Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Adanya pelarangan di 40 titik tempat-tempat tidak boleh dipasang Alat Peraga Kampanye (APK) bagi calon legislatif (Caleg) dan Partai Politik (Parpol) di Surabaya.

Ke-40 titik pelarangan itu meliputi 12 titik di wilayah penataan, dan 8 titik di wilayah pedestrian. Sementara yang boleh dipasang APK adalah wilayah pedestrian di 6 titik, panggung spanduk di 16 titik dan 12 titik untuk pemasangan baliho.

“Sejak september 2018, Satpol PP dan Linmas Kota Surabaya sudah menghimbau hal itu kepada caleg dan parpol untuk tidak memasang APK di titik yang sudah disepakti,” kata Kepala Satpol PP Irvan Widyanto.

Tujuannya, lanjut Irvan, agar selama masa kampanye, APK tidak merusak wajah kota yang sudah tertata dengan rapi.

Dasar larangan pemasangan APK itu kata Irvan, berdasarkan Perda Kota Surabaya nomor 2 tahun 2014 tentang penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum pasal 23 ayat 1 b. “Dilarang memasang atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan dan fasilitas umum,” jelasnya.

Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, Eddy Christijanto juga mengatakan, larangan pemasangan alat peraga kampanye sudah disepakati oleh KPU, Bawaslu, Caleg, Parpol dan Pemkot Surabaya beberapa waktu yang lalu.

Dalam pertemuan itu, jelas Eddy, Caleg dan Parpol telah menyepakati tentang lokasi, jenis, jumlah dan ukuran alat kampanye peraga (APK) apa saja yang boleh dan tidak boleh dipasang sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya nomor: 1567/PL.01.5-Kpt/02/Kota/IX/2018.

“Pertahankan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sertapemasangan APK di tempat milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan,” terang Eddy.

Total ada sebanyak 94 titik yang boleh dan tidak boleh dipasang APK masing-masing rinciannya adalah 40 titik tidak boleh dipasang APK, 12 titik di wilayah penataan, dan 8 titik di wilayah pedestrian. “Sedangkan yang boleh dipasang APK adalah wilayah pedestrian di 6 titik, panggung spanduk di 16 titik dan 12 titik untuk pemasangan baliho,” urainya.

Apabila selama masa kampanye para caleg atau parpol kedapatan melanggar aturan yang telah dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, maka pihaknya segera melakukan penertiban. “Insyallah secepat mungkin kami lakukan penindakan bersama Korem, Bawaslu, KPU, kepolisian dan kecamatan,” tegas Eddy ini.

Seperti diketahui sebelumnya, selama masa kampanye, APK yang dibuat dan dipasang oleh KPU sebanyak 600 atribut. Sedangkan APK yang dibuat sendiri oleh para caleg sebanyak 20 ribu atribut. Nantinya, seluruh atribut akan disebar di kampung-kampung dan kelurahan sejak tanggal 23 September 2018 hingga bulan April 2019.(ton)