(foto/ist)

Blitar, (bisnissurabaya.com) – Pasca penggeledahan rumah dinas oleh KPK, Walikota Blitar, Muhamad Samanhudi Anwar, tak tampak memimpin apel pagi di kantor Pemerintahan Kota Blitar. Sementara itu, Kapolres Blitar Kota membenarkan saat ini ada kegiatan KPK dan menggunakan Mapolres Blitar Kota sebagai tempat  penyelidikan.

Sejak adanya penggeledahan oleh KPK, Muhamad Samanhudi Anwar, tak tampak memimpin apel pagi di kantor Pemerintahan Kota Blitar. Apel pagi Kamis (7/6) justru dipimpin oleh Wakilnya Santoso. Ketika dikonfirmasi terkait denga adanya OTT terhadap bosnya, Santoso, mengaku belum mengetahui kebenaran terkait hal tersebut.

Ia berusaha beberapa kali menghubungi melalui jaringan telepon, namun tak ada  jawaban. Pihaknya kini menunggu statmen resmi dari Humas KPK tentang benar dan tidaknya OTT tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Mohamad Sidik, dengan langkah tergesa-gesa mendatangi Mapolres Blitar. Dugaan kuat ia diminta datang untuk memberikan keterangan dalam penylidikan KPK. Kapolres Blitar Kota, AKBP Adewira Negara Siregar, membenarkan bahwa ada kegiatan KPK di Mapolres Blitar Kota.

KPK menggunakan kantornya untuk  melakukan penyelidikan terhadap oknum-oknum yang diamankan oleh KPK. Beredar informasi, bahwa KPK mengamankan lima orang dalam operasi tangkap tangan di dua wilayah. Yakni, Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. Beredar informasi OTT  ini terkait beberapa proyek. Diantarnya rencana pembangunan sekolah dan jalan yang ada di Kota Blitar dan Tulungagung.

Sementara itu, Pemkot Blitar berencana membangun SMP N 3 di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar. Pembangunan sekolah ini menggunakan APBD Pemkot Blitar sebesar Rp 35 miliar yang terbagi dari dua termin. Yakni, APBD 2017 sebesar Rp 12 miliar dan tahun ini  sebesar Rp 23 miliar. (khoirul/stv)