Apa Untungnya dari Pertemuan Akbar itu?

13

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – KETIKA  berita mendadak yang diterima Indonesia mengenai rencana kedatangan delegasi yang bakal hadir berikut pengikutnya (dan sebagian bersama keluarganya) ke Annual Meeting International Monetary Fund – World Bank Group di lokasi Nusa Dua Ressort, Bali, dari  sekitar 19.000 orang mendadak melonjak menjadi 31.900 orang, menjadikan Indonesia selaku panitia penyelengggara harus buru-buru mempersiapkan fasilitas lebih dari kesiapan semula. Belum lagi 10 kepala negara/ pemerintahan dan perdana menteri serta beberapa gubernur bank sentral dari negara-negara raksasa juga hadir. Kenyataan semacam itu membuktikan, bahwa  sejak awal sudah menunjukkan pertanda keberhasilan pertemuan tahunan tersebut untuk diselenggarakan di Indonesia, khususnya di Bali, pada saat pemerintahan sekarang. Peristiwa itu bakal memberikan bukti tentang pengetahuan bagi pihak luar negeri yang baru mengetahui, bahwa negara kita adalah besar. Kemudian kesan, kepercayaan dan harapan mereka pada Indonesia tentang kesiapannya mengadakan event internasional. Bayangkan, pertemuan itu pantas disebut “akbar”, karena pertemuan organisasi internasional dibidang keuangan tersebut yang terbesar selama ini. Hebatnya lagi, hanya berbeda dalam waktu mingguan saja dengan event internasional Asian Games yang dinilai sukses, disusul Asian Para Games yang sedang berlangsung dengan baik. Yang tidak setuju adanya pertemuan tersebut hanya demi kepentingan politik kelompok anti pemerintah dalam “tahun politik” sekarang. Bahkan Susilo Bambang Yudhoyono/SBY, mantan presiden, dan yang waktu itu mengusulkan pertemuan akbar itu dilakukan di Indonesia, menyetujui Annual Meeting di Bali itu. Anehnya, justru wakil sekjen partainya, Andi Arief, yang mengritik keras dengan tuduhan dana bencana alam digunakan untuk beaya annual meeting itu. Namun, ketika pertemuan itu dilakukan dan kritiknya ternyata berseberangan dengan pendapat Ketua Umum partainya yang justru menyetujui event tersebut, maka buru-buru dia secara terbuka menarik kritiknya. Juga dari kelompok yang mengatas namakan “generasi muda” tanpa menyebutkan dari organisasi apa dalam talk show tv swasta mengritik event internasional terbesar hingga kini dalam ukuran internasional tersebut. Orang itu dengan alasan seadanya menurut pikirannya, tak bisa menerima bila Annual Meeting IMF-WBG tersebut memberikan keuntungan bukan hanya terhadap citra kemampuan Indonesia, tetapi juga keuntungan materiil dalam sektor kepariwisataan khususnya Bali dan Indonesia umumnya, bagi industri pariwisata, masyarakat lokal dan penawaran investasi di Indonesia. Ada usulan, beaya untuk annual meeting itu sebaiknya untuk dana bencana gempa dan tsunami di Palu-Donggala dan sekitarnya. Tak sepakat dengan peningkatan pendapatan masyarakat di Bali. Tanpa menyadari, bahwa “masyarakat di Bali” itu bukan hanya warga Bali saja, akan tetapi ratusan mungkin jutaan orang-orang yang menjadi pendatang ke Pulau Bali untuk berusaha, terutama disektor kepariwisataan.

Mungkin data riil yang tentang kepercayaan kepada Indonesia itu, ialah bakal mendapat investasi Rp 200 triliun dari hasil pertemuan itu. Antara lain, dari hasil penandatanganan 28 perjanjian investasi baru. Sedangkan selama pertemuan itu, terjadi perputaran uang sebesar lebih dari  Rp 6 triliun. Disektor industri pariwisata, perhotelan saja mendapatkan hasil sebesar Rp 1.377 triliun. Belum lagi obyek-obyek wisata di Bali dan sebagian di Lombok, termasuk restaurant-restaurant, travel agencies, usaha penjualan cinderamata dan lain-lain.

Darimana bisa “dicatat” adanya keuntungan-keuntungan macam itu, adalah sebagaimana disampaikan instansi pemerintahan dan lembaga-lembaga swasta, seperti ungkapan Waka Komite Ekonomi Industri, Arief Budimanto. Juga dari Ketua Kajian Ekonomi LPEM Universitas Indonesia, Febrio Kacariba dan organisasi-organisasi kajian non-pemerintah lainnya. Sedangkan, tuduhan dan kecurigaan digunakannya dana bencana alam untuk pertemuan akbar itu, perlu diketahui bahwa dalam APBN telah dianggarkan dan dipersiapkan, di mana instansi pemerintah BPNB bisa mengambilnya bila diperlukan untuk bencana alam dengan cara “on call” untuk penanganan tanggap-darurat. Bisa disebutkan sebagai “human tragedy financing”. Sedangkan untuk rehabilitasi, anggarannya bisa diajukan lagi dan ditangani berbagai kementerian dan lembaga, karena jumlahnya sering lebih besar.

Sekilas saja, yakni tinjauan tidak berdasarkan kepentingan politik praktis, bahwa annual meeting tersebut secara jelas banyak membawa keuntungan psikis (citra negara dan bangsa) maupun fisik (uang bagi pemerintahan pusat dan daerah, perusahaan maupun masyarakat). Peserta itu, masing-masing bukan dibayari pemerintah, tetapi membayar sendiri segala fasilitasnya. Kecuali hidangan dalam acara pertemuan itu.

Banyak beberapa permasalahan dan perkembangan teknologi komunikasi electronic globalisasi yang bakal dibahas di Nusa Dua, antara lain dalam forum ‘Bali Fintech Economy’ yang membicarakan penggunaan teknologi e-financing, lalu masalah pembiayaan global ‘Disaster Risk Management’ dan hal-hal baru lainnya bagi manajemen keuangan dan perbankan dalam era masa kini dan masa depan. Kemungkinan juga, hal-hal atau teknologi baru itu dalam tahun-tahun mendatang bakal bisa masuk sebagai kurikulum disiplin ilmu teori e-economy pada perguruan-perguruan tinggi kita.

Annual Meeting IMF-WBG kini baru usai dengan kesan keberhasilan atau kurang tercapainya hasiul dari pertemuan akbar tersebut. Namun, kesan keberhasilan ataupun kepuasan tertanam di benak dari pengalaman para peserta dan rombongannya mengenai keramahan dan kesiapan tuan rumah pertmeuan akbar itu: Indonesia. Kalaulah kita memandang Annual Meeting IMF-WBG di Bali itu dengan sudut pandang jernih yang terlepas dari kepentingan politik praktis yang keruh, maka dalam jangka waktu dekat maupun jangka waktu panjang, akan terasa manfaatnya dalam pertumbuhan perekonomian kita. Belum lagi bakal berpuluh tahun nama dan hasil-hasil “Bali Annual Meeting” dijadikan pedoman dalam management moneter dan perbankan global. (amak syariffudin)