Tuban, (bisnissurabaya.com) – Kilang minyak New Grass Root Refinery (NGRR) hasil kerjasama sama Pertamina-Resnoft Rusia bisa dibangun di wilayah Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebab, pembangunan kilang minyak berkapasitas 300.000 barel per hari itu lebih menguntungkan dibangun di Tuban dibanding tempat lain.

“Fasilitas di Tuban sudah memadai, apalagi jalur laut sangat memungkinkan dan kecil potensinya gempa. Apalagi, sudah ada TPPI,” kata Humas PT Pertamina Marketing Operational Region (MOR) V, Rustam Aji usai sosialisasi pembangunan NGGR di Jenu, Tuban, Kamis (10/1) kemarin.

Pihaknya, kata dia, sangat memahami dinamika masyarakat saat sosialisasi, ada pro kontra. Apalagi, sosialisasi dan konsultasi publik baru sekali dilakukan untuk warga Desa Wadung dan Sumurgeneng. Keduanya di wilayah Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur/Jatim.

Rustam Aji, Humas Pertamina MOR V.

Saat sosialisasi di Pendopo Kecamatan Jenu, selain ada yang menolak juga tidak sedikit yang belum menentukan sikap. Sebab, sosialisasi hanya menyampaikan jika di wilayah Desa Wadung akan dibangun kilang minyak.

“Hanya sebatas sosialisasi, belum terjadi transaksi apa-apa. Sehingga, kami belum menentukan sikap apapun,” terang Dardiri, warga Wadung.

Namun, berbeda dengan sikap yang disampaikan Suwarno, secara terang-terangan ia menolak pembangunan kilang di wilayahnya. Karena, selama ini beberapa perusahaan yang dibangun di wilayah Kecamatan Jenu manfaatnya kepada warga sekitar sangat sedikit. Bahkan, dampak negatifnya sangat banyak.

“Kita telah sepakat, di Wadung tidak ada kilang minyak,” kata Suwarno. Kegiatan serupa juga dilakukan di Balai Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, diikuti warga desa setempat, dan Desa Kaliuntu. Acara itu, juga dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Jatim, Kejati Jatim, Forkopimda Tuban, dan beberapa undangan terkait lainnya.

Pimpinan proyek Kilang Tuban saat sosialisasi di pendopo Kecamatan Jenu.

Sementara, Kepala Desa Wadung, Sasmito, mendukung penuh atas sikap warganya. Jika warganya menolak pihaknya juga akan berada di barisan warga. Begitu juga sebaliknya. Sebab, pengalaman dulu (pembangunan TPPI dan PLTU, red) kurang memberikan dampak baik buat warga sekitar.

“Sosialisasi kali ini, saya melihat bahwa penolakan warga sangat serius, karena masih trauma,” ungkap Sasmito.

Menanggapi hal itu, Rustam Aji, mengatakan, penolakan awal ini merupakan dinamika dalam proses pembangunan kilang minyak. Setelah ini, pihaknya akan mendalami terkait adanya penolakan dengan melakukan pendekatan bersama warga.

“Ini tahap awal, wajar jika amsih ada yang kurang sependapat. Nanti kami akan menindaklanjutinya. Semoga lancar, sehingga penetapan lokasi akan segera dilakukan dan rencana pembangunan peletakkan batu pertama bisa dilaksanakan awal Pebruari ini,” tutur Rustam Aji.

Rencana pembangunan kilang minyak di Bumi Wali Tuban ini sebetulnya sudah dimulai sejak 2016 lalu dan diharapkan pada 2019 ini sudah beroperasi. Namun, adanya kendala teknis hal itu belum bisa dilakukan dan pembangunan kembali molor. Akibatmya, pengurang impor BBM juga semakin bertambah. Sebab, pembangunan kilang Tuban dengan kebutuhan lahan 841 hektar dihajatkan untuk mengurangi ketergantungan impor BBM.

Sebatas diketahui, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan kilang Rosneft di wilayah Kecamatan Jenu, Tuban sekitar seluas 841 hektar. Terdiri dari lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 348, tanah masyarakat sekitar 384 hektar, dan tanah Perhutani 109 hektar dengan investasi sebesa US$ 15 miliar.

Bupati Tuban Fathul Huda, berharap agar pembangunan kilang minyak tetap dilakukan di Tuban. Bahkan, jika warga menolak pihaknya memberikan opsi untuk melakukan reklamasi laut.

“Saya tetap optimis jika warga akan mendukung program nasional itu. Karena manfaatnya sangat besar, utamanya, warga sekitar,” tutur Bupati Tuban Fathul Huda. (imam suroso)