Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Bank Indonesia pada 2019 nanti lebih memprioritaskan kebijakan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dengan menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke-4 (empat) kebijakan guna menghadapi tantangan dan prospek ke depan itu sebagai berikut :

Pertama, dari sisi kebijakan moneter, pengendalian inflasi diperkuat melalui peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dengan kerjasama antar daerah dan peningkatan ekspor komoditas unggulan dalam rangka penurunan Current Acoount Deficit (CAD).

Kedua, kebijakan makroprudensial akan bersifat akomodatif untuk mendorong intermediasi perbankan serta peningkatan surveilance sistem keuangan.

Ketiga, Bank Indonesia mendorong pengembangan UMKM dan klaster yang difokuskan pada pengendalian inflasi. Serta keempat, dari sisi sistem pembayaran, Bank Indonesia mendorong ketersediaan instrumen pembayaran, inklusi keuangan, teknologi finansial, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), elektronifikasi, disertai peningkatan efisiensi pengedaran uang.

“Bank Indonesia juga mendukung Jawa Timur sebagai pusat ekonomi syariah dengan mendorong program sertifikasi halal, pelatihan ekspor bagi UMKM, sertifikasi Dewan Pengawas Syariah khususnya untuk koperasi syariah dan BMT, serta sertifikasi badan nadzir untuk wakaf,” jelas Difi Ahmad Johansyah Kepala Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur ini.

Difi juga melibatkan masyarakat langsung khususnya Jawa Timur untuk hadir pada event tahunan Bank Indonesia “Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) tahun 2018” yang akan diselenggarakan pada 11-15 Desember 2018 di Grand City Surabaya.

“Disana nanti akan ada pendaftaran untuk masyarakat atau UMKM yang ingin mendapatkan sertifikasi halal, menjadi nadzir ataupun Dewan Pengawas Syariah,” tandasnya.

Dengan pertemuan tahunan Bank Indonesia diselenggarakan rutin setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan, serta arah kebijakan Bank Indonesia. (ton)