Para ‘Sontoloyo’ Memanfaatkan Ekonomi Kecil

29

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – MUNGKIN saking jengkelnya, Presiden Joko Widodo, yang biasanya lembut dalam logat bicaranya khas “Wong Solo”, mendadak menjadi “keras” ketika mengecam perbuatan para politikus yang berseberangan dengannya. Katanya, agar rakyat berhati-hati dengan perbuatan para “politikus sontoloyo”. Kejengkelannya nampaknya memuncak, karena kebijakan pemerintahannya selalu dijadikan sasaran oleh saingan politiknya menghadapi Pilpres 2019, yang dituduhkan sebagai kampanye politik. Terutama yang mengait dengan kepentingan kesejahteraan rakyat “berekonomi kecil”. Kejengkelannya memuncak ketika dikeluarkan keputusan pemerintah memberikan dana tunjangan operasional untuk Kelurahan yang diberikan tahun ini, dituduh oleh pihak lawan politiknya selaku Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebagai motif kampanye menghadapi Pilpres 2019. Padahal, dana tersebut diawali permintaan dari Sidang Pertemuan Walikota se Indonesia. Para Walikota itu membandingkan dengan dana desa yang disampaikan melalui para Kepala Desa. Sementara Kelurahan yang ada dibawah pemerintahan kota juga memerlukan tambahan dana operasionalnya. Terutama anggaran operasional kelurahan di pemerintahan kota yang “kurang kaya”. Dasar itulah, diberikannya “Dana Kelurahan”. Juga dia dan para pelaksana pemerintahannya selalu dijadikan sasaran kritik yang melaksanakan pemerintahannya “tidak efektif”, “tidak tanggap” dan “tidak memajukan” kehidupan perekonomian rakyat kecil.

Kemarahan kepada yang disebutnya sebagai para “politikus sontoloyo” itu, dikarenakan mereka tidak melihat kenyataan secara luas dan mendalam, serta beberapa fakta dari data yang dibuat oleh organisasi atau lembaga/badan penelitian atau pembuat statistik, yang pada umumnya menunjukkan berbagai kemajuan dalam sektor pembangunan dan perekonomian negara maupun rakyat. Tidak luput juga yang dilakukan oleh lembaga penelitian internasional, sehingga pertumbuhan/perkembangan perekonomian (dana moneter) Indonesia menjadi baik dan meningkat di tingkat internasional. Terutama keberhasilannya dalam bidang perbaikan dan pembuatan baru berupa infrastruktur di daratan, lautan dan juga jalur udara.

Lalu, apa sebenarnya kata “sontoloyo” yang berasal dari bahasa Jawa itu? Makna sebenarnya, itu di kawasan Jogjakarta masa dulu. Sontoloyo adalah “wong kang angon bebek”. Yaitu, orang-orang yang bertugas menggiring bebek (itik) ke lahan persawahan untuk mencari makan dan juga bertelur. Entah lalu berubah menjadi “makian halus” gaya Jawa, yang berarti seseorang yang berperilaku tidak-beres, konyol atau bodoh.

Politik praktis umumnya “kotor”. Apalagi kalaulah sudah bicara perbuatan demi untuk mendapatkan suara kemenangan mendapatkan kekuasaan. Yang diharapkan rakyat, sekotor-kotornya perbuatan pihak pelaku parpol-parpol yang bertarung, jangan sampai menipu rakyat dan akhirnya merugikan rakyat itu. Meskipun Sebagai contoh dalam kampanye Pilpres 2019, beberapa ibu yang diberi “uang transport” sebesar Rp 100.000 – Rp 200.000 dikumpulkan, lalu ketika tokoh politik itu ke pasar, mereka yang berjumlah paling banyak 30 ibu, berteriak-teriak mengeluh harga ini tinggi, itu tinggi dan kesulitan ekonominya. Disebutlah itu sebagai “kelompok para emak”. Tentu slogannya “maju tak gentar demi yang berani bayar.”

Lalu saya teringat ketika menjadi salah seorang dari 5 orang mewakili pemerintah kita yang diundang pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Korea (Korea Utara) selama tiga minggu di negerinya saat akhir-akhir pemerintahan Kim Il-sung pada 1985. Ketika di kota Kaesong sebelum ke desa perbatasan Panmunyeon, dipertemukan kepada sekitar 30 ibu-ibu di suatu gedung pertemuan. Melalui penterjemah dikatakan, bahwa ibu-ibu itu bersedih sampaipun menangis (dan ada yang menangis meraung-raung) karena “terpisah dengan keluarganya karena perbuatan pemerintah imperialis Korea Selatan dan Amerika Serikat”. Partai komunis (pemerintahan Korut) memang ahli dalam membuat propaganda-propaganda bagi rakyatnya sendiri. Tapi bagi kami, demo menangis para ibu-ibu itu adalah “sandiwara murahan” untuk membuat rombongan dari Indonesia itu percaya pada rekayasa politik macam itu.

Contoh yang saya berikan itu sekedar menggambarkan, bahwa rakyat yang kurang faham, apalagi yang tidak bijak dengan menerima hadiah (uang), dijadikan obyek kepentingan politis. Menerima uang boleh-boleh saja asal tidak diikuti adanya kepentingan untuk ikut-ikutan beraktivitas politik.

Pak Jokowi mungkin terlanjur “melepas” kekesalannya dengan menyebut adanya “politikus sontoloyo”, namun dia tidak menyebut siapa-siapa para politikus yang dimaksud. Dia tidak menyebut tokoh-tokoh saingannya dalam Pilpres 2019. Juga tidak menyebut pihak tim kampanye lawan politiknya.

Pada galibnya, para pelaku politik praktis melalui Tim Kampanye mereka selalu berbicara atas nama rakyat. Perkara kenyataannya memang demi kemaslahatan rakyat dalam sektor kehidupan ekonomisnya. Ataukah itu justru hanya slogan-slogan dan janji-janji saja. Terkadang sebagai hal yang tidak mungkin ditangani seperti seolah membalik telapak tangan. Namun, toh tetap dijanjikan juga. Perkara tidak terealisir, itu urusan belakangan kalaulah sampai tokohnya bisa berkuasa. Tidak salah, cucu mantan Proklamator dan Wakil Presiden, Dr Moh Hatta, menjadi marah karena cawapres dari kelompok nomor 2 menyamakan dirinya sebagai Dr Moh Hatta. Dalam twitternya, sang cucu itu menuduh orang yang disamakan/menyamakan dirinya sama dengan kakek dia itu sebagai “kapitalis berbulu domba”! (amak syariffudin)