BPJS-KES Lepas Lagi Tanggung Jawab

54

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – ENTAH sudah berapa kali Badan Penyelenggara Jaminam Sosial alias BPJS Kesehatan mengeluarkan keputusan-keputusannya yang selalu tidak menggembirakan. Atau malahan menyusahkan masyarakat. Selalu menimbulkan polemik, karena menyangkut kesehatan. Malahan nyawa manusia Indonesia, seolah bertolak belakang dengan sebagaimana yang menjadi tujuan didirikannya BPJS di tahun 2014. Tujuannya demi kemaslahatan rakyat.

Pada 25 Juli lalu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan membuat keputusan nomor 2/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak, nomor 3/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat dan nomor 5/2018 tentang Penjaminan Persalinan Rehabilitais Medik. Ketiga jenis penyakit yang semula dijamin dari dana BPJS, kini dalam hal tertentu tidak lagi dijamin. Menurut keterangan Humas BPJS, Nopi Hidayat, dikatakannya (27/8): “Perlu kami tekankan, bahwa dengan diimpletasikan 3 peraturan ini, bukan dalam artian ada pembatasan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Namun penjaminan pembiayaan BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini.”

Meskipun jawabannya agak memelintir terhadap kenyataannya, yang pasti menjadi materi polemik di masyarakat adalah tentang akibat dari pengertian “pembiayaan BPJS disesuaikan dengan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini.”  Tidak salah kalau bermunculan kritik dari masyarakat, bahwa institusi itu tidak ada bedanya dengan perusahaan asuransi. Kritik demikian tidaklah salah. Karena di dalam Surat Keputusan Presiden mengenai didirikannya BPJS, tidak tersebutkan klausul “disesuaikan kemampuan keuangan” tersebut. Meskipun kemudiannya, pengelola badan itu menolak tudingan BPJS Kesehatan itu tidak bedanya dengan lembaga asuransi milik negara!

Tak salah seseorang dengan melalui medsos mengusulkan, agar masyarakat tak perlu bayar iuran BPJS Kesehatan. Yang membutuhkan beaya kesehatan “parah”, mengansuransikan dirinya ke perusahaan asuransi.

Saya maklum, kalau bapak itu terbawa rasa jengkelnya, karena pengelola BPJS Kesehatan berulangkali sesambat keuangannya mengalami defisit. Rugi. Tidak bedanya hiung-hitungan neraca institusi bisnis ketika mengalami kerugian. Padahal, tujuan didirikannya insitutisi itu adalah benar-benar mulia. Yakni menanggulangi segala penyakit demi kesehatan masyarakat. Bukan sebagai institusi bisnis. Tindakan mulia negara atau pemerintah terhadap kesehatan manusia Indonesia, tanpa peduli tingkat kehidupan sosial-ekonominya tersebut sering dicederai sendiri oleh managemen BPJS. Padahal terbukti, bahwa masyarakat luas mulai memahami keikutsertaannya dalam BPJS Kesehatan dengan membayar uang iuran. Puskesmas dan Rumah Sakit Umum pusat dan daerah, milik pemerintah atau swasta yang melayani pasien BPJS di mana pun juga, dipenuhi oleh pasien. Bukti, bahwa kesadaran berobat demi kesehatannya sudah meluas di kalangan rakyat. Dulu terbatas, karena beaya berobat sangat tinggi. Namun, masih banyak kewajiban berobat itu terhalangi oleh beaya. Itu yang diharapkan dapat diliput oleh BPJS Kesehatan. Tetapi, berturut-turut pendeirta penyakit berat justru dihalangi berobat dengan beaya institusi pemerintah itu. Alasannya sama saja, BPJS Kesehatan milik pemerintah itu merugi! Dampak-nya cukup menakutkan. Salah satunya, RSUD dr R Soedarsono di kota Pasuruan (Jatim), menutup layanan pasien fisioterapi melalui iuran BPJS. Kejadian macam ini akan merembet dan meluas.

Mungkin, sudah saatnya Ibu Moeloek, Menteri Kesehatan, serius memperhatikan institusi di bawah kementeriannya itu. Demikian pula para menteri yang punya kaitan dan kepedulian mengenai masalah sosial dan kesehatan rakyat. Diperbandingkan dengan kemampuan ekonomis rakyat pada umumnya untuk membiayai pengobatan kesehatannya. Ataukah program menjadikan rakyat Indonesia sudah dicabut? Apakah perhitungan untung-rugi, sehingga defisit anggaran itu sama dengan kalau untuk bisnis? Ataukah benar-benar BPJS Kesehatan itu dibentuk adalah demi  kewajiban pemerintah/negara bagi rakyatnya? Kalau demikian adalah resiko pemerintah dalam soal anggarannya, atau pihak managemen badan tersebut yang bobrok?

Polemik terus-terusan bisa merugikan citra pemerintah dalam “Tahun Politik” sekarang. Bisa digunakan sebagai” senjata makan tuan” bagi pemerintah. Jangan sampai karena jengkel dan tak mampu lagi berinisiatif dalam urusan badan itu, lalu BPJS dibubarkan saja. Kalau sampai demikian, berarti mencederai kepercayaan dan kemaslahatan rakyat. Kiatnya adalah bagaimana mencarikan subsidi penutup defisit tersebut dari sumber pendapatan lain dari negara. Apakah hasil pajak, atau non-pajak. Jangan sampai upaya yang gampangan saja membuat keputusan-keputusan seperti tidak membiayai jenis pengobatan penyakit ini-itu ataupun menutup defisit dengan menaikkan nilai uang iuran. Rakyat tidak bisa korupsi, bung.

Kiranya kita sepakat, bahwa program BPJS Kesehatan (selain BPJS Ketanagakerjaan) merupakan berkah bagi rakyat demi kesehatan dan kemampuan berobatnya. Mari secara bersama kita syukuri. Namun, juga waspadai penyelenggaranya agar harus tetap bijak, jujur dan cerdas. Ringkasnya: berperikemanusiaan. (amak syariffudin)