Boleh Terpaksa Naik, tapi Ingat Tujuannya

22

Surabaya, (bisnissurabaya.com)  – Didasarkan usulan anggota Pengurus Pusat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menghadap Presiden Jokowi dua minggu lalu, khusus menyampaikan permasalahan kemelut dana anggaran BPJS Kesehatan yang defisit ber-trilyun-trilyun ruipiah, agar presiden memutuskan untuk menaikkan uang iuran peserta BPJS Kesehatan. Segera muncul “hitung-hitungan” yang berasal dari berbagai pihak.. Salah satunya adalah kenaikan nilai iuran sebaiknya 30 persen dari uang iuran semula.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang efektif beroperasi pada Januari 2014 itu, di dalam dasar ketentuan Peraturan Presiden disebutkan antara lain: “Sebagai warga negara Indonesia kita wajib terdaftar diberikan secara gratis oleh pemerintah bagi masyarakat yang tidak mampu, atau bisa didaftarkan oleh perusahaan di mana tempat kita bekerja, atau bisa juga dengan mendaftar secara mandiri. Jikakita mendaftar sendiri, bisa memilih kelas 1,2 atau 3, yang bisa dipilih dengan besaran angsuran bulanan yang berbeda, kelas 3, kelas 2, kelas 1…..” Berdasar Perpres 13/2013 urutannya Rp. 25.500–,Rp. 42.500,-,Rp. 59,500,-. Lalu iuran dinaikkan berdasar Perpres 19/2016 berurutan Rp.25.500 (tetap),Rp. 51.000,- dan Rp. 80.000,- tiap orang tiap bulannya.

Kalau dinaikkan, kira-kira dalam jumlah persentase yang sama seperti kenaikan antara tahun 2013 dengan 2016, sekitar Rp. 20.000, sehingga menjadilah iuran Kelas 1 BPJS Kesehatan itu Rp 100.000 atau di atasnya sedikit.

Usia berita besar-besaran kalau anggaran BPJS Kesehatan defisit sekian puluh trilyun rupiah dan sangat banyak tunggakan penggantian pembayaran badan itu kepada rumah-rumah sakit maupun perusahaan obat-obatan, kemudian berbagai upaya seperti dana talangan dari Menteri Keuangan serta pajak rokok yang dinaikkan untuk keperluan tersebut. Akhirnya muncul usulan dan solusi kenaikan uang iuran peserta BPJS Kesehatan.

Sejauhmana efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut? Jawabnya,, dari realitas di lapangan, pembiayaan untuk kesehatan masyarakat telah menjadikan rakyat (terutama di perkotaan besar dan kecil,mserta pedesaan sekitarnya) menjadi ikut sdara “Ayo Hidup Sehat”. Kini, jumlah rumah sakit umum kelas A hingga C bertambah lipat. Sekurang-kuranngya 85 % darinya ikut dalam program layanan BPJS Kesehatan. Kalau setiap harinya kita mengunjungi rumah-rumah sakit tersebut, selalu menemui jumlah pasien yang bisa dikatak “membludak”. Bukti, bahwa sebenarnya tidak ada manusia Indonesia yang tidak ingin sehat. Hanya saja, sehat itu berbiaya cukup tinggi. Ada yang memang benar-benar tinggi. Jadi, kalau dulu pasien rumah-rumah sakit tidak membludak, dikarenakan bukannya masuarakat tidak ingin berobat, akan tetapi terpaksa karena kurang mampu membiayainya. Jadi, ketika ada pro0grma BPJS Kesehatan, berbondong-bondonglah mereka berobat. Barangkali baru “normal” yang berarti rakyat banyak yang “sehat”, kira-kira sepuluh tahun mendatang, asalkan tidak terjadi hal-hal yang tragis. Namun, marilah kita bicara apa yang terjadi sekarang.

Dapat difahami, Negara atau Pemerintah ternyata tidak bisa menanggung beban bertrilyun-trilyun rupiah untuk biaya pemeliharaan/pengobatan kesehatan rakyatnya. Masalahnya, komponen-komponen pendukung untuk pemeliharaan/pengobatan rakyat itu;– sumber daya manusia, peralatan dan obat-obatan;– nilai/harganya meningkat terus. Jadi, opsi menaikkan uang iuran peserta badan tersebut harus dilakukan.

Hal itu dapat difahami, asalkan kenaikan tersebut tidak menjadi beban yang berat. Umpama untuk kelas 1, paling tinggi Rp. 100.000, kelas 2 menjadi Rp 70.000 dan kelas 3 menjadi Rp 45.500,- atau Rp 50.000,-

Meskipun demikian, bagian sebagian besar masyarakat, iuran tiap bulannya sebesar itu tidaklah ringan. Terutama bagi mereka yang merasa “tidak pernah sakit” atau kadang-kadang saja “merasa sakit”.

Beratnya pembayaran itu, dikarenakan nilai tersebut untuk satu orang dari suatu keluarga. Kalau saja punya anak dua orang, berarti harus membayar 4 kali dari nilai rupiah kelas yang dipilihnya. Kalau kehidupan keluarga “menengah”, umumnya akan memilih kelas 1. Bukan kelas 2. Kalau satu keluarga 4 orang, berarti Rp 70 atau Rp 75.000 kali 4 atau Rp. dana iuran harus dikeluarkan Rp 280,-Rp 300.000 tiap bulannya..

Atau mungkin ada kebijakan yang ekstrim. Umpama, yang terkena kenaikan itu cuma kepala-keluarga. Bukan tiap anggota keluarga itu. Ide macam ini bukannya dibuat-buat. Akan tetapi atas pemikiran, apa yang tertuang dalam maksud dan tujuan dari Peraturan Presiden untuk pembentukan BPJS Kesehatan yang berbunyi “Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib terdaftar….” Dan seterusnya. Jadi, menjadikan setiap warga negara “Yuk, Hidup Sehat” benar-benar terlaksana, serta menjadin tanggung jawab Negara atau Pemerintah. (amak syariffudin)