Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Bank Indonesia mendorong koordinasi dan kerja sama untuk menghadapi peningkatan risiko perekonomian global.

Ya, BI menganggap penyelesaian secara multilateral diperlukan untuk mengatasi perselisihan dagang. Terlebih, penguatan jaring pengaman keuangan global (Global Financial Safety Net) sangat diperlukan, termasuk memperkuat kerjasama regional dengan Regional Financing Arrangements (RFAs).

Selain itu, IMF perlu meningkatkan surveilans dan membantu negara anggotanya dalam memperkuat kerangka bauran kebijakan (policy mix) dan memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 beberapa silam laludi Nusa Dua, Bali mengaku, pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia 2018 menyoroti pertumbuhan ekonomi global yang terus berlanjut namun tidak merata. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan mencapai 3,7% di 2018 dan 2019, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 3.9%.

“Ekspansi perekonomian global tersebut terutama ditopang oleh kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS) yang tumbuh cukup tinggi akibat kebijakan stimulus fiskal prosiklikal oleh pemerintah AS,” kata Direktur Eksekutif Komunikasi & Informasi BI.

Sementara itu, faktor risiko jangka pendek semakin meningkat. Risiko muncul dari ketegangan perdagangan antara AS dengan negara mitra dagangnya, normalisasi kebijakan di negara-negara maju dan meningkatnya kerentanan di sektor keuangan. Selain ketidakseimbangan global (global imbalances) yang memerlukan respons kebijakan komprehensif, negara berkembang juga dihadapkan pada volatilitas aliran modal sebagai dampak dari ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.

“Ekonomi Indonesia resilien dalam menghadapi tekanan dinamika perekonomian global yang terjadi. Momentum pertumbuhan ekonomi domestik terus berlanjut dengan stabilitas perekonomian yang tetap terjaga,” ujar Agusman.

Kinerja ini, lanjut Agusman, ditopang oleh bauran kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural yang ditempuh dalam mengantisipasi dinamika ekonomi global yang terjadi. Selama 2018, Bank Indonesia telah menaikkan menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 150 bps menjadi 5,75% untuk memperkuat ketahanan eksternal Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Kebijakan kenaikan suku bunga tersebut didukung oleh kebijakan nillai tukar untuk stabilisasi Rupiah, penguatan operasi moneter, dan percepatan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat resiliensi perekonomian Indonesia. Berbagai kebijakan tersebut diperkuat dengan koordinasi erat Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal.

Sebagai rangkaian dari Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018, juga dilakukan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20. Pada kesempatan tersebut Indonesia mendorong koordinasi kebijakan antarnegara G20 untuk menjaga momentum pertumbuhan global dan memastikan kesejahteraan bersama. Kebersamaan yang pernah ditunjukkan dalam menghadapi krisis keuangan global menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam mengarungi goncangan dan ketidakpastian dunia. Indonesia pada kesempatan ini juga menyatakan dukungan pada upaya penyediaan pembiayaan infrastruktur, melalui implementasi Roadmap to Infrastructure as an Asset Class dan beberapa pedoman pelaksanaannya. Diharapkan pedoman ini dapat menghasilkan proyek-proyek yang bankable sehingga bisa menjadi solusi untuk menutup kesenjangan pembiayaan infrastruktur.

“Dalam kesempatan Pertemuan itu, Bank Indonesia juga menyambut baik Bali Fintech Agenda sebagai upaya untuk memastikan manfaat dari perkembangan teknologi dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” pungkasnya.(ton)