Ini Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

37

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) merupakan penentu tercapainya kedaulatan energi di Indonesia. Dalam janji politik Pemerintahan Jokowi–Jusuf Kalla/JK yang dikenal dengan Nawacita, sektor energi menjadi prioritas pemerintah. “Kedaulatan energi menjadi keharusan. Sebab, pemenuhan energi dari dalam negeri, akan mengurangi ketergantungan kita terhadap energi fosil. Terutama, yang berasal dari minyak dan batubara. Dengan memanfaatkan energi terbarukan yang berasal dari air, mikro hidro, angin (bayu), tenaga surya, gelombang laut, dan panas bumi, maka Bangsa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan energinya dari dalam negeri.

Menurut Sekjen PROJO, Handoko, mengatakan, paradigma pengelolaan energi nasional harus berubah. Dari energi sebagai komoditas ke energi sebagai penggerak roda ekonomi. Melimpahnya, sumber energi baru dan terbarukan di Indonesia selayaknya bisa dimanfaatkan secara optimal. Salah satu kendala besar pengembangan EBT, adalah mahalnya teknologi yang banyak diimpor dari luar negeri. Untuk itu, penguasaan teknologi harus mendapatkan prioritas. Sehingga, tidak lagi tergantung pada teknologi luar negeri.

Dari sisi energi primer, saat ini lebih dari 70 persen pembangkit listrik di Indonesia menggunakan minyak bumi dan batubara. Melimpahnya, batubara dalam negeri membuat PLTU Batubara (Coal Fired Power Plant/ CFPP) menjadi kontributor terbesar dalam konfigurasi pembangkit kita. Dalam jangka pendek, PLTU Batubara bisa menjadi solusi penyediaan energi listrik yang terjangkau dari sisi harga.

Tetapi, kata dia, bagaimanapun keberadaan batubara dan minyak bumi semakin berkurang dan habis pada akhirnya. Volatilitas harga minyak dunia yang sangat dinamis dan selalu berkait dengan harga komoditas batubara, turut mengerek harga jual listrik. ‘’Bayangkan, bila tiba-tiba harga minyak dunia melaju sampai USD 100/barrel, pasti beaya produksi listrik akan meningkat tajam,” paparnya.

Beda kondisinya, apabila Indonesia mengandalkan penggunaan listrik yang pembangkitnya digerakkan tenaga angin, air, atau juga tenaga matahari dan panas bumi. Menurut Handoko, yang juga praktisi bisnis pembangkit listrik, kita sudah cukup lama menguasai teknologi untuk pembangkit tenaga air. Baik, PLTA maupun PLTMH (pembangkit listrik tenaga minihidro).

Juga Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/Geothermal. Sungai-sungai di Indonesia menyimpan potensi energi yang sangat besar, sekitar 75 GW. Begitu juga posisi Indonesia yang berada di area ring of fire Asia Pasifik, yang menjadi tempat bertemunya sejumlah gunung berapi yang masih aktif di wilayah Asia Pasifik, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi geothermal terbesar ke-2 di dunia setelah Amerika Serikat, dengan potensi lebih dari 28 GW. Namun, pemanfaatannya masih sangat kecil.

“Untuk harga jual listrik, PLTU Batubara memang paling murah. Saat ini PLN bisa membeli dengan harga USD 5 cent/kWh dari Independent Power Producer (IPP). Tetapi harga batubara fluktuatif, dan juga tidak ramah lingkungan. Pembangunan PLTA harganya mahal. Antara lain, karena porsi pekerjaan sipil (civil work) yang besar. Seperti, pengerjaan bendungan dan penstock (pipa pesat) serta lokasinya yang sulit diakses. Tetapi, energi primernya bisa diperoleh dengan gratis dan bisa dibangun beberapa pembangkit dalam satu aliran sungai dalam jarak yang berdekatan (cascade/berjenjang) dengan memanfaatkan perbedaan elevasi,” kata Handoko.

Selama ini, kata dia, banyak masalah yang harus dihadapi para investor untuk membangun pembangkit listrik. Mulai, dari pengurusan perizinan, pembebasan lahan, atau juga isu sosial yang melibatkan masyarakat sekitar, karena lokasi pemukimannya akan dijadikan bangunan pembangkit. Pemerintahan Jokowi – JK telah membuat berbagai terobosan untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Mulai pemangkasan birokrasi perizinan hingga kebijakan-kebijakan yang mempermudah investasi.

Biaya Investasi

Menyinggung soal beaya investasi (Capital Expenditure), pembangkit listrik EBT masih lebih mahal dari pembangkit energi fosil. PLTP (geothermal) bisa menelan investasi sekitar USD 4 juta/MW, jauh lebih mahal dibanding PLTU Batubara yang sekitar USD 1,5 juta – USD 2 juta/MW.  Perbedaan Capex ini disebabkan masing-masing komoditi ini berbeda cara memperolehnya, dan juga tingkat kesulitannya.

“Seperti listrik yang berasal dari PLTP, fase eksplorasi sumber energi sudah memakan beaya sangat besar. Harus memakai teknologi tinggi dan mahal, ditambah lagi dengan success rate yang rendah. Ketika anda mengeksplorasi sebuah lapangan geothermal dan melakukan pengeboran, tingkat keberhasilannya tak lebih dari 20 persen,” papar Handoko.

Demikian juga investasi yang dibutuhkan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS/ Solar Cell) sangat besar. Sebab, untuk pembangunan PLTS dibutuhkan investasi sekitar Rp 28 miliar, dimana komponen terbesarnya adalah pada beaya produksi panel surya dan baterai. Selain itu, PLTS juga membutuhkan area yang sangat luas.

PLTS hanya dapat beroperasi disiang hari. Sehingga untuk mengimbanginya, diperlukan dukungan dari pembangkit listrik yang berasal dari energi fosil.  “Tapi saya yakin, akselerasi pemanfaatan Solar Cell semakin masif, seiring dengan semakin majunya teknologi panel surya dan baterai,” tambahnya. Sebagai cantolan hukum, pemerintah sudah punya Perpres No 2/2017 tentang RUEN (Rencana Umum Energi Nasional). Dari sana ditetapkan target bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada 2025 sebesar 23 persen, dan tahun 2018 ini  sudah mencapai 12,5 persen.

Berdasarkan data yang dicukil dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), pengembangan EBT tetap memperhatikan keseimbangan supply – demand, kesiapan sistem dan keekonomian. Sementara itu PT PLN (Persero) akan memanfaatkan sumber energi terbarukan dari jenis energi aliran dan terjunan air, energi panas bumi (termasuk skala kecil/modular), biofuel, energi angin, energi sinar matahari, biomassa dan sampah, serta mendukung upaya RE-BID (Renewable Energy Based on Industrial Development). (bw)