(foto/ist)

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Lagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Timur, kali ini kepala daerah yang ditangkap yaitu Wali Kota Pasuruan.

Dari informasi yang bisnissurabaya.com dapat, tim satgas penindakan lembaga antirasuah itu dikabarkan mengamankan sejumlah pejabat di Pemerintah Kota Pasuruan. Salah satu pihak yang diamankan yakni Wali Kota Pasuruan berinisial S. selain itu, tim juga menciduk beberapa pihak lain yang diduga terlibat dalam dugaan perkara suap menyuap tersebut.

“Benar Wali Kota sudah diamankan,” ujar  sumber penegak hukum di krimsus Polda Jatim yang enggan disebutkan namanya itu. Namun hal senada juga dibenarkan Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Frans Barung Mangera. di Mapolres Pasuruan siang  juga sedang dipakai KPK. “Ya kami cuma meminjamkan ruangan. Dipakai untuk memeriksa Wali Kota Pasuruan,” ujar Barung

Meski membenarkan informasi itu, namun Barung tidak menjelaskan secara detail terkait kasus apa yang menjerat Wali Kota Pasuruan.” Untuk lebih jelas dan lebih berwewenang silahkan hubungi KPK. Kami hanya membantu ruangan saja tadi di Mapolres Pasuruan Kamis Siang.

Dari informasi di Jakarta Juru bicara KPK Febri Diansyah belum bisa menjelaskan detail. Sebab dirinya mengaku belum mendapatkan informasi utuh perihal adanya kegiataan yang dilakukan oleh penyidik KPK. “Nanti ya saya pastikan dulu informasinya,” katanya ketika dikonfirmasi.

Namun dari OTT itu KPK mengamankan uang sejumlah Rp 120 juta dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Pasuruan. Uang itu diduga merupakan komitmen fee dari proyek di wilayah itu.

KPK juga  belum bisa menjelaskan secara detail proyek apa dalam kasus tersebut. “Uang tersebut diduga sebagai bagian dari komitmen fee terkait satu proyek di Pasuruan,” katanya.

Menurut Febri, OTT di Kota Pasuruan merupakan tindak lanjut dari informasi yang diterima oleh penyidik KPK yang menerima informasi bahwa ada transaksi yang melibatkan penyelenggara negara dan pihak swasta.

“Setelah KPK lakukan kroscek di lapangan, diduga telah terjadi transaksi pemberian pada penyelenggara negara di Kota Pasuruan,” jelasnya.(ton)