Perlu Libatkan TNI dalam Menumpas Teroris

45

(bisnissurabaya.com) – Bila tindak terorisme sudah dianggap membahayakan negara, dan kerusuhan terjadi dimana-mana, maka TNI harus masuk. Harus  turut memberantas tindak terorisme ini. Kalau sudah dilibatkan tentunya bisa membantu penumpasan gerakan terorisme.

Demikian disampaikan Advokat Senior Dr. Sunarno Edy Wibowo SH, MHum, saat dialog “Hukum Dimata Bowo” di Surabaya TV, Jumat (11/5) pukul 20.00 WIB. Pendapat Advokat Senior ini menanggapi insiden yang terjadi di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok, pekan lalu yang membawa jatuh korban tewas 6 orang.

Part 2 : https://www.youtube.com/watch?v=Ene-pIYYAy0
Part 3 : https://www.youtube.com/watch?v=kFLxkfLnqsg

“Teroris itu biasanya punya jaringan baik nasional maupun internasional, maka penanganannya harus komprehensif dan tersistem,” tambah Cak Bowo panggilan akrab Advokad Senior ini. Dan kalau boleh dia usul para tahanan teroris jangan ditempatkan di satu blok seperti yang terdapat di tahanan Kelapa Dua.

“Bisa dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan  yang terdapat di kabupaten/kota. Jangan ngumpul di satu tempat, bahaya,” tandas pria yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia hokum ini. Kalau ditempatkan di satu blok mereka bisa rundingan dan bahayanya lagi bisa nyusun strategi.

Cak Bowo menghimbau untuk meminimalkan pertumbuhan pengikut terorisme ini harus ada sinergi. Generasi muda jangan sampai mengikuti terorisme ini. Pemerintah dan ulama serta  tokoh masyarakat harus bahu membahu menangkal virus terorisme ini.  Pemahaman terhadap sikap keberagamaan harus ditanamkan utuh, tidak boleh sepotong-potong. “Jangan ada ajaran kalau berani ngebom nanti masuk surga dan dilayani bidadari-bidadari cantik,” papar cak Bowo mengingatkan.

Kemudian tentang masuknya TNI dalam penanganan terosisme lanjut pria asli Surabaya ini , perlu bila memang kondisi sudah darurat. Saat ini pemerintah dan DPR tengah membahas revisi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ihwal peran TNI dalam penanganan terorisme menjadi perdebatan yang seru.

Sejumlah pejabat  mengatakan bahwa memasukkan unsur TNI dalam RUU Terorisme adalah sebuah keharusan. Alasannya, ancaman terorisme sudah semakin luas dan ganas. Gerakan teroris pun terus membesar dengan berbagai cara. Ringkasnya penanganan terorisme saat ini tidak bisa hanya mengandalkan Detasemen Khusus 88 Anti Teror, milik Polri. Harus ada integrasi kekuatan Polri dan TNI.

Pasal 43B ayat (1) draf RUU yang disiapkan pemerintah, menyebutkan: “Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme”.

“Ya monggo bapak-bapak yang diatas membahas sebaik-baiknya. Saya hanya usul saja bila memang kerusuhan telah terjadi dimana-dimana dan sudah membahayakan Negara  maka sebaiknya TNI harus dilibatkan,” jelas Cak Bowo.

Meski begitu selama ini bukan berarti TNI tidak turut dalam operasi penindakan terorisme. Dalam kasus seperti pengejaran terhadap Santoso, peran TNI tetap diperlukan dalam kapasitas membantu polisi membekuk teroris. Operasi Tinombala, yang merupakan gabungan TNI-Polri sudah dilindungi oleh operasi penegakan hukum kepolisian. (sam)