Berikut, 5 Poin Keberatan Ahmad Dhani Terhadap Dakwaan Jaksa

33

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Ada lima poin dari isi nota keberatan Ahmad Dhani dalam kasus pencemaran nama baik dengan penyebaran Vlog ‘Idiot’ yang kini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Surabaya.

Pertama, kuasa hukum Aldwin dan partners ini adalah eksepsi kompetensi relatif. “Bahwa oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan perkara pidana ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya adalah keliru adanya. Sebab,dalam surat dakwaan tidak dijelaskan di mana terdakwa melakukan distribusi/transmisi/atau membuat dapat diakses Vlog yang diduga memuat penghinaan sebagaimana dituduhkan tersebut dan berdasarkan pasal 84 KUHAP Pengadilan  Negeri Surabaya tidak berwenang secara relatif mengadili perkara ini,” terang Aldwin Rahadian.

Kedua, eksepsi kesalahan penerapan Pasal UU ITE, di mana kuasa hukum menilai kasus ini seharusnya menggunakan pasal 27 ayat (3). Sedangkan yang ketiga, eksepsi surat dakwaan tidak dapat diterima karena pengaduan klacht-delict tidak sah.

Keempat, eksepsi surat dakwaan dapat dibatalkan dan yang kelima, eksepsi surat dakwaan batal demi hukum.

“Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sela,” pinta Aldwin.

Seperti diketahui, kasus ini bermula saat Ahmad Dhani akan menghadiri acara deklarasi Ganti Presiden 2019 di Tugu Pahlawan Surabaya. Namun, saat tiba di Hotel Majapahit, dia diadang oleh kelompok yang mengatasnamakan elemen Bela NKRI.

Saat penghadangan itulah, Ahmad Dhani membuat vlog yang berisi ujaran ‘idiot’ karena dia merasa bukan seorang pejabat hanya berprofesi sebagai Musisi yang diunggah ke media sosial dengan durasi waktu 1 menit, 37 detik. Video itu kemudian menjadi bukti pelaporan terhadap Ahmad Dhani.(ton)