Apa Sebenarnya Makna Suramadu?

21

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – KALAU masyarakat terutama para tokoh masyarakat Madura menyebut-sebut fungsi Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) adalah demi memajukan masyarakat dan kawasan Pulau Madura, itu memang jadi “cerita lama”. Ketika para tokoh Madura yang di Jawa Timur/Jatim saat itu dipimpin mantan Gubernur Jatim dan Dubes Indonesia untuk Perancis, Mohammad Noer, sudah lama Pak Noer, yang dilahirkan di Sampang itu berusaha membawa masyarakat Madura maju. Termasuk gagasan awal keberadaan jembatan tersebut. Malahan, ketika mengakhiri dua kali masa jabatannya sebagai Gubernur Jatim, saya mendapat jawaban “bidang apa yang dianggapnya kurang berhasil di provinsi ini?” Dengan terus-terang menyebut cita-citanya membawa masyarakat Pulau Madura menjadi “masyarakat maju” yang kurang berhasil. Jadi, ketika Presiden Suharto, setuju untuk rencana membuat Jembatan Suramadu, maka Pak Noer-lah dijadikan panutan tokoh-tokoh masyarakat Madura (justru terbanyak dari mereka itu yang sudah tidak lagi tinggal di Pulau Madura) untuk terealisirnya jembatan penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura itu. Dia awali mengundang konglomerat Liem Sioe Liong yang rencananya mendirikan pabrik semen di ujung barat Madura. Dia mensyaratkan konglomerat itu memberi imbalan untuk masyarakat Bangkalan. Antara lain, didirikannya Universitas Bangkalan yang tujuannya meningkatkan tingkat pendidikan para generasi muda Madura tanpa perlu harus berkuliah di perguruan tinggi yang ada di kota-kota di Jawa, meskipun hingga kini kurang berkembang. Juga beberapa fasilitas lainnya. Namun pabrik itu gagal berdiri terdampak krisis ekonomi global. PT Semen Gresik yang semula meneliti dan menyiapkan kawasan itu untuk sumber bahan semennya, tetapi tahu-tahu diambil konglomerat itu. Sehingga lebih memilih kawasan perbukitan kapur di barat kota Tuban hingga kini.

Jembatan itu baru disetujui pemerintah pusat untuk dibangun pada 2003. Konsorsium pembangunnya terbesar berasal dari Cina. Tahun 2009 diresmikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Untuk menyeberanginya, saat itu pemerintah menetapkannya sebagai jembatan tol bagi kendaraan roda empat dan roda dua guna mengembalikan pinjaman dan pembangunan jembatan tersebut. Untuk mobil waktu itu tarifnya Rp 30.000 satu kali jalan melawati jembatan sepanjang 5,4 kilometer itu. Lalu, pada 2016, Presiden Jokowi membebaskan bayar tol bagi pesepeda motor. Sedangkan tarif kendaraan roda empat sejak 2016 diturunkan, seperti untuk mobil Rp 15.000, truk kecil Rp 22.500 dan truk paling besar (gandar V) Rp 45.000. Presiden Jokowi pada 27 Oktober 2018 lagi-lagi membebaskan semua tarif tol bagi pelintas Jembatan Suramadu. Menurut kabar, karena hutangnya kepada konsorsium telah dilunasi.

Para tokoh masyarakat Madura menyatakan kegembiraannya. Malahan Bupati Pamekasan Badarut Tamam, salah seorang dari kepala daerah empat kabupaten di Pulau Madura, menyebut dampak pembebasan bayar bea tol itu “begitu besar bagi pembangunan Madura.” Malahan dia janjikan membangun Pamekasan demi kemakmuran rakyat Pamekasan.

Kalau dinalar, sesuai dengan pemikiran para tokoh masyarakat Madura saat itu, dibangunnya jembatan terpanjang di Indonesia itu sejak 2003 dan diresmikan 2009 itu, sebenarnya sudah membawa kemajuan bagi Madura. Dulu, bayangan kita, bahwa di kanan-kiri jalan sepanjang beberapa kilometer atau puluhan hektar lahan yang berada di ujung utara jembatan di kawasan Kabupaten Bangkalan, sudah dapat dilihat dan dioperasikannya industri berproduk pasaran domestik dan terutama untuk ekspor. Terutama beradanya pergudangan (warehousing) yang mendukung kepentingan bongkar-muat barang-barang dari impor dan untuk ekspor lewat Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Namun, sampai kini nyatanya masih berupa hamparan luas perladangan kering yang tidak produktif kalau dibandingkan untuk keperluan stok pangan nasional. Bayangannya, kalau untuk kompleks perindustrian dan jasa perdagangan, akan sangat ideal. Perkembangan fasilitas demikian, sudah pasti mendorong pendapatan penduduk kabupaten-kabupaten terdekat di jembatan itu khususnya, yakni Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan, maupun seluruh kabupaten di pulau itu. Apalagi akan dapat mengangkat derajat dari predikat “kemiskinan” yang termasuk dalam jajaran kabupaten-kabupaten yang “miskin” di Indonesia (angka kemiskinan di kabupaten Bangkalan 21 persen dan Sampang 23 persen). Ada persangkaan, bahwa para investor “takut” memasuki kawasan yang kosong dan kering itu karena bisa timbul salah faham dengan masyarakat pedesaan sekitar. Ataukah lahan-lahan tersebut sudah diborong untuk dikuasai oleh oknum-oknum penguasa tertentu (sebagai contoh Bupati Bangkalan saat itu, yang kini ditangkap KPK dan sudah masuk penjara) ataupun orang-orang yang kaya yang kini justru tinggal di kota Surabaya. Sekurang-kurangnya memanipulasi keberadaan lahan yang akan dapat berfungsi strategis itu. Saya, nantinya menetapkan harga yang tinggi.

Begitulah seharusnya gebyar Jembatan Suramadu. Namun, apabila dikaji secara benar, kini lebih menarik sebagai obyek wisata saja. Atau sekurang-kurangnya sekedar fasilitas penghubung antara dua pulau saja. Makna atau tujuan yang ada di balik keberadaannya belum tercapai. Kalau bidang usaha berkembang di pulau itu, maka akan dapat mengurangi membanjirnya orang-orang berasal dari Madura ke kota Surabaya dan sekitarnya. Lalu, tinggal berjubel dengan sanak keluarganya. Adalah dambaan masyarakat Jatim dan tentunya yang berasal dari Madura, bahwa dengan “terbukanya” Jembatan Suramadu ke pulau itu, akan muncul dan berkembangnya lapangan pekerjaan di sektor industri berat, menengah dan industri rakyat di pulau itu. Kemudian terjadi perubahan kebiasaan sosial. Yakni berduyun-duyunlah orang-orang kita dari luar pulau itu memasuki Madura dan bekerja di sana. Kalau demikian halnya, Jembatan itu bakal bermakna dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Cita-cita yang dibayangkan oleh para panutan masyarakat dari pulau tersebut yang dulu membayangkan “terbangunnya” masyarakat Madura apabila Jembatan Suramadu terwujud. Jadi tinggal para tokoh dan masyarakat pulau garam itu merealisir cita-cita tersebut. Namun sekurang-kurangnya, setelah tidak ada pembiayaan dari dana tol dan biaya operasionalnya dibebankan pada APBN, maka yang penting bagaimana terjaganya kebersihan, kerapian dan terutama penjagaan keamanan yang harus tetap ditegakkan, Jangan sampai jembatan itu menjadi “jalur lompatan” kejahatan, terutama bagi sepeda motor curian untuk dilarikan dari Surabaya ke Madura, sebagaimana citra buruk yang kini masih berlaku. (amak syariffudin)