Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Masalah yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS disharmoni regulasi. Hal itu menyebabkan adanya perbedaan tafsiran, ketidakpastian hukum, pelaksanaan tidak efektif dan disfungsi hukum.

Penegasan itu dikemukakan Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) 2018-2021, Moh. Adib Khumaidi, dr., Sp.OT, ketika berbicara dalam Seminar Jaminan Kesehatan Nasional, di Aula Fakultas Kedokteran/FK Unair Jum’at (9/11) kemarin.

Menurut dia, perlunya harmonisasi regulasi untuk menyukseskan JKN. Harmonisasi regulasi pelayanan kesehatan, kata dia, harus dikendalikan Kementerian Kesehatan sebagai regulator dalam program JKN.

Dirut BPJS, Prof Dr Fahmi Idris., dr., M.Kes. (foto/ist)

Seminar JKN juga menghadirkan pembicara lainnya, Ketua PERSI Jawa Timur, Dodo Anondo, dr., MPH., Yang berbicara tentang “Persi Jatim dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional”. Masalah yang dibahas dua poin, pertama adalah masalah dan upaya Rumah sakit Pemerintah dan Swasta dalam pembiayaan INA-CBGs dan yang kedua, kesulitan Rumah sakit dengan Perdijampel BPJS 2,3,4,5 yang baru terhadap mutu dan akses layanan kesehatan. Ia menyarankan adanya perbaikan tata kelola dari tingkat pusat sampai daerah dan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan stake holder, utamaya peran pemerintah daerah (khususnya Dinkes Kota/Kabupaten) dalam pelayanan kesehatan.

“Peran KEMENKES sebagai Regulator dalam Menyelesaikan berbagai Permasalahan Pelayanan Kesehatan Era UHC” oleh dr. Tri Hesty Widyastoeti, Sp.M, MPH selaku Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes. Dia menjelaskan, bahwa roadmap pelayanan kesehatan sulit dijalankan dan banyak kendala. Sistem KEMENKES tidak sejalan dengan system BPJS. Roadmap pelayanan kesehatan yang sulit dijalankan harus direvisi atau dibuat kembali dengan melibatkan provider (Rumah Sakit), regulator (BPJS dan Kemenkes), dan user (Perwakilan pasien). Dengan melibatkan provider, regulator, dan user diharapkan mudah diterima oleh masyarakat dan juga mudah dijalankan oleh Rumah Sakit.

Dr Tri Hesty Widyastoeti, SP.M., MPH (tengah). (Foto/ist)

Masalah JKN juga menyangkut masalah sistem rujukan rumah sakit. Hal ini menyebabkan RSUD Dokter Sutomo yang berposisi sebagai rumah sakit pendidikan Universitas Airlangga kesulitan mendapatkan pasien untuk para dokter muda dan mahasiswa FK Unair. Untuk itu, seminar ini juga mendatangkan Dr. Joni Wahyudi, dr., Sp.BS selaku wakil direktur utama RSUD Dokter Sutomo. Tema yang dibawakan adalah “Tantangan dan Hambatan Sistem Universal Health Coverage dalam Mendukung Rumah Sakit Pendidikan Tersier dengan Mengutamakan Patient Safety Serta Mampu Berdaya Saing Global”. Joni, menjelaskan masalah yang dihadapi sekarang adalah Rumah sakit yang dulu sifatnya PATERNALISTIC menjadi COMMERCIAL yang akan menimbulkan masalah seperti abuse, unefisiensi, moral hazard, dan FRAUD. Solusi yang ditawarkan Dr. Joni Wahyudi, dr., Sp.BS adalah saling bekerjasama dalam menjalankan program JKN karena menurut beliau kesehatan adalah bagian dari ketahanan negara. Selain itu beliau juga mengusulkan bahwa pengembangan dan penerapan Academic Health System yang melibatkan lintas kementrian (Kemenkes-Kemenristekdikti) dalam kerangka pikir JKN.

Hadir pula Direktur utama BPJS Kesehatan Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes yang akan mengangkat tema “Mempertahankan Profesionalisme Dokter Di Era Universal Health Coverage Dengan Model Pembiayaan Kapitasi Dan INA-CBGs”. Ia menegaskan perlunya pelibatan seluruh stakeholder untuk mewujudkan system preventif dan secondary care yang baik.

Seminar ini merupakan wadah untuk menyumbangkan pemikiran dan solusi atas jaminan kesehatan nasional yang saat ini menuai banyak kontroversi, terutama dari kalangan kedokteran. Seminar di moderatori langsung Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp.OG (K) dan Dr. Poedjo Hartono, dr., Sp.OG (K), selaku ketua ikatan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Seminar Jaminan Kesehatan Nasional juga menjadi wadah untuk diskusi bersama para alumni FK Unair, Perwakilan Rumah Sakit di Surabaya, para pemateri dan para petinggi lainya untuk membahas program JKN agar lebih jelas dan tidak defisit kembali. Hasil diskusi terdapat lima rumusan pokok rekomendasi untuk program JKN yang diharapkan bisa memperbaiki sistem JKN sekarang. Rekomendasi tersebut yaitu :

Diadakan forum telepatik yang reguler antara provider (Rumah Sakit), Regulator (BPJS), dan User (Perwakilan pasien) Harmonisasi Regulasi kebijakan sistem pelayanan kesehatan yang dikendalikan oleh kementrian kesehatan Perbaikan tata kelola dari tingkat pusat sampai daerah dan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan stake holder, utamaya peran pemerintah da Peningkatan peran serta organisasi profesi untuk terlibat dalam penyususnan regulasi sistem pelayanan JKN, termasuk penyusunan PNPK Pengembangan dan penerapan Academic Health System yang melibatkan lintas kementrian (Kemenkes-Kemenristekdikti) dalam kerangka pikir JKN. (bw)