Pelabuhan Kita : Perangkai Pemersatu Kebangsaan

30

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Kali ini, opini menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi dan peranan masa kini dan masa depan Pelabuhan Laut yang ada di negara kita, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun IPC ke 26 tahun bulan depan. Masalahnya, dalam perputaran perekonomian negara sampaipun perekonomian rakyat, mulai dari urusan ekspor dan impor, sampaipun urusan keberadaan bahan-bahan pokok untuk kehidupan rakyat kecil, maka pelabuhan berkaliber internasional sampaipun yang berukuran sebagai Pelabuhan Penyeberangan hingga Pelabuhan Rakyat, memegang fungsi dan peran dalam usaha menyejahterakan kemaslahatan kehidupan rakyat secara merata di nusantara kita.

SAMBIL berjalan perlahan di pelataran Istana Kepresidenan Bogor, diiringi beberapa wartawan yang bertugas di Istana, Presiden Joko Widodo dengan nada tegas berkata: “Di negara maritim ini, laut bukan sebagai pemisah daratan. Tetapi sebagai pemersatu pulau-pulau!” Penegasannya itu sebagai kelengkapan pendapatnya, bahwa selama ini banyak orang memandang laut sebagai pemisah daratan. Perspektif dari kacamata daratan telah membuat kita terasing dan kurang memanfaatkan kekuatan dan kelebihan laut.

Ungkapan yang diucapkan pada Mei 2018 itu berkaitan dengan pernyataannya tentang keberhasilan rintisan memajukan pola infrastruktur melalui proyek  “Tol Laut”. Suatu konsep pengangkutan logistik kelautan sebagai solusi untuk kesejahteraan rakyat. Realisasinya adalah demi percepatan proses pengangkutan komoditas apa saja yang dibutuhkan pemerintah dan masyarakat di daerah yang jauh dari Pulau Jawa, terutama untuk kawasan Indonesia Bagian Timur.

Apabila kita telusuri, maka ungkapan itu mengandung makna yang dalam. Yakni, penggambaran tentang keberadaan kepulauan Indonesia yang secara geografis terpisah-pisah, namun diikat dalam aspek politik, sosial dan budaya bangsa kita sebagai suatu kesatuan. Tinjauannya dari segi kehidupan berkebangsaan yang meliputi unsur-unsur sosial, budaya dan kehidupan perekonomian masyarakatnya. Uniknya pula, antara satu pulau dengan pulau lainnya yang secara geografis dipisahkan oleh lautan itu, justru saling bertaut dalam pola kehidupan sosialnya dan kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Baik secara fisik maupun psikis. Pertautan hampir pada segala unsur dalam kehidupan sehari-hari antara masyarakat di Sumatera dengan di Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan ke Maluku hingga Papua. Antara masyarakat Sumatera hingga Bali dan Nusa Tenggara Barat dan Timur hingga ke Papua. Begitu pun sebaliknya.

Kalaulah bagi negara kita dinyatakan, bahwa “laut adalah pemersatu daratan”, maka harus ada sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk, apa perwujudan atau sarana macam apa sebagai pemersatu daratan tersebut. Yang jelas, tidak mungkin satu dan lain pulau dihubungkan dengan jembatan-jembatan yang melintas di atas perairan laut. Terlalu mahal, terlalu beresiko dan hanya beberapa pulau saja yang bisa terhubung dengan jembatan-jembatan.

Satu-satunya peranan yang sangat potensial adalah keberadaan pelabuhan-pelabuhan besar dan kecil yang menjadi tempat persinggahan kapal-kapal laut. Pelabuhan-pelabuhan laut ukuran besar maupun yang berukuran kecil, baik yang berfasilitas untuk bongkar-muat barang dan angkutan penumpang dengan menggunakan sarana pelayaran samodera sampaipun sebagai pelabuhan bagi penyeberangan antar pulau. Dengan demikian, maka menjadilah pelabuhan-pelabuhan di nusantara ini seolah-olah  jangkar-jangkar di setiap pulau itu untuk persinggahan alat transportasi laut dalam jenis apapun juga.

Sejak abad pertengahan, pelabuhan merupakan “pangkalan-pangkalan” di setiap kawasan maupun perkotaan zaman itu. Salah satunya adalah sejarah Pelabuhan Sunda Kelapa dan kemudian berkembang menjadi pelabuhan modern. Yakni, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dibawah otoritas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Dari era pemerintahan Kerajaan Pajajaran di abad 12, sudah dibuat pelabuhan dengan nama Pelabuhan Kalapa. Baru pada tahun 1970, diubah dengan nama ‘Sunda Kelapa’. Demikian pula sejarah bentuk “pelabuhan” era Kerajaan Majapahit di aliran Kalimas, muara Kali Brantas, yang di era kekuasaan VOC kemudian pemerintahan Hindia Belanda, dikembangkan di tepi muara Kalimas dan dinamai Tanjung Perak. Kini di bawah otoritas PT Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo – Pesero) III.

Negara kita yang berupa kepulauan dan memanjang dari barat ke timur yang menurut seniman-seniman Belanda dulu disebutnya “Gordel van Smaragd” (Untaian Mutiara) dan merupakan jalur laut sepanjang 5 ribu kilometer atau seperdelapan keliling bumi itu, kini mempunyai lebih dari 131 Pelabuhan. Tersebar dari barat di Sabang hingga ujung timur  di Papua. Kalau dirinci, yang sudah ada sekarang sekitar 50 pelabuhan di Sumatera, di Jawa 17 pelabuhan, Kalimantan 8 pelabuhan, Sulawesi 16 pelabuhan, Nusa Tenggara 3, Maluku Utara 10, Maluku 13, Papua Barat 7 dan Papua 7. Belum lagi yang direncana oleh pemerintahan Jokowi, bahwa dalam lima tahun ke depan, membangun atau mengembang-kan sekurang-kurangnya 24 pelabuhan laut.  Di antaranya pelabuhan ‘deep sea port’ untuk Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Priok , Sukarno-Hatta (Makassar) dan Sorong (Papua). Begitu pula diawali pelabuhan baru Kuala Tanjung yang kini sudah mulai beroperasi. Lalu diikuti rencana pembelian kira-kira 609 kapal angkut barang. Program yang digagas Presiden Jokowi di tahun 2014 dengan membuat “Tol Laut”  yang membuat jalur pelayaran dari pelabuhan pemberangkatan di  Indonesia bagian barat hingga pelabuhan tujuan di Indonesia bagian timur yang dilayari secara non stop. Pada tahun 2015, tol laut mulai direalisir. Pada tahun 2018, Jokowi dapat menyatakan, bahwa relaisasi tol-laut, terutama untuk kawasan  kepulauan di timur (Maluku dan Papua) berhasil memangkas harga-harga bahan pokok konsumsi rakyat. Termasuk harga BBM yang “merata sama” antara harga BBM di Jawa dengan di Papua dan Maluku. Begitu pula beberapa jenis ketersediaan dan harga  bahan bangunan, antara lain harga semen yang turun drastis.

Realisasi gagasan ‘Tol Laut’ sebagai sarana untuk “menjadikan laut pemersatu daratan” menjadi kenyataan dapat dicapai dengan baik. Peranan keberhasilan “Tol Laut” tidak lepas sebagai peranan utama dari keberadaan dan kinerja di pelabuhan-pelabuhan pemberangkatan, persinggahan hingga tujuan.Tetapi keberhasilan tersebut butuh upaya cukup keras. Termasuk ikut campurnya pengawasan dari Jokowi sendiri, sehingga dilaksanakan cukup terpadu dan pengawasan yang ketat.

Transportasi laut yang regular maupun “Tol Laut”, tidak lepas dari pengelolaan (handling) dari otoritas dan karyawan di setiap Pelabuhan. Sebab, kalau pelayarannya dipercepat, tetapi pengelolaan di Pelabuhan loyo, percuma saja konsep dan program “Tol Laut” itu.

Karena kewajiban melakukan pengelolaan,– terutama layanan,– oleh Otoritas Pelabuhan berikut pola kerja modern yang harus ditingkatkan, dengan sendirinya harus diimbangi oleh pemerintah untuk melakukan pengembangan dan memodernisir fasiltas pelabuhan. Yakni fasilitas  untuk sandar kapal, untuk bongkar muat barang, pelancar transportasi, tempat dan fasilitas administrasi dan lain-lain. Namun fasilitas -fasiltas yang modern atau secanggih apa pun, tergantung dari mereka yang mengoperasikannya. Di  situlah diukur bagaimana para karyawan Pelabuhan penumpang maupun barang/petikemas dalam kecepatan namun akurat dalam melakukan pelayanan perijinan dan penanganan terhadap barang-barang impor, ekspor maupun antar pulau. Memodernisir bukan hanya menyangkut sarana dan prasarana fisik yang ada di sesuatu Pelabuhan, akan tetapi menyangkut memodernisasi dengan serba praktis dan efisien administrasi di lingkungan kepelabuhanan. Seperti pengurusan perijinan sampaipun pelaksanaan kerja di tempat itu, yang mau tidak mau sangat berpengaruh terhadap proses bisnis dan perekonomian umumnya. Begitu pula “memodernisir” aspek penjagaan keamanan pelayaran kapal-kapal (terutama antar pulau), pekerjaan di pelabuhan mapun kawasan pelabuhan bersangkutan. Hal demikian perlu dikemukakan, bahwa kecenderungan perbaikan kinerja di pelabuhan setelah dipacu dan diawasi oleh pemerintahan Presiden Jokowi menunjukkan perbaikan. Namun ada yang bersifat “hangat-hangat tahi ayam”. Ketika pemerintah pusat mengalihkan akivitas utamanya untuk sektor lain,– termasuk sentra perhatian pada dampak bencana alam,– maka tercatatlah penurunan peringkat (rating) “Kemudahan Berusaha” (Ease of Doing Business/EoDB) se ASEAN yang disusun oleh World Bank terhadap kinerja  aparat kita yang di tahun 2017 mencapai urutan nomor 72, tahun ini turun menjadi 73. Pada hal, pemerintah menargetkan ranking ke 40.

Kesan yang dulu ada, ialah mengenai seluk beluk birokrasi di Pelabuhan (termasuk perijinan Bea Cukai) untuk urusan impor dan ekspor komoditas, di  mana urusan administrasi perijinan sampaipun dalam pelaksanaan bongkar-muat komoditas yang menyebabkan “berbiaya tinggi” (high cost administration). Dulu, di satu meja atau loket ke meja atau loket lainnya wajib disiapkan sejumlah dana untuk pungli yang harus dipenuhi oleh impoirtir atau eksportir demi “keberesan dan kecepatan” urusannya. Pemerintahan Jokowi pun “memangkas” lika-liku urusan meja atau loket tersebut, menjadikan perijinan hanya di satu-dua meja saja. Sementara itu “mata KPK” bisa saja mengawasi dan “tangannya” melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan).

Ketika berdiri di Jalan Raya Osowilangun Surabaya, di luar pagar lahan PT Terminal Teluk Lamong (TTL) di bawah PT Pelindo III, yang terletak di sebelah barat lahan terminal container ICT (International Container Terminal) dan Pelabuhan Tanjung Perak, saya terkagum-kagum melihat peralatan cranes besar-besar seolah mau menggapai langit. Kesemuanya  demi untuk menangani peti-peti kemas dari geladak kapal pengangkut petikemas untuk diturunkan di darat atau sebaliknya. Juga hilir-mudiknya truk-truk pengangkut peti-kemas yang keluar-masuk membawa peti-peti kemas. Beberapa tahun lalu, berdiri di tempat itu, lumpur dan air laut bercampur air-payau muara sungai bisa menenggelamkan siapapun di situ hingga sedalam dada. Kawasan yang  dulunya berupa rawa dan pertambakan ikan bandeng atau udang, berubah dan menjadikan saya bisa berdiri di atas jalanan beton dan aspal di luar pagar besi yang membatasi lahan terminal petikemas itu. Kata orang, Pelabuhan (Terminal) Petikemas itu yang termodern di negara kita. Demikian pula apabila kita mengamati keberadaan interior pelabuhan petikemas di LPC Tanjung Priok yang disebut-sebut sebagai pelabuhan tersibuk di Indonesia dan menangani lebih dari 30 persen komoditas perekonomian Indonesia. Meskipun termasuk menjadi kinerja tersibuk, namun ternyata IPC Cabang Tanjung dianggap memenuhi standar layanan yang sesuai harapan pemerintah. Begitulah, sehingga pada 20 September lalu, Kementerian Perhubungan memberi dua penghargaan atas “pelayanan prima” kepada pelaku usaha (pebisnis) maupun khalayak yang memerlukan layanannya.

Secuwil gambaran tersebut menunjukkan, betapa perkembangan maju dan modern dalam pembangun-an kepelabuhanan kita. Lalu, apa permasalahan yang masih perlu dipecahkan oleh pihak otoritas Pelabuhan kita, seperti di Pelindo-Pelindo I, II, III ataupun di pelabuhan-pelabuhan ASDP?

Ada beberapa hal yang penting diamati. Pertama, dalam era globalisasi, kita memasuki Revolusi Industri 4.0. Itu berarti, bahwa sistem kerja dan kinerja dari semua Pelabuhan kita harus dilakukan dengan mengikuti perkembangan maju yang dibawa oleh era tersebut. Segalanya seolah tergantung pada aspek digitalisasi. Cepat, praktis dan tertib. Bukan sekedar dituntut kecepatan kerja, kemampuan kerja dan sejenisnya, akan tetapi pola kerja digital tersebut mendorong terjadinya keterbukaan kebijakan dan  tata laksana kerja bagi publik. Terutama terhadap para klien selaku pebisnis importir/eksportir, perusahaan pergudangan, transportasi dan lain-lain.

Masalah yang paling rentan sekarang, adalah beberapa kali kinerja para Syahbandar dan otoritasnya yang berada pada pelabuhan-pelabuhan Antar Pulau dipertanyakan. Hal itu sebagai akibat dari seringkali terjadinya kecelakaan kapal di laut. Paling sering akibat kelebihan penumpang daripada yang tercatat di manifest penumpang. Sering para Syahbandar yang “lalai” atau sengaja “korup” itu cuma mendapat kecaman publik, teguran atasannya, namun lepas dari tuntutan hukum.

Masalahnya, dalam pengelolaan untuk mengatur para penumpang kapal, terutama untuk pelayaran antar pulau, dapat diakui memang tidak mudah. Tidak ada disiplin para penumpang. Berebut naik sambil menjinjing barangnya tak peduli mendesak penumpang lainnya yang sama-sama naik atau akan turun. Kira-kira hampir satu dekade lalu,  saya mencoba naik kapal PT PELNI (Pesero) dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Sukarno-Hatta di Makassar. Meskipun selaku penumpang kelas wahid, tetapi waktu naik atau turun tak dibedakan antara penumpang kelas wahid dengan penumpang di dek kapal. Didorong-dorong, didesak-desak dan sering dipelototi. Begitu pula ketika mencoba merasakan pelayaran KM Dobonsolo dari Pelabuhan Halong di Teluk Ambon ke Pelabuhan Biak, lalu Pelabuhan Manokwari dan akhirnya Pelabuhan Sorong di Papua.

Pengalaman saya itu bukan pada hari libur panjang. Sulit diceritakan kalaulah naik kapal-kapal antar pulau demikian apabila di saat-saat tiba menjelang hari libur panjang atau liburan Lebaran ataupun Natal/Tahun Baru. Saat masyarakat banyak yang mudik atau balik dari mudik. Di sinilah pentingnya kooordinasi tata laksana kinerja antara pihak Otoritas Pelabuhan Laut dengan Maskapai Pelayaran. Sering diperkirakan, bahwa manusia yang bekerja di Pelabuhan Laut ataupun yang bekerja di Maskapai Pelayaran, sering dianggap oleh masyarakat sebagai “orang-orang yang keras”, akibat lingkup pekerjaannya maupun lokasi pekerjaannya. Akan tetapi, selama aturan yang dibuatnya bisa difahami pihak lain dan bekerja menetapi garis aturan tersebut, maka Otoritas Pelabuhan Laut tidak akan menghadapi kendala. Sikap “keras” pada saat tertentu diperlukan demi menegakkan disiplin atau peraturan. Namun sikap bijak hendaknya lebih diutamakan.

Pada galibnya, modernisasi Pelabuhan dalam Era Baru Pelabuhan kita dengan demikian bukan hanya terletak pada fasilitasnya yang serba modern sesuai dengan perkembangan modernisasi globalisasi atau “era now”, akan tetapi tergantung unsur utamanya : kinerja pelaksananya. Para insan yang mengoperasi-kannya. Dengan kinerja yang sesuai dengan keinginan pemerintah, pebisnis dan tentu masyarakat umum demi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian negara, kiranya Otoritas Pelabuhan Laut akan membuat fungsi dan peranan Pelabuhan kita benar-benar  sebagai “perangkai  pemersatu kepulauan dan kebangsaan kita”. (amak syariffudin)