Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Aturan Alat Peraga Kampanye. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)  33/2018 Perubahan Kedua atas PKPU 23 Tahun 2018 pasal 33, KPU dapat memfasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu 2019. Bentuk fasilitasi KPU adalah pencetakan APK. Sementara desain, materi, pemasangan, perawatan, dan penggantian, dan penurunannya diserahkan kepada peserta Pemilu itu sendiri.

“Sementara untuk pasangan calon presiden/capres-calon wakil presiden/cawapres belum dilakukan karena masih ada pasangan yang belum menyerahkan tim kampanye tingkat Surabaya,” kata Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi kepada Bisnis Surabaya Selasa (9/10) kemarin. Persetujuan APK peserta Pemilu dilakukan dengan pencermatan bersama-sama KPU, Bawaslu Surabaya, dan perwakilan parpol.

Sementara, untuk calon perseorangan DPD, dari 28 peserta hanya 15 peserta yang mengirimkan soft file desain APK yang difasilitasi KPU. Dari 15 desain yang dikirim, hanya satu yang dikembalikan untuk diperbaiki.  Ke-14 calon DPD itu adalah A. Agus Patminto, AA. La Nyalla, Abdul Qadir Amir Hartono, Ahmad Rusyad Manfaluti, Adilla Azis, Ahmad Nawardi, Alfa Isnaeni, Andi Yuwono, Fatihul Faizun, Harbiah Salahuddin, Misbahul Munir, Nadjib Hamid, Purwo Ali, dan Supriasto.

Bagaimana dengan pencetakan calon DPD yang tidak menyetor kepada KPU Surabaya? Sebagaimana dalam kordinasi sebelumnya, dan juga surat-menyurat yang dilakukan KPU dengan calon DPD, APK Spanduk yang dicetak KPU Surabaya mengambil desain yang dikirim oleh calon DPD ke KPU Provinsi Jawa Timur/Jatim.

Ketua Bawaslu Surabaya, Hadi Margo Sambodo, menyampaikan beberapa hal terkait dengan tahapan Pemilu 2019, terutama masalah kampanye. Di antaranya terkait penggunaan media sosial (medsos) untuk berkampanye. Merujuk pada PKPU 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua PKPU 23 Tahun 2018 pasal 23 ayat 1 huruf i, secara jelas bahwa berkampanye melalui metode medsos diperbolehkan sejak 3 hari setelah penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT), atau sejak 23 September lainnya.

Terkait dengan medsos, kata Hadi, ada dua hal yang berbeda dalam PKPU tentang kampanye. Yakni, kampanye di medsos dan iklan kampanye di medsos. “Perbedaan keduanya sangat jelas. Jika medsos boleh berkampanye sejak 3 hari setelah ditetapkannya DCT calon DPRD Kota/Kabupaten. Akun medsos didaftarkan di KPU maksimal 10 buah untu setiap flatform untuk setiap parpol,” jelas Hadi.

Adapun soal iklan di media sosial, hanya boleh dilaksanakan selama 21 hari sebelum masa tenang. Yang dalam jadwalnya adalah tanggal 24 Maret-13 April 2019. Terkait dengan akun medsos pribadi milik calon anggota DPRD Kab/Kota, hal tersebut tidak diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 maupun peraturan KPU.

“Yang jelas, semua metode kampanye tidak boleh melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 terkait isi dan konten akun medsos,” tambah Hadi. (nanang)