Bukan Main : 31 Tenaga Kerja Kita Dibunuh!

6

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Meski peristiwa tragis itu jauh lokasinya dengan Jawa Timur/Jatim, tetapi para korban itu adalah putera nusantara. Bagian dari modal sumber daya manusia/SDM pembangunan kita. Opini ini bukan ikut-ikutan berpendapat mengenai 31 orang tewas tenaga kerja PT Istaka Karya yang terbanyak berasal dari Sulawesi Selatan/Sulsel yang sedang mengerjakan Jembatan Kali Yigi di Jalan Trans Papua pada ruas Kabupaten Nduga dan kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, akibat ditembaki oleh kelompok kriminal separatis bersenjata/KKSB alias Organisasi Papua Merdeka/OPM menurut penjelasan Menteri Pertahanan).

Akan tetapi, peristiwa itu juga mengingatkan putera Jatim yang banyak bekerja di Papua khususnya di Wamena. Pertanyaannya, kok sampai bisa para kriminal bersenjata alias anggota OPM pimpinan Egianus Kogoya yang berhasil membujuk masyarakat Desa Mbua dan Desa Mugi leluasa membunuhi para pembangun jembatan tersebut?

Menurut pengamat sosial, masyarakat Papua dalam kehidupan sosialnya selalu menjadi penganut setia pimpinannya. Apakah dalam lingkup kelompok sub suku atau suku, maupun sesama merasa sebagai orang Papua. Menurut mereka, seharusnya tokoh-tokoh masyarakat,– baik dalam status sebagai tokoh pemerintahan, tokoh politik ataupun tokoh adat,– bisa memahamkan apa sebenarnya tujuan pemerintah membuka bumi Papua. Mereka seharusnya sudah menyadari, rintisan pemecahan masalah harga-harga tinggi untuk bahan bangunan dan BBM dengan melalui instruksi Presiden Jokowi melalui pola “tol laut”, kemudian pembangunan gedung-gedung/gerbang-gerbang perbatasan (lintas batas) dengan Papua Nugini. Lalu, realisasi melalui rintisan Jalan Trans Papua yang hingga kini sudah mencapai 2.207 km. Jadi, menurut pengamat sosial, peranan tokoh-tokoh masyarakat tadi tidak digunakan atau banyak yang hanya memikirkan kelompok sub-sukunya (yang dulu-dulunya selalu bersaing, kalau perlu berperang), atau hanya demi menikmati status jabatan, aliran dana untuk dirinya dan kerabatnya.

Padahal, pemerintah kita telah menuruti kemauan mereka untuk mengganti nama “Irian Jaya” menjadi “Papua”. Apa alasan mereka? Ketika beberapa kali di sana, pernah saya tanyakan mengapa mereka tidak suka disebut sebagai orang Irian, yang menurut seorang dosen yang mengajar di Universitas Cenderawasih dan wartawan senior di sana. Alasannya adalah karena mereka merasa selaku kelompok suku-suku bangsa Polynesia/Micronesia. Berkulit hitam dan rambut keriting. Bukan kelompok Melanesia. Yakni, kelompok bangsa Indonesia di bagian barat Papua yang berkulit sawo matang atau kekuning-kuningan. Mereka bangga dengan nama “Papua”. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pun memaklumi pandangan kultural tersebut. Nama Irian Jaya kemudian diganti menjadi Papua.

Namun yang utama, mereka adalah bangsa Indonesia yang tergabung dalam NKRI. Ketika bumi Papua dimajukan dengan berbagai cara dan sasaran pembangunan, Presiden Jokowi dan kabinet kerjanya memandang unsur utama “dibukanya” bumi Papua, adalah merealisir infrastruktur yang sejak masih di zaman penjajahan Hindia Belanda sampai dengan Belanda dan sampai dengan pemerintahan RI hingga tahun 2013-an, menganggap sangat sulit dan ada yang tidak memungkinkan. Tetapi Presiden Jokowi, nekad, merealisir Trans-Papua secara bertahap. Antara lain, menjadikan gerbang-gerbang perbatasan dan infrastrukturnya hingga ke kota besar terdekat atau yang jauh dengan membuat jalan beraspal hotmix. Yang paling ambisius, pembuatan jalan menembus pegunungan, hutan rimba, ngarai dan sungai-sungai beraliran deras dari arah Jayapura hingga mencapai Kabupaten Wamena melalui puluhan kawasan kabupaten, ratusan kilometer panjangnya. Antara lain, melalui Kabupaten Nduga yang memang dalam peta diberi warna merah karena rawan. Namun, tujuannya mengangkat rakyat kabupaten tersebut yang tergolong paling “miskin” di seantero Papua. Beberapa jembatan beton dan besi yang melintang pada kedua sisi lebar sungai-sungai berarus deras dan bertebing curam harus dibuat.Jalanan dibuka sekaligus diaspal yang dirintis oleh anggota Zeni TNI-AD. Anggaran pembangunan untuk provinsi Papua dan Papua-Barat melalui APBN dari tahun ke tahun terus dinaikkan. Untuk tahun depan menjadi Rp 8 triliun. Pendekatan kultural dilakukan dengan sekaligus pendekatan ekonomi. Sehingga arahannya adalah kemajuan kehidupan sosial-ekonomi rakyat di sana. Sebab, pendekatan kultural saja tak cukup bila tidak dibarengi kehidupan yang maju. Begitu pula pemerataan bisa dirintis dengan kelancaran hubungan infrastruktur yang baik.

Jadi, mengherankan namun mengejutkan, justru program pembangunan demi kemajuan masyarakat di sana akan dirusak sendiri oleh orang-orang Papua yang tergabung dalam KKSB atau OPM. Tragedi yang mengejutkan itu menjadikan perlu didatangkan kekuatan pasukan TNI dan Polri (Brimob) untuk menegakkan hukum. Memburu mereka, sedapat mungkin menangkap hidup-hidup, dan bisa diadili dikarenakan telah melakukan kejahatan berupa pembunuhan.

Tidak salah bila Presiden Jokowi, berkomentar, “Pembangunan infrastruktur di tanah Papua tetap berlanjut. Kita tidak takut dengan hal seperti itu.”  Menko Bidang Politik,Hukum dan Keamanan, Wiranto, berkata: “Itu tentu hal yang sangat tidak terpuji. Saya nggak habis pikir, kenapa mereka membunuh orang-orang yang mau membangun daerahnya.”

Sebenarnya, sudah cukup lama Egianus Kogoya, tokoh OPM, menteror masyarakat maupun anggota TNI atau Polri. Orang jadi bertanya, memang benar-benar sulitkah untuk menangkapnya atau kerasnya: membunuhnya? Kalaulah kalangan orang-orang yang mengaku dari kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkutat mengenai kehidupan sosial-politik di Papua, ada baiknya sekarang dipanggil dan ditunjukkan apa yang diperbuat oleh kelompok penjahat tersebut. Kalau perlu diajak beroperasi militer memburu dia dan komplotannya. Bisa merasakan bagaimana kalau terjadi tembak-menembak. Baru pengalamannya bertambah. Bukan hanya sekedar membuka mulutnya.

Memang ada suara-suara sumbang yang harus diselesaikan oleh aparat keamanan. Yakni, bahwa kelompok-kelompok kriminal bersenjata itu sebenarnya “ada yang memeliharanya”. Entah tujuannya agar terdengarnya rakyat Papua tidak ingin bersama rakyat Indonesia dalam NKRI, atau memang dibuat gejolak-gejolak penembakan seperti di jalur ke tambang Freeport-Indonesia di Timika dan lain-lain. Dengan demikian, maka selalu ada “dana keamanan” untuk di provinsi-provinsi tersebut. Karenanya, guna menutup suara-suara sumbang tersebut, kali inilah kesempatan aparat keamanan dapat menunjukkan, bahwa suara sumbang itu sebagai hoax. Yakni, dengan cara menumpas habis gerombolan sadis KKSB/OPM itu.

Masih juga dipertanyakan, mengapa pihak intelijen aparat keamanan (Polri atau TNI?) yang di sana tak bisa mengendus berkumpulnya gerombolan itu. Padahal, kawasan tersebut cukup rawan meskipun dikatakan “aman”? Sekarang juga jadi tantangan intelijen aparat kita untuk dapat menemukan lokasi persembunyian Egianus Kogoya, dan gerombolannya. Kita patut menyatakan: bela sungkawa sedalam-dalamnya buat para pahlawan pembangunan yang gugur di tepian sungai Yigi, Nduga itu. (amak syariffudin)