‘Pasar Investasi’ di IMF-WB Bali

16

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – KESEMPATAN macam itu sangat langka bagi negara kita. Yakni, pertemuan akbar International Monetery Funds (IMF) bersama World Bank (WB) dalam Oktober mendatang di Bali. Selama pertemuan, menurut Kementerian Keuangan, direncana terdapat 2.000 pertemuan-pertemuan menurut pembidangan permasalahan perekonomian global. Yakni, mulai dari sisi pembangunan maupun kebijakan pertumbuhan serta stabilisasi. Dengan demikian, bisa diperkirakan, selain ketersediaan banyaknya ruangan untuk fasilitas pertemuan kedua lembaga keuangan dunia itu, juga bagi para pesertanya yang mencapai ribuan orang dari seluruh dunia yang mengurusi masalah pembangunan perekonomian serta perbankan masing-masing negara di dunia.

Kesempatan langka tersebut tak tanggung-tanggung digunakan pemerintah untuk menyampaikan penawaran kepada para delegasi negara masing-masing guna berinvestasi di Indonesia. Entah pada persidangan sektor/bidang apa dari 2.000 pertemuan tersebut. Yang jelas, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian lainnya yang berkepentingan dalam urusan investasi dari luar negeri, sedang menyiapkan buku-buku berisikan data apa saja proyek yang ditawarkan itu. Yang jelas, jumlahnya puluhan proyek.

Meliputi bidang energi listrik, minyak dan gas, manufaktur, telekomunikasi, konstruksi dan infrastruktur, transportasi, pelabuhan laut, bandar udara, property dan real estat, pariwisata dan perhotelan, pertahanan-keamanan dan pasar modal. Pendek kata, kesempatan itu dijadikan sebagai “pasar” untuk menawarkan berinvestasi bagi negara peserta sidang paripurna IMF-WB yang tidak setiap tahun dilakukan itu.

Apa saja yang ditawarkan, kiranya masyarakat juga perlu tahu. Apakah yang di pasarkan tak mengarah pada kerusakan alam dan lingkungan hidup, apakah proyek tersebut kalau “terjual” bakal menjanjikan lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Karenamya, sekilas perlu kita ketahui sektor apa saja dan perkiraan berapa besaran beayanya.

“Kami tawarkan kesempatan ivestasi sebesar 42,2 miliar dollar AS, dengan nilai total proyek sekitar 86 dolar AS.” kata Staf Khusus Menteri BUMN, Sahala Lumban Gaol, dalam diskusi “Menakar Dampak IMF-WB” di Jakarta (17/9). Katanya, proyek-proyek yang ditawarkan kepada para investor yang hadir dalam pertemuan akbar itu dimuatkan dalam bentuk buku khusus mengenai tujuan dan isi penawaran. Yang penting, kita bisa memanfaatkan momentum untuk mengundang arus modal masuk ke negara kita. Salah satunya berupa kemitraan strategis 6,6 miliar dollar AS untuk 13 proyek, partisipasi ekuitas 21,2 miliar dollar AS untuk 45 proyek, pembiayaan 10 proyek sebesar 11,6 miliar dollar AS. Sedangkan untuk investasi ke pasar modal langsung berupa kemitraan strategis 13 proyek sebesar 6,6 miliar dollar AS yang juga pembiayaan 19 proyek sebesar 11,6 miliar dollar AS. Selain penawaran investasi proyek-proyek di atas, Sahala, juga menyatakan, adanya model investasi ke pasar modal berupa obligasi domestik (MTN) sebesar 748 juta dollar AS untuk dua proyek, obligasi untuk satu proyek 1,2 miliar dollar AS, dan dana 4 proyek infrastruktur 852 juta dollar AS.

“Pasar” untuk penawaran investasi-investasi tersebut nampaknya memang sudah dirancang oleh pemerintahan Jokowi-JK jauh hari, ketika menerima penawaran panitia pelaksana pertemuan IMF-WB agar diadakan di Bali. Mungkin satu-satunya tempat yang bisa “netral” di negara kita dan mempunyai fasilitas untuk menampung sekian banyak peserta yang bisa dilakukan di suatu kompleks, Nusa Dua Resort.

Investasi besar-besaran yang ditawarkan kepada para investor luar negeri sesuai pembidangannya itu secara garis besarnya oke-oke saja. Asalkan tak sampai proyek-proyek tersebut menyangkut keberadaan pelestarian alam kita. Terutama tak mengusik keberadaan hutan kita yang sudah kritis karena menipis, kebijakan “jual hutan” dari menteri masa lalu dan kelakuan orang-orang yang melakukan pembalakan kayu hutan. Kenyataan pahit dari tidak tegasnya para Menteri Kehutanan dari pemerintahan masa dulu, sebelum pemerintahan sekarang. Jadilah hutan kita perkebunan kelapa sawit yang luas maupun perkebunan pohon yang berkayu untuk bahan kertas. Kesemuanya tidak memberi ruang hidup pada satwa liar yang aseli dari hutan itu. Seperti harimau, macan, beruang madu, jenis rusa atau kijang, babi hutan sebagai makanan predator besar, serta kera. Belum lagi satwa-satwa kecil lainnya yang menjadi penghuni hutan. Salah satu contoh, saya mendapat cerita, satu perusahaan mendapat hak membabat hutan yang sangat luas untuk dijadikan perkebunan kayu bahan kertas di Sumatera Selatan. Akibatnya, semua satwa liar di hutan harus lari ke sisa hutan yang masih ada. Sedihnya, kelompok-kelompok kera masih mencoba bertahan di sekitar perkebunan itu dan kekurangan makan. Akhirnya dengan terpaksa harus makan kulit kayu pohon-pohon perkebunan tersebut. Akhirnya secara diam-diam pengelola perkebunan itu melalui bagian security-nya membujuk rakyat sekitar perkebunan, bahwa kalau bisa membunuh kera-kera itu tiap ekornya diganti duit Rp 25.000.

Mulailah perburuan jenis kera disitu, dan sayangnya (atau memang tak mau tahu). Pihak Kementerian Kehutanan dan Menterinya pada era pemerintahan tahun 2009-2014 tak melakukan tindakan apapun. Sudah tertutup uang investasi pemilik perkebunan. Malahan disebut-sebut oleh kalangan pencinta lingkungan hidup, Menteri itu “paling banyak yang menjual lahan/hutan” Ketika seorang actor terkenal dari Hollywood, Harrison Ford, sukarelawan jadi anggota Lembaga Lingkungan Hidup yang melakukan pewawancara dan disiarkan melalui siaran “Years of Living Dangerously” oleh National Geography TV, ketika bertanya kepada pak menteri itu, bukannya mendapat jawaban yang masuk akal, tetapi secara emosional justru pada prinsipnya menyatakan “kami bangsa berdaulat dan tahu melindungi diri dan baru saja melakukan reformasi”.. Berarti menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Karena disiarkan secara luas di luar negeri dan di negeri kita (melalui TV kabel), jawaban emosional pak menteri yang berasal dari parpol yang kini berseberangan dengan kelompok pendukung Jokowi-Ma’ruf itu, sebenarnya cukup memalukan. Sebenarnya Lembaga Lingkungan Hidup tersebut sudah mendapatkan informasi, bahwa dalam suasana kritisnya hutan kita, Menteri Kehutanan itu masih mengizinkan “penjualan” lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Akibat tragis yang buat kelestarian alam dan lingkungan kita.

Jadi kita percaya, bahwa apa yang “di pasarkan” dalam bentuk berinvestasi untuk proyek-proyek tersebut, tak ada yang merugikan keberadaan alam dan lingkungan. Khususnya dalam kelestarian hutan itu, karena Menteri Kehutanan pemerintahan Jokowi-JK, Siti Nurbaya Bakar, lulusan Fak Kehutanan Univeristas Gadjah Mada/UGM Jogjakarta itu, sangat ketat dengan pelestarian lingkungan hidup. Jadi, bisa dipastikan, bahwa proyek-proyek yang ditawarkan tersebut sesuai program demi pertumbuhan perekonoimian dan kemajuan pembangunan nasional kita. (amak syariffudin)