipahami oleh semua fintech provider, dan market product secara transparan dan harus ada yang bertanggung jawab.

Tentunya tidak boleh melanggar UU yang ada. Jadi bagaimana kaidah-kaidah itu dipahami. Tanpa itu bisa menjadi liar sehingga konsumen merasa tidak dilindungi,” jelas Wimboh.

Selanjutnya, Wimboh menjelaskan bahwa agar keinginan konsumen tercapai, maka kebutuhan masyarakat terpenuhi.

”Ini merupakan potensi yang sangat luar biasa. Memang tidak semua pihak bisa mendaftar, karena mendaftar perlu ada komitmen, jadi asosiasi fintech sudah sepakat menerapkan itu. Tinggal bagaimana fintech provider melaksanakannya,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa perusahaan fintech ilegal yang ditutup sudah ada 600 lebih. ”Fintech yang kami tutup karena tidak mendaftar ke OJK. Nah, maka segera mendaftar agar jadi legal,” tegasnya.

”Sekarang ini banyak masyarakat yang euphoria dengan pinjaman online. Pinjam itu cepat meskipun mahal. Untuk itu sekarang terjadi beberapa assesment. Nah makanya jika ada masyarakat yang tidak terlindungi kita panggil orangnya,” pungkas Wimboh.

Sementara, permasalahan hukum yang membelit nasabah pinjaman online sudah menasional. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mencatat 1.330 nasabah financial technology (fintech) itu jadi korban. Dari 89 laporan aplikasi pinjaman, 25 di antaranya tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). LBH mengancam mempidanakan OJK jika tak menangani kasus tersebut.

Kepala Divisi Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta Nelson Simamora, menyebutkan, pihaknya meminta OJK ikut andil mengurus persoalan ini. “Ini sudah bukan masalah diberbagai kota, tapi tarafnya sudah nasional, korbannya banyak dari berbagai provinsi.” katanya.

Karena skalanya sudah menasional, dengan banyak korban, dikhawatirkan terjadi pelanggaran hak asasi manusia lebih banyak, dan lebih luas lagi. LBH akan memantau apakah OJK bersedia menyelesaikan kasus pinjaman fintech itu. Jika OJK tak bertindak, menurut Nelson Simamora, LBH kemungkinan menempuh jalur hukum. “Kami bisa memidanakan OJK. Instrumen hukum itu tersedia dan sangat mungkin dilakukan.” tegasnya.

Data sementara yang masuk ke LBH, dalam kurun 4-25 November 2018, fintech telah memakan 1.330 korban. berdasarkan pengaduan dari 25 provinsi di Indonesia itu, pihaknya menemukan berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Pelanggaran hukum tersebut dilakukan pemberi pinjaman berbasis daring kepada para peminjam.

LBH mencatat, para pelaku Fintech yang dilaporkan itu, tak hanya mematok bunga pinjaman sangat tinggi, tetapi juga bunga pinjaman itu berlaku tanpa batasan. Mereka menagih pinjaman tidak hanya kepada peminjam melalui kontak yang diberikan saat bertransaksi, tetapi juga ke aplikasi grup chat berisi kontak pertemanan si peminjam atau korban.

Korban ditagih dengan cara mempermalukan di grup. Para peminjam online melalui debt collector juga menyerang dengan ancaman, fitnah, pelecehan seksual hingga penyebaran data pribadi. Pelaku mengambil seluruh akses ke gawai peminjam atau korban dan mengambil semua data pada gawai itu.

“Pelaku juga kerap berganti-ganti nama aplikasi dan perusahaan tanpa sepengetahuan peminjam. Bahkan alamat kantor mereka pun banyak yang tidak jelas,” kata Jeanny Silvia Sari Sirait Pengacara Publik LBH Jakarta ini.

Dengan modus operandi, sejumlah perusahaan peminjaman online juga menggunakan KTP korban untuk meminjam di tempat lain. Namun, tagihan serta bunga pinjaman kemudian dibebankan pada korban.

Menurut Jeanny, penyelenggara aplikasi pinjaman daring ini bisa dengan mudah menyebarkan data informasi dari gawai korban dan menggunakannya untuk kepentingan lain.“Buruknya lagi 25 dari 89 penyelenggara aplikasi yang laporannya masuk ke LBH justru sudah resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan OJK tidak menjamin pelanggaran mereka,” tandasnya.

Sehingga, LBH akhirnya meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas semua laporan penipuan pinjaman online.Penyelenggara aplikasi pinjaman ini, harus segera menghentikan semua bentuk praktik penipuan tersebut.(ton)