TRI : BPK Wajib Periksa Dinas Cipta Karya Pemkot yang Diduga Merugikan Keuangan Negara

117

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Amanat Peraturan Presiden No 16 tahun 2018  tentang pengadaan barang dan jasa serta Undang-undang 2/2017 tentang Jasa Konstruksi sepertinya, sudah diabaikan saja oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Pemkot Surabaya dalam meleksanakan suatu pekerjaan proyek tersebut.

Ya, hal itu dapat dilihat pada proyek pengerjaan di jalan Simorejosari B gang 13 misalnya, dikerjakan oleh CV Aditya Persada dengan nilai pagu Rp 605.309.649,00 dan harga HPS Rp 589.854.000,00 dengan nilai penawaran Rp 488.264.129,00 (pemenang).

Dari fakta di lapangan diduga tidak sesuai kwalitas (spesifikasi ) yang tertera dalam dokumen lelang. Indikasi itu muncul sebab beberapa material diduga tidak sesuai dengan dokumen itu ada seperti tidak adanya pembongkaran paving lama (aset negara) saat dilakukan pekerjaan namun langsung ditimbun oleh tanah sertu atau urugan. Padahal dalam pembongkaran paving lama sudah tertera didalam paket lelang.

Selain itu, material kanstin yang digunakan oleh rekanan pemkot yang melaksanakan pekerjaan itu kondisinya sudah abrasi dan paving juga diduga tidak sesuai spesifikasi.Terlebih, dijudul lelang tertera 2 meter namun, fakta dilapangan selebar 4 meter pada gang.

Serupa juga terjadi pada pekerjaan pavingisasi baru Tuwowo dijalan Tuwowo Rejo gang 7 dan 8 dengan nilai pagu Rp 378.567.120,00 dan harga HPS sebesar Rp 325.538.928,00 dengan nilai penawaran senilai Rp 274.973.004,00 yang dimenangkan CV Aditya Persada.

Dalam pengerjaan tersebut patut diduga material paving, kanstin tidak sesuai dengan spesifikasi dengan kwalitas kuat tekan K 350. Tak hanya itu, diduga pekerjaan tidak adanya urugan tanah. Kontraktor bahkan diduga menghilangkan material bata merah diganti dengan material paving bekas.

Jelas, rekanan saat melakukan pekerjaan tersebut tidak sesuai apa yang tertera pada lelang sudah menjadi bagian dari paket pekerjaan itu. Uniknya lagi, dijudul lelang tercantum 4 meter tapi dilapangan  hanya selebar 2 meter gang.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Kajian dan Kebijakan Publik Transparansi Reformasi Indonesia (TRI) Jaenuddin Abdullah mengatakan pekerjaan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan perintah Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa serta mengabaikan Undang-undang 2/2017 tentang jasa konstruksi adalah perbuatan yang melanggar ketentuan dari perundang-undangan.

Pihaknya, mempertanyakan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Pemkot Surabaya dibawah kendali Walikota Tri Rismaharini yang sarat prestasi itu menyoal perencanaan dan pengawasaannya selama pekerjaan itu berlangsung.

Dari pengamatanya, ia mempertanyakan terkait pekerjaan pavingisasi di Tuwoworejo 7 & 8 serta di Simorejosari B 13 itu apakah hal itu bisa dibenarkan oleh peraturan jasa kontruksi?

Lebih lanjut, Lembaga mempertanyakan bagaimana dengan pengawasan dari pihak dinas itu? Apakah mereka ( DPKPCKTR,red) mengabaikan aturan perundangan-undang yang berlaku tersebut tidak mengetahui atau sudah tahu namun, berpura-pura tidak tahu menahu.

“Semua proyek atau pekerjaan wajib dilaksanakan dan ditaati oleh pemerintah dalam melaksanakan pekerja melalui pihak ketiga (rekanan) harus menjalankannya sesuai dengan perundangan-undangan,” katanya.

Ia juga menambahkan, bila pekerjaan itu yang diduga sarat penyimpangan tersebut yang bisa berpotensi merugikan keuangan negara ini adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh dinas maupun rekanan dinas secara konspirasi untuk kepentingan pribadi atau golongan itu adalah sebuah kejahatan pidana.

Apalagi, materialnya yang digunakan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dokumen, maka itu patut diduga adanya konspirasi antara dinas dengan rekanan.

“Untuk itu, sebaiknya pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) wajib memeriksa hasil pekerjaan di Simorejo B 13 dan di Tuwowo 7 dan 8 agar diusut hingga tundas apabila sudah adanya pencairan dana atau SP2D pada pekerjaan itu,” tegas aktivis yang getol menyikapi kebijakan pemerintah ini.

Sebelumnya bisnissurabaya.com dan SurabayaTV telah melakukan konfirmasi terkait dua pekerjaan tersebut yang menjadi sorotan ini. Sayangnya konfirmasi dari media ini baik kepada Kepala Dinas DPKPCKTR pemkot, Sekretaris hingga kepala Bidang yang menjadi pelaksana proyek itu tidak merespon konfirmasi dari pewarta melalui pesan What’up (WA) maupun pesan singkat (SMS) diponsel ketiga pejabat itu.(ton)