Catat! Hal ini yang Harus Diperhatikan Pengembang Saat Memasarkan Perumahan dan Apartemen

38

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Banyaknya penawaran Rumah dan Apartemen secara in house tidak jelas dengan sistem peruntukan hak bagi konsumen calon pembelinya mendapat sorotan dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsomen (YLPK).

YLPK menyerukan kepada masyarakat jangan terpedaya iklan di radio, tv, koran atau media lainnya yang menawarkan rumah atau apartemen dengan sistem pembayaran in-house (tanpa uang muka, tanpa bunga, transaksi mudah tanpa via perbankan dan sebagainya.

Sebab dari catatan YLPK yang belum jelas kepemilikan tanahnya, belum punya izin mendirikan bangunan dan belum membangun rumah yang ditawarkan sekurang-kurangnya sudah terbangun 20 persen.  Tidak sedikit para konsumen terpedaya dengan iklan – iklan tersebut.

Ketua YLPK Said Sutomo mengakui, para konsumen SIPOA yang mengadu ke YLPK Jatim ada belasan konsumen, nilai kerugiannya tidak kurang Rp2,6 Miliar.

Dirinya menyikapi hal ini akibat lemahnya pemerintah daerah/ kota/kab/provinsi/ serta pemerintah pusat  yakni Kementerian PU & Perumahan Rakyat sebagai regulator yang tidak care dalam melindungi masyarakat (konsumen) yg notabene adalah rakyatnya sendiri.

“Padahal berdasarkan UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pasal 42 (2) menegaskan bahwa perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status pemilikan tanah,” tegasnya Said.

Menyoal prihal yang dijanjikan, ia melanjutkan, kepemilikan izin mendirikan bangunan, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum serta keterbangunan perumahan paling sedikit 20 persen (dua puluh persen).

“Ini regulasi wajib dipenuhi oleh developer perumahan sebelum memasarkan perumahannya,” ujarnya.

Begitu juga regulasi bagi developer apartemen (rumah susun) seperti diatur dalam UU No 20/2011 tentang Rumah Susun, pasal 42 ayat (2) menegaskan, bahwa dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun / apartemen dilaksanakan sesuai dengan ayat (1), pelaku pembangunan se-kurang – kurangnya harus memiliki, kepastian peruntukan ruang, kepastian atas hak tanah, kepastian status penguasaan rumah susun, perizinan pembangunan rumah susun, dan jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin.

Namun, kata Said, umumnya para developer perumahan maupun apartemen memasarkan ke konsumen via pameran, baliho,brosur dan iklan di media cetak maupun elektronik belum melengkapi / memenuhi persyaratan itu.

Namun hal itu seolah dibiarkan oleh pemerintah dan oleh REI. Padahal di UUPK pasal 8 ayat (1) huruf a menegaskan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dijelaskan pula dipasal 9 ayat (1) huruf e, menegaskan,pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut tersedia. Bila itu dilanggar oleh pengembang sanksinya adalah ancaman pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 Miliar.(ton)