Ribut Kantong Plastik, Ada Solusi Lawan Plastik?

22

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – AKHIR-akhir ini, kalangan pemerintahan dan organisasi-organisasi pecinta lingkungan, mempermasalahkan penggunaan sedotan minuman yang terbuat dari plastik. Dulu, sedotan itu terbuat dari kertas/karton. Masalahnya, sampah sedotan plastik itu yang mengotori dan menyumbat parit, sungai sampaipun laut. Pantai-pantai wisata yang dapat menarik rupiah dan dolar, menjadi tercemar oleh sampah-sampah kekayuan dan bercampur plastik. Termasuk sampah-sampah sedotan plastik. Dimusim angin pancaroba, sudah lazim Pantai Kuta di Badung, Bali, ditumpuki sampah-sampah, yang justru “kiriman” lewat laut dari pantai bagian Timur dan Selatan Pulau Jawa. Di pantai-pantai kota besar, seperti Surabaya, Semarang dan apalagi Jakarta Raya, justru sampah plastik bertumpuk-tumpuk menjijikkan. Dan serunya, tak bisa tuntas dibersihkan. Atau ada yang dibiarkan saja!

Kira-kira setengah tahun lewat di tahun 2018, geger mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik juga melanda provinsi Jawa Timur/Jatim dan khususnya kota Surabaya. Perusahaan-perusahaan (pertokoan) ritel dikenakan pungutan atas kantong-kantong plastik untuk tempat barang jualannya. Toko-toko itu akhirnya menarik harga kantong itu pada pembeli. Yang menjadikan ajaib, tak ada cerita kemana duit sekian besarnya dari “pajak” kantong plastik itu yang masuk ke pemerintah daerah/kota dan untuk apa. Lalu, rame-rame anti-kantong-kresek plastik itu hilang dengan sendirinya bersama duit “pajak” plastiknya.

Kini, muncul lagi suara anti-plastik tersebut. Malahan Pemkot Bekasi menerapkan larangan penggunaan kantong plastik mulai Maret 2019. Target larangan tersebut diterapkan pada perusahaan/ pertokoan ritel di kota tersebut. Maklum, sampah plastik yang bisa menumpuk di kotanya, juga di sungai-sungainya, dan banyak pula yang “terkirim” melalui air sungai tersebut ke Jakarta Raya dan diceburkan di pantai Teluk Jakarta. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekas, Ferdinan, mengatakan bahwa Pemda itu masih menunggu kesiapan perusahaan/pertokoan ritel untuk tak lagi menggunakan kantong plastik. “Untuk kota Bekasi mungkin kami akan launching Februari atau paling lambat Maret 2019, karena kami menunggu kesiapan ritel. Beberapa perusahaan sudah ada yang siap,” katanya.  Menurut dia, dalam waktu dekat pihak FGD (Focus Group Discussion) dengan sejumlah perusahaan ritel untuk memberi pengertian tentang larangan penggunaan kantong plastik dan dibahas apa yang dijadikan penggantinya. “Produsen sampah plastik itu rumah tangga. Skala nasional menyebut per orang menghasilkan 0,7 kilogram sampah plastik per hari. Ini yang akan kita tekan. Makanya, di mulai dari masyarakat dulu supaya dia keluar rumah sudah membawa kantong kain sendiri atau apalah, jangan plastik.” ujar Ferdinan.  Pemkot itu sebenarnya sudah mempunyai keputusan Walikota (Perwali) nomor 61/2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, namun masih kurang efektif dilakukan.

Sebenanrya, “perang melawan” sampah plastik itu harus dilakukan oleh setiap pemerintah di daerah. Mencari solusi pemecahan ruwetnya masalah produk plastik yang sebenarnya efisien, efektif, murah, tetapi bersampah yang membahayakan kesehatan mahluk hidup di dunia ini, memang tidaklah gampang. Dasarnya, pertama-tama menjadikan kesadaran rakyat, bahwa plastik itu bakal berakhir menjadi sampah-racun. Bumi kita bakal dikotori materi plastik yang tidak bakal terurai menjadi tanah selama lebih dari 40 tahun. Namun juga dijaikan bahan pemikiran, karena benda-benda plastik kini merupakan produk komoditas yang membuat benda keperluan yang praktis. Dari keperluan dapur, kamar tidur dan kamar mandi, perlengkapan perjalanan, makan dan minum, sampaipun perjalanan ke ruang angkasa. Inovasi era modern yang memang hebat, namun hebat pula dampaknya terhadap kondisi kesehatan dan kehidupan manusia maupun satwa. Ikan paus bungkuk yang besar pun baru-baru ini ditemukan tewas di pantai pulau kita gara-gara menelan banyak materi plastik yang mengapung di laut. Sementara itu di darat,produk itu bukan hanya dimanfaatkan masyarakat, akan tetapi kehidupan para pengusaha pabrik-pabrik pembuat produk barang plastik. Termasuk pula para karyawan pabrik-pabrik plastik itu. Belum lagi toko-toko besar-kecil yang menjual produk plastik. Mungkin pelarangan penggunaan kantong kresek plastik maupun sedotan plastik nampaknya kecil saja, namun perlu tahapan-tahapan yang tidak merugikan pihak-pihak yang memproduksi dan menggunakannya. Model pengganti kantong kresek itu perlu ditemukan. Apakah kertas/karton ataupun mungkin asal dari tetumbuhan enceng-gondok atau lainnya. Kalau perlu kantong itu harus dibayar pelanggan, meski tidak boleh mahal. Itu juga mendidik pelanggan yang berniat belanja untuk membawa tempat bawaan sendiri. Kalau berbayar, harus ditanggung perusahaan/toko ritel, sehingga beban biayanya dan juga pemasukan pendapatannya menjadi kewajiban namun haknya. Bukan jadi semacam “pajak”, sebab duitnya bisa melayang tiada arah kalaulah tidak dimasukkan dalam hitungan dan catatan APBD. Begitu pula kasus sedotan plastik yang seolah barang kecil saja, namun selalu digunakan dan selalu dibuang, yang akhirnya menumpuk jadi sampah plastik yang merusak lingkungan hidup. Mungkin berganti seperti sedotan minuman gaya lama, yang dulu dibuat dari gelas ataupun berbahan kertas terlinting. Kalau ada pabrikan yang menciptakan sedotan minuman dari bahan kertas atau lainnya yang bukan berbahan plastik, maka pihak Instansi Pemerintah yang punya tugas dalam menjaga lingkungan hidup, memberikan apresiasi ataupun penghargaan dan disiarkan di media massa.  Yang berbuat baik patut dihargai.

Biasanya Bu Walikota dan Pemkot Surabaya tidak mau kalah untuk menunjukkan kemampuan dan prestasinya mengatasi masalah produk dan sampah plastik itu. Juga dalam mendapatkan apresiasi dalam penyiaran-penyiaran media masa tentang suksesnya dan memberikan penghargaan kepada produsen non-plastik yang menggantikan peran produk-produk plastik. (amak syariffudin)