Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Berhati-hati saat membeli garam untuk konsumsi. Sebab banyak beredar garam di pasaran tidak layak untuk dikonsumsi karena tingkat yodiumnya dibawah standar.

Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang saat Focus Group Discussion(FGD) di Ibis Budget Surabaya mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap konsumsi garam. Pasalnya, hasil penelitian terakhir tahun 2018, peredaran garam yang tak memenuhi syarat (TMS) masih beredar luas di pasaran.

Ketua LP2K Ngargono mengungkapkan telah melakukan penelitian dan survey di tiga kabupaten Madiun, Tuban dan Lumajang. Yang sebelumnya mereka juga telah melakukan survey di kabupaten bukan penghasil garam tahun 2018 ini, yakni di Kabupaten Magelang, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Tegal, hasilnya memprihatinkan.

Sebab, dari 1.903 sampel garam yang diambil dari 15 pasar tradisional di 3 kabupaten tersebut, hasil uji menunjukkan masih ada 398 sampel (20,91 persen) tidak memenuhi syarat (TMS). “Hasil pengujian garam Kabupaten Tegal kualitas garamnya paling banyak TMS (29,67 persen) dari pada Kabupaten Jepara (22,85 persen) dan Magelang (9,85 persen),” katanya dalam acara pembahasan rencana tindak lanjut penanganan garam konsumsi di Kabupaten Magelang, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Tegal.

Menurutnya, jenis garam yang banyak beredar di pasaran adalah jenis garam briket. Dari hasil penelitian, garam briket lebih banyak TMS. Sedangkan garam halus relatif banyak yang memenuhi syarat.

“Merk garam yang paling banyak beredar di pasar dengan kualitas jelek atau TMS tinggi di Kabupaten Magelang adalah Kapal Kembang dan Perahu Kencana. Di Kabupaten Tegal Bintang Emas, Bintang, Bandeg Emas dan Bandeng GBM. Dan di Kabupaten Jepara adalah merek GN dan Hewan Laut,” katanya.

Sementara hasil survey di Kabupaten Madiun Jawa Timur pihak masih menemui TMS garam sejumlah 167 sebesar 30,81 persen untuk yang memenuhi syarat (MS) sebesar 69,19 persen dari 375 sampel telah diuji mereka.

Kemudian di Lumajang sebesar 26,37 persen (TMS) dan 73,63 persen garam yang memenuhi syarat dari uji sejumlah 148 sampel, Di Tuban yang tidak memenuhi syarat garam untuk dikonsumsi sebesar  11,93 persen dan 88,07 persen memenuhi syarat garam dikonsumsi. Data itu diuji dari 327 sampel garam.

Menurut Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jatim M Said Sutomo mengatakan, garam yang tingkat yodiumnya di bawah standar jika dikonsumsi secara terus menerus, akan berdampak pada perkembangan anak dan gangguan lainnya.

Bukti banyaknya produsen garam yang tak memberikan yodium sesuai standar, terlihat dari sidak gabungan yang dilakukan di sejumlah produsen garam.

Untuk itu, pihak meminta pemerintah melalu dinas perdagangan dan perindustrian (Disperindag) dan Badan Pengelola Pangan dan Obat-obatan (BPOM) untuk menindak tegas bagi pelaku yang memproduksi garam tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dari BPOM sendiri.

“Pemerintah harus melakukan tindakan tegas terhadap itu. Bila tidak ada tindakan maka yang dirugikan dan yang dikorbankan adalah masyarakat sendiri bila mengonsumi garam tak beryodium yang banyak beredar di pasar modern,” ujar Said ini.

Sementara Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen Disperindag Jatim Hamid Pelu mengatakan produksen garam nakal yang tidak mau mengikuti aturan pemerintah terancam sanksi hingga penutupan usaha. Dalam artian produksen garam tidak mau memenuhi batas minimal kandungan yodium pada garam konsumsi.

Pihaknya juga mengingatkan peredaraan garam TMS sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab Disperindag Jatim saja, karena pada setiap kota/kabupaten sudah memiliki perda sendiri mengenai aturan itu.

Karena produksen garam itu berkaitan dengan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang izinnya kebanyakan berasal dari kabupaten/kota.” Bila memang masih terjadi banyak beredar garam tak memenuhi syarat tentunya disperindag akan melakukan pengecekan itu di pasaran sebagai pengawasannya,”ujarnya.

Dirinya juga mengingatkan pada pelaku produksen garam bila produknya belum berstandar SNI untuk segera mengurusnya di kantor Disperindag. Sebab mengurus sertifikat SNI kini tidak dipungut biaya alias gratis. Sehingga memudahkan bagi pelaku produksen garam untuk mengurus SNI yang telah ditetapkan pemerintah pada suatu produk.”Silahkan bagi para pelaku produksen garam untuk segera mengurus SNI. Tidak dipungut biaya sama sekali dan itu juga sebagai salah satu upaya pemerintah juga untuk membina para IKM dalam menjaga mutu suatu produk agar berSNI,” pungkas Hamid itu.(ton)