(bisnissurabaya.com) – Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur/Jatim di 2019 diproyeksikan masih kuat dan kondusif dengan tingkat inflasi terjaga. Yaaaaa……., hal itu tercermin pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan III-2018 sebesar 5,40 persen year on year (yoy) lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,17 persen (yoy). Pertumbuhan ini, ditopang kinerja investasi dan net ekspor antar daerah. Secara spesial, selama 6 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi mayoritas kabupaten/kota di Jatim juga tumbuh diatas capaian nasional.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Difi Ahmad Johansyah, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Jatim 2018 menunjukkan perkembangan ekonomi daerah di Jatim masih terus berakselerasi, didorong upaya dari pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi yang ada.

Selama kurun waktu terakhir, inflasi Jatim juga tercatat lebih rendah dari nasional. Pada Oktober 2018, inflasi Jatim sebesar 2,9 persen atau lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 3,2 persen. Tingginya kinerja ekonomi Jatim tak terlepas dari terjaganya kinerja sistem keuangan di Jatim. Berdasarkan Regional Financial Account dan Balance Sheet (RFABS) Bank Indonesia, sektor rumah tangga dan sektor korporasi adalah pelaku utama perekonomian di Jatim.

Dari sisi investasi, realisasi pembangunan infrastruktur pemerintah seperti jalan tol, bandara dan sarana pendukung pertanian serta investasi industri mendorong kinerja investasi Jatim. Dilihat dari Load to Deposit Ratio (LDR) perbankan di Jatim berdasarkan lokasi bank dan lokasi proyek, terlihat bahwa sumber pendanaan proyek/investasi/industri di Jatim tak hanya dibeayai perbankan di Jatim, melainkan juga perbankan di luar Jatim.

“Berdasarkan pemetaan industri, terdapat beberapa sektor yang memiliki potensi dikembangkan ke depan. Yaitu, industri pengolahan kopi dan teh, industri perhiasan, industri pengolahan ikan dan biota laut, serta industri alas kaki. Apabila dikembangkan dengan baik dan memperoleh investasi yang cukup, industri tersebut dapat semakin mendorong perekonomian Jatim,” terang Difi.

“Dengan berbagai perkembangan dan ketahanan ekonomi Jatim tersebut, pihaknya memperkirakan kinerja ekonomi Jatim 2018 tetap terjaga kuat dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4-5,8 persen dengan inflasi yang terkendali.

Pada bagian lain, Difi, menyatakan, prioritas kebijakan Bank Indonesia/BI pada 2019 diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dengan menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Dengan empat kebijakan untuk menghadapi tantangan dan prospek ke depan. Pertama, dari sisi kebijakan moneter, pengendalian inflasi diperkuat melalui peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dengan kerjasama antar daerah dan peningkatan ekspor komoditas unggulan dalam rangka penurunan Current Acoount Deficit (CAD).

Kedua, kebijakan makro prudensial bersifat akomodatif untuk mendorong intermediasi perbankan serta peningkatan surveilance sistem keuangan. Ketiga, BI mendorong pengembangan UMKM dan klaster yang difokuskan pada pengendalian inflasi. Keempat, dari sisi sistem pembayaran, BI mendorong ketersediaan instrumen pembayaran, inklusi keuangan, teknologi finansial, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), elektronifikasi, disertai peningkatan efisiensi pengedaran uang.

Sementara, Gubernur Jatim Soekarwo, meminta agar kredit perbankan bisa disalurkan untuk sektor pertanian. Saat ini, kredit perbankan ke sektor pertanian hanya 8,23 persen. Rendahnya kredit ke sektor ini lantaran dianggap memiliki resiko kredit macet yang tinggi. Untuk mendorong agar perbankan memberi porsi yang lebih pada sektor pertanian, Soekarwo menilai pemerintah harus melakukan intervensi pada sektor ini.

Hingga saat ini dirinya masih belum ada asuransi kredit yang diberikan di sektor pertanian. Jika tidak ada langkah intervensi kebijakan itu, dirinya meyakini petani akan sulit berkembang. “Produksi, pembeayaan dan pasar harus diintervensi pemerintah. Kalau tak ada intervensi pemerintah terhadap pertanian, artinya liberalisasi berjalan mulus di Indonesia,” papar Soekarwo.

Orang nomor satu di Jatim ini mencontohkan, bentuk intervensi Pemprov Jatim di sektor pertanian. Intervensi tersebut yakni dengan mendirikan Bank UMKM Jatim yang memberikan kredit pada pertanian dan UMKM, serta PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang memberikan jaminan.

“Memperhatikan bahwa Jatim adalah hubungan untuk beragam jalur industri, kita harus mendorong industri di Jatim mampu memiliki daya saing. Sehingga memiliki kualitas ekspor dan dapat mengurangi current account deficit yang sekarang sedang kita alami,” kata Soekarwo. (ton)