Tuban, (bisnissurabaya.com) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban tahun 2019 diperkirakan turun sebesar Rp. 1.982.948.446.183,- dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.279.700.867.753,-. Atau turun sekitar 13 persen.

Dengan asumsi itu diperkirakan sejumlah anggaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) juga bakal terkoreksi. Sehingga banyak program yang tidak bisa dilaksanakan, karena anggaran semakin berkurang.

Penurunan APBD tersebut sebagai imbas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019. Dalam Permendagri tersebut tidak membolehkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana dari provinsi dimasukkan kedalam APBD. Sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara terpisah.

“Total dana yang dikelola Pemkab Tuban sebenarnya naik, namun kalau hanya mengacu pada APBD saja itu turun,” ujar Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein pekan lalu. Rencana target APBD 2019 tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 421.512.522.183,-. Dana perimbangan sebesar 1.137.882.691,- dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 423.553.233.000,-.

“Jumlah PAD 2019 kita targetkan naik sebesar 11,46 persen, sementara dana perimbangan dan pendapatan lain-lain turun masing-masing 22,06 persen dan 4,10 persen dari tahun lalu,” jelas Wabup.

Sementara itu, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2.074.774.600.512,-. Dengan rincian belanja langsung sebesar Rp. 946.932.059.758,-, dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.127.842.540.754,-. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp  Rp. 91,826 miliar dari total anggaran belanja dan pendapatan daerah.

“Untuk menutup kekurangan anggaran belanja itu, dengan memaksimalkan dana dari pembiayaan daerah yang ditargetkan terdapat saldo sebesar Rp 91,826 miliar,” pungkasnya. (oso).