Dorong Langkah Berani Pemerintah

14

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – APAKAH anda menyaksikan siaran-siaran berita atau reportase bencana alam, khususnya akibat banjir bandang, di pesawat televisi? Perhatikan, dalam hampir di setiap banjir bandang (terutama di luar pulau Jawa) akan terlihat sampah-sampah berupa potongan-potongan pohon atau serpihan-serpihan kayu pohon bekas hantaman kapak atau gergaji mesin. Sampah-sampah yang merupakan “alat pemukul” yang dibawa air bah untuk menghantam tiang-tiang jembatan hingga ambrol. Rumah-rumah tepian sungai pun tak diberi ampun.  Salah satu contoh, ketika banjir bandang di suatu sungai di kabupaten Gowa (Sulsel) menjadi menarik perhatian. Tumpukan sampah kayu itu sampai setinggi manusia menutup sepanjang berkilo-kilometer pantai Teluk Bone tempat muara sungai itu. Pemandangan yang bukan menarik, akan tetapi memilukan. Juga memalukan negara kita di mata dunia. Ternyata di hulu sungai itu, hutan di kabupaten tersebut diludeskan oleh para pembalak untuk diambil kayunya ataupun digunakan jadi lahan perkebunan besar. Sedihnya, di daerah itu dinas-dinas atau instansi yang mengurusi kelestarian alam atau keamanan hutan ternyata seolah tidak ada yang peduli. Ketika tanahnya tak mampu menyangga curahan air hujan lebat, longsor ataupun air hujan yang berlebihan tidak ada yang menahannya lagi. Banjir bandang pun terjadi. Itu hanya bukan terjadi di seperti pemandangan di pantai Gowa tersebut. Juga di setiap kawasan terdampak banjir bandang di tanah air kita ini. Terbanyak adalah dampak kebijakan Pemerintah apabila diurut mundur di tahun 2014 ke belakang, di mana Departemen Kehutanan masih berdiri sendiri dan lebih condong seolah menjadi “calo penjual hutan”. Terutama untuk kepentingan pengusaha-pengusaha besar perkebunan. Terbanyak untuk perkebunan kelapa sawit, kayu bahan pembuatan kertas dan sebagian pertambangan batu bara atau emas. Entah sudah berapa ribu hektar lahan hutan yang semestinya sebagai hutan lindung dan tutupan, menjadi korban untuk dibabat. Belum lagi penjarahan atau pembalakan hutan yang tanpa ditindak aparat setempat, atau malahan terkadang melibatkan kepentingan yang menguasai kawasan di situ. Bukan hanya menunggu hujan lebat dan menghanyutkan “sampah” pembalakan, namun juga menyingkirkan satwa-satwa kita yang semestinya dilindungi. Salah satu contoh di suatu perkebunan kayu bahan kertas di Sumatera Selatan sekitar tahun 2013. Kelompok kera yang dulunya hidup di situ, mendapatkan makanan dedaunan dan buah-buahan hutan yang ada. Tetapi hutan itu dibabat habis, digantikan pohon-pohon kayu untuk bahan pembuatan kertas. Daunnya tidak bisa dimakan dan tidak berbuah. Akhirnya, kera-kera kelaparan itu menemukan penggantinya, yakni makan kulit pohon yang lunak. Jelas, manajemen perkebunan marah-marah. Para petugas Security perkebunan itu tak mungkin mengusir kera-kera yang  jumlahnya bisa ratusan. Lalu manajemen punya akal, agar pihak Security menghubungi penduduk desa yang berdekatan dengan perkebunan. Pesannya: barangsiapa bisa membunuh kera-kera tersebut, tiap ekornya diganti uang Rp 2.500. Di desa yang jauh dari kota, “hadiah” macam itu dianggap banyak, karena tidak sulit membunuhi kera-kera itu hingga mereka ludes! Kisah tragis bagi pencinta lingkungan hidup dan penyayang satwa.

     Ketika Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla menjabat, tindakan pertama sebagai langkah berani adalah menggabungkan dua kementerian jadi satu, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dulu, masing-masing menggunakan kekuasaannya. Bisa “jual” hak pengusahaan hutan (HPH), jual sebanyak mungkin yang dimungkinkan. Yang diberi urusan lingkungan hidup, tak peduli soal itu, selain komentar-komentarnya saja. Kini, meskipun menterinya wanita, Siti Nurbaya Bakar, akan tetapi dia ‘mumpuni’ di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kesarjanaannya juga urusan kehutanan di Universitas Gadjah Mada. Jokowi memastikan dia bukan “penjual lahan hutan”  seperti yang sebelumnya.

     Kini, urusan kepedulian secara serius  pemerintahan terhadap lingkungan hidup di sektor kehidupan apapun, menjadikan pula salah satu bagian topik dari Debat Kedua Capres/Wapres 2019 pada 17 Februari lalu.  Masing-masing pasangan yang bersaing mengemukakan kiat-kiatnya. Yang jelas, pemerintahan Jokowi-JK menerima beban yang tidak ringan, yakni kerusakan alam/hutan dari kebijakan menteri pemerintahan sebelumnya. Bukti-bukti yang dibawa arus banjir bandang, ataupun sampah kekayuan yang dibawa air laut dan dihempaskan di pantai seperti akibat hembusan angin barat ke pantai wisata Kuta, Nusa Dua, Tabanan dan banyak lagi, masih menunjukkan sisa-sisa kejahatan terhadap hutan untuk perkebunan, pertambangan pencurian kayunya yang terbanyak “dikirim” berasal dari muara-muara sungai ujung timur pulau Jawa, Banyuwangi. Berarti, di hutan di sana  terjadi pembabatan hutan. Yang sering didengar dari sana, orang-orang membuat tambang (liar) mencari emas dengan merambah hutan. Per nha para petugas Polisi Hutan Perum Perhutani Unit II tak berani melarang/mencegahnya karena diancam gerombolan orang bersenjata tajam. Lain lagi kisah di hutan Batutegi, Tanggamus (Lampung), polisi yang menyita balok-balok kayu hutan hasil pembalakan liar, diancam oleh gerombolan orang, berakibat beberapa kayu yang disita “hilang”. Di Aceh, ribuan hektar hutannya amblas dibalak gerombolan orang. Akhirnya pertanyaannya: Pihak mana/siapa sebenarnya yang harus punya nyali berani melarangnya!?

    Terbukti, bahwa urusan pengamanan alam dan hutan kita, tidak bisa cuma diawasi dari Jakarta saja. Kepala Daerah dan para pejabatnya serta instansi keamanan (Kepolisian) di daerah masing-masing kabupaten  harus ditugasi kepeduliannya pada lingkungan, terutama hutan yang ada di wilayahnya. Sudah saatnya diikutkannya pihak TNI untuk program demikian, sehingga isyu-isyu pembalakan hutan yang seolah mendapat dukungan oknum-oknum keamanan, bisa dihilangkan. Pemerintah Pusat sudah mengambil langkah berani untuk masalah lingkungan hidup kita (termasuk pengamanan hutan). Dampak bencana itu bisa dilihat saja pada musim penghujan dan pancaroba akhir 2017 hingga awal tahun ini. Korban tanah longsor dan banjir bandang, sudah menewaskan ratusan jiwa di tanah air kita. Kerugian harta benda milik fasilitas negara dan masyarakat, bermilyar-milar rupiah.

     Kiranya, sudah saatnya rakyat didorong untuk berani melaporkan terjadinya kerusakan lingkungan (terutama pembalakan hutan), asalkan identitas dan dirinya dilindungi. Adalah sah-sah saja, agar informan demikian juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah di daerah itu. Memalukan bagi Kepala Daerah dan para pejabatnya, ataupun bagi Pimpinan Aparat Keamanan Negara, bila di daerahnya masih terjadi perusakan lingkungan hidup. Terutama pembalakan hutan. Sebab menunjukkan indikasi: tidak mampu memerintah; tidak peka terhadap lingkungan dan bumi kita; atau tidak berani berbuat! Jadi, sudah saatnya kita semua mendorong keberanian Pemerintah Pusat dan pihak Aparat Pemerintah mendorong rakyat untuk berani berbuat demi kelestarian, keamanan dan kenyamanan bumi Nusantara  kita. (amak syariffudin)