(bisnissurabaya.com) – Persekusi terhadap seorang guru tidak tetap (GTT) bergaji rendah di  SMP PGRI Wringinanom Gresik  yang viral dan mengundang kegaduhan nasional, tak habis habisnya membuat kita mengelus dada. Apalagi ini terjadi di daerah yang notabene  dikenal dengan masyarakatya yang religius dan kuat dalam memegang adat dan budaya religius yang sangat mengedepankan akhlakdan etika menghormati orangtua/guru.  Sudah sedemikian parahkah akhlak/moral anak anak  dan generasi bangsa ini?. persoalan persoalan ini pula yang saat ini mengundang keprihatinan para orangtua dan khalayak ramai. Apalagi ini meninmpa seorang guru yang sudah begitu tulus berkorban dan  membaktikan hidupnya  untuk  mendidik dan mencerdaskan generasi muda kita. Apa yang  sebenarnya salah dengan sistem dan metode pendidikan  di negara ini?  Sehingga  sampai terjadi persekusi murid kepada gurunya.

“Persekusi” saat ini menjadi kata yang mewakili dan menggambarkan tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap orang lain. Meskipun masih banyak  masyarakat awam yang belum memahami makna/arti persekusi yang sebenarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Sementara kata aktifnya yakni memersekusi yang artinya menyiksa atau menganiaya. Kata kata ini berasal dari bahasa Inggris, persecution yang berarti  perlakuan buruk atau penganiyaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain,  yang dipicu persoalan menyangkut  suku, agama, atau pandangan politik.

Achmad Iskandar MS.i

 

Dalam kasus persekusi murid kepada gurunya,  kasus di wilayah  Gresik ini bukan satu-satnya di Indonesia. Tetap tetapi saja, karena tidak sesuai dengan budaya, etika dan moral masyarakat bangsa ini, sehingga mengundang gejolak dan reaksi beragam. Peristiwa pelanggaran dan menganiayaan terhadap profesi guru telah menodai dunia pendidikan kita. Mengingat kita semua dididik, tumbuh dan dibesarkan dengan budaya timur yakni,  saling menyanyangi, menghormati dan  menghargai para guru/pendidik kita.

“ Peristiwa ini sangat memprihatinkan kita semua. Era milenia yang dicirikan dengan pesatnya perkembangan  tehnologi  di saat yang sama anak anak sedang dalam masa  mencari jati diri dan  pengakuan akan eksistensi dan kedewasaan dirinya. Mau tak mau pengaruh tehnologi akan berimbas kepala  pola  terbentuknya karakter anak anak kita. Kemampuan diri dalam menyikapi kemajuan ini haruslan mampu diimbangi dengan sikap profesionalisme dan humanis. Tidak boleh mengedepankan egoisme diri dengan ketokohannya tanpa menyadari  adanya tokoh dalam diri anak didik itu sendiri. Untuk itu, solusi efekfnya adalah terjalinnya komunikasi dua arah antara anak dan orangtua, anak dengan para guru/pendidiknya, serta orangtua dengan guru anak,  sehingga bisa mendeteksi sedini mungkin  jika ada gejaa gejala atau perubahan dalam proses pemkembangan anak itu sendiri. Ini juga menjadi pembelajaran mahal bagi kita semua. Untuk itu, atas semua pengorbanan dan perjuangan, kesabaran, kematangan, kedewasaan yang ditunjukkan  pada guru guru kita dan anak anak kita, semoga ini akan menjadi kajian untuk lebih memajukan dunia pendidikan kita. Amin.” Kata Drs Achmad Isklandar, MS.i, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dari PD

Agus Dono Wibawanto

Sementara itu, Agus Dono Wibawanto, anggota Komisi E, yang juga ketua FPD DPRD Jatim justru menekankan pentingnya porsi perhatian lebih dari pemerintah terhadap kesejahteraan para GTT yang dinilainya masih sangat minim dan jumlahnya sangat memprihatinkan jika dibandingkan tingginya biaya hidup saat ini. ia juga menekankan pentingnya kearifan  dalam menyikapi pengaruh kemajuan tehnologi.

“Kesejahteraan untuk GTT di tingkat SMA yang dikelola Pemprof Jatim Rp 750.000. Tapi untuk tingkat daerah masih sangat minim.  Bagaimana bisa meningkatkan kualitas kinerja pada pendidik kita, kalau kompensasi kesejahteraan yang mereka terima, minim sekali. Untuk itu, kami berharap  masing masing kepala daerah mengangarkan secara khusus dalam menyusun APBDnya. “ujarnya.

Menyoal pengaruh dan imbas  negatif dari kemajuan tehnologi, Agus menilai,  persoalan ini akan bermuara kembali kepada pilihan masyarakat itu sendiri. Juga akan kemana arah pemerintah dan negara ini menggiring masyarakatnya. Lebih memprioritaskan tehnologi atau mempertahankan budaya timur  yang mengedepankan etika, tata krama dan sopan santun dalam berkehidupan sehari hari.  Mempertimbangkan apakah budaya Timur ini masih dinilai relevan dengan kondisi hedonis masyarakat saat ini. Selama ini aturan hukum sudah dibuat sedemikian rupa, tetapi kita baru merasakan dampaknya saat ini. Dulu, ketika murid dimarahi/dicubit/ditegur guru karena kesalahan dan kenakalannya, murid akan diam, menurut dan patuh. Tapi zaman sekarang, dinilai dan atas nama pelanggaran HAM akan langsung lapor orangtua atau aparat penegak hukum, Artinya sebagian kecil masyarakat kita masih mengacu kepada sistem pendidikan dan pola penanganan masalah kenakalan anak  seperti di negara negara maju..

“Yang harus masyarakat fahami adalah kita memiliki kebudayaan yang sangat berbeda. Contoh Jepang dan Korsel, merskipun mereka adalah negara yang mampu mengembangkan tehnologi yang sangat maju, tetapi kemajuan ini seiring dan sejalah dengan budaya  dan nasionraliasme masyarakatnya yang sangat kuat. Jadi meskipun, kemajuan tehnologi telah mengikis batas wilayah dan  budaya kita., kebebasan yang kita miliki haruslah tetap mengacu kepada jati diri bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45 yang murni dan konsekwen.   Harus tetap mengedepankan budaya  etika  moral, menyayangi orangtua dan para guru pendidik kita. Karena di tangan merekalah, kualiatas pendidikan para Milenial kita yang akan menjadi penentu arah dan nasib masa depan bangsa  ini.” tambah politisi Partai Demokrat ini.

Kendati begitu, Drs Agus Dono Wibawanto M.Hum ini berpesan agar persoalan pelanggaran etika ini jangan lagi dibesar-besarkan, sehingga dianggap biasa biasa saja dan membudaya, sehingga mengakar dan  semakin sulit untuk dihilangkan. Harus ada aturan yang ketat disertai sangsi tegas terhadap setiap setiap pelanggaran di sekolah sekolah yang dibuat dan disepakati bersama oleh pihak sekolah/orangtua,. Tetapi tentunya akan  tetap tergantung para regulasi Pemerintah bagaimana aturan ini akan diberlakukan” tutupnya.