Murid Baru : Banyak ‘Ortu Miskin’ di Kota

39

Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Siswa-siswi  Sekolah Dasar hingga Menengah Atas atau yang sederajat, mulai masuk sejak Senin (16/7) usai libur panjang. Lebih ramai lagi, banyak siswa baru yang masuk sekolah. Bagi para orang tua (ortu), tahun masuk sekolah baru selalu bikin pusing. Bukan hanya berpikir bisakah anaknya diterima di sekolah yang diharapkan, namun juga urusan duit. Ada yang resmi dan ada yang tidak resmi yang bisa mencapai jutaan rupiah. Itu sudah jadi “budaya kita” sejak puluhan tahun lewat, meski dikeluarkan banyak larangan oleh pemerintah.

Yang sedang tren sekarang, banyak sekolah justru yang dimasuki sedikit oleh siswa-siswi baru. Terutama pada tingkat SD dan SMP. Terlebih bagi sekolah-sekolah swasta yang sebenarnya dalam mutu pelajaran tidak lebih jelek dari sekolah-sekolah negeri, meskipun dalam fasilitas piranti pelajaran ada yang lebih sedikit ketimbang fasilitas sekolah negeri. Salah seorang wakil kepala sekolah SMP swasta yang saya ajak berbincang sesambat, bahwa siswa baru yang mendaftar ke sekolahnya cuma dua puluh orang. Namun katanya, sudah bersyukur, karena tidak sedikit sekolah setingkatnya yang cuma terima beberapa siswa baru. Malahan ada yang cuma dua orang atau ada yang sama sekali tidak ada yang mendaftar! Yang membuat saya kaget, katanya ternyata di kota Surabaya ini “banyak orang tua miskin”! Meskipun ketika mengantar anaknya ke sekolah, naik mobil pribadi! Ternyata heboh kasus demikian tidak hanya ada di Jakarta dan Jawa Tengah/Jateng.

Kalau ortu macam itu, ternyata soal mentalnya yang korup. Motivasi korup itu bertujuan untuk menjejalkan anaknya yang tidak diterima di suatu “sekolah favorit” atau yang dekat rumah karena nilai pelajarannya di sekolah sebelumnya yang rendah. Sehingga tak bisa diterima masuk sekolah yang dianggap favorit itu. Namun, karena peraturan pemerintah yang mengharuskan sekolah (negeri) apa saja harus menerima “siswa-siswi miskin”, maka ortu itu minta surat pernyataan “miskin” kepada RT/RW dan Kelurahan. Bagaimana caranya, apakah konco baik atau kekuasaan atau urusan isi dompet. Keluarlah surat pernyataan sebagai “keluarga miskin”, sehingga sekolah bersangkutan tidak bisa apa-apa. Terlebih kalau ortu itu punya kekuatan kekuasaan. Kata guru itu, ternyata ada para pelaku partai-partai politik yang berkuasa yang menggunakan pemaksaan agar anak-anaknya dapat masuk ke sekolah ataupun menggunakan surat keterangan miskin. Yang hebat, tidak ada predikat salah,hukum dan dosa bagi para pemberi surat keterangan miskin itu. Pendek kata, nggak ada tuntutan hukum apapun, karena korupsi dan kejahatan itu sudah lumrah!

Barangkali kasus-kasus demikian perlu (dan tentu sudah maklum) oleh Dinas Pendidikan Nasional di provinsi dan kota, bagaimana cara yang baik agar citra pemerintah umumnya dan khusus Dinas/Kementerian bersangkutan tidak tercela. Sementara kasus “kekurangan siswa” terjadi, pemerintah seperti Pemkot Surabaya  sedang membangun gedung-gedung baru untuk sekolah SD-SMP atau Kelas 1 hingga 9. Tahun depan entah bagaimana kasusnya yang bakal terjadi. Mungkin ada satu ruang kelas hanya ada beberapa murid saja. Mungkin dampak keberhasilan program Keluarga Berencana/KB dengan dua orang anak cukup, menjadikan bertambah kecilnya anak-anak yang masuk sekolah. Akan tetapi, ada baiknya Ibu Walikota Surabaya tidak usah jadi naik pitam soal lika-liku di sektor pendidikan itu. Untaian benangnya ruwet, bu. Ada baiknya pura-pura tidak tahu saja. Itu lebih mudah.

Ada hal-hal yang perlu bagi para psikolog dan sosiolog untuk mengamati pelaksanaan pendidikan kita dikaitkan dengan kasus tersebut. Kira-kira adakah teori baru soal mental korup macam itu, ataukah memang begitulah kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat yang sebenarnya berduit, tetapi jahat? Lalu bagaimana anak-anaknya yang dipaksakan masuk ke sekolah (terutama yang dianggap favorit), apakah mampu ,mengikuti pelajarannya, ataukah karena lika-liku ortunya, juga memberikan kesan pada sikapnya untuk berbuat sama saat kini atau kelak?

Sejarah pendidikan kita memang tidak pernah lempang dan beres. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah berganti-ganti. Setiap ganti Menteri keluar aturan baru. Tetapi tiap aturan baru selalu diikuti kasus penyelewengan yang baru pula. Pimpinan institusi selalu dihadapkan pada urusan seperti benang ruwet. Bersyukur kalau dia tidak ikut terikat pada benang demikian. (amak syariffudin)