Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Jika ingin pemerintahan di Jawa Timur/Jatim berjalan dengan baik, maka eksekutif dan legislatif harus menjadi kerangka utama dalam menyusun setiap program pembangunan di propinsi ini.

Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo, di Gedung DPRD Jatim Kamis (24/5) mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan menyamakan frekuensi antara politisi atau legislatif dengan birokrasi atau eksekutif, yang harus selaras dalam menyusun program pembangunan guna terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat.

Menurut Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini, pengambilan keputusan yang dilakukan legislatif dan eksekutif di Jatim telah pada posisi yang benar, yakni melibatkan semua pihak- terutama masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan .

“Saya kira legislatif, eksekutif, TNI-Polri, tokoh agama dan tokoh masyarakat menempati posisi sangat penting dalam setiap perumusan dan pengambilan keputusan,” terangnya.

Ditambahkan, kondisi harmonis antara legislatif dan eksekutif di Jatim telah menciptakan stabilitas yang baik sehingga tidak terjadi faksi faksi antar partai . “Tidak ada faksi faksi partai politik selain faksi Jatim. Ini jadi kultur yang baik dan harus dipertahankan, ujarnya. Dengan demikian, kinerja utama DPRD bisa fokus, yakni menciptakan kesejahteraan masyarakat. (bw)