Lemah Kekuatan Hukum Pekerja Outsourcing

207

(bisnissurabaya.com) – Rekrutmen tenaga kerja  melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau yang lebih dikenal dengan outsourcing, membludak. Dengan sistem outsourcing masa depan pekerja menjadi tidak jelas alias gelap. Yang lebih diuntungkan dalam sistem ini pengusaha. Pengusaha ingin mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Biasanya, mereka ingin beaya operasinonal  bisa ditekan serendah mungkin.

Demikian disampaikan Advokad Senior Dr Sunarno Edy Wibowo SH, MHum, ketika berbicara dalam dialog “Hukum Dimata Bowo” di Surabaya TV, Jumat (4/5) pukul 20.00 WIB.  Outsourcing telah dipilih sebagian besar perusahaan.

Part 2 : https://www.youtube.com/watch?v=bTeyCGj1WP0
Part 3 : https://www.youtube.com/watch?v=ZEFhNOslWNI
Part 4 : https://www.youtube.com/watch?v=i2FTi7xnIZ0

“Kalau dulu tidak ada sistem outsourcing nasib pekerja cerah. Artinya jenjang karir menjadi jelas. Tahapan-tahapan kenaikan jabatan  bisa diprediksi. Lah sekarang kalau outsourcing, masa depan menjadi gelap, peteng,” tandas Cak Bowo panggilan akrab Advokad Senior ini.

Lebih lanjut Cak Bowo memaparkan dengan sistem ini pula kekuatan hukum pekerja menjadi lemah. Bila kontrak habis jenjang mereka kembali ke nol lagi. “Dan tidak harus pengusaha mengangkatnya lagi atau  belum tentu pengusaha akan memakainya  lagi. Tergantung  pada trackrecordnya  selama bekerja. Lah kalau perusahaan tidak mau menggunakan lagi pekerja tadi mau apa ?“ papar Cak Bowo setengah bertanya.

Belakangan ini memang berbagai perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing kian meningkat sehingga kata outsourcing menjadi terdengar akrab di telinga. Sayangnya meskipun begitu, masih banyak diantara calon pekerja yang belum paham benar  yang dimaksud tenaga kerja outsourcing itu sendiri.

Bila merujuk pada Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Outsourcing (alih daya) dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65 dan 66. Dalam dunia Psikologi Industri, tercatat pekerja outsourcing adalah karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing.

Dengan menggunakan tenaga kerja outsourcing, perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas maupun tunjangan makan, hingga asuransi kesehatan/BPJS Kesehatan. Sebab, yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcing itu sendiri.

Meski menguntungkan perusahaan, namun sistem ini merugikan  karyawan outsourcing. Selain tak ada jenjang karier, terkadang gaji mereka dipotong oleh perusahaan induk. Bayangkan, presentase potongan gaji ini bisa mencapai 30 persen, sebagai jasa bagi perusahaan outsourcing.

Celakanya, tidak semua karyawan outsourcing mengetahui berapa besar potongan gaji yang diambil oleh perusahaan outsourcing atas jasanya memberi pekerjaan di perusahaan lain itu.

Kemudian dalam sistem kerja ini, perusahaan penyedia jasa outsource melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada karyawan. Selanjutnya mereka menagih ke perusahaan pengguna jasa mereka.

Karyawan outsourcing biasanya bekerja berdasarkan kontrak, dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing, bukan dengan perusahaan pengguna jasa. “Saya berharap kedepan harus ada sinergi antara pengusaha dengan pekerja. Sehingga nasib pekerja outsourcing bisa lebih diperrhatikan,” harap pria yang juga sebagai dosen di Universitas Narotama Surabaya ini. (sam)

BAGIKAN
Berita sebelumyaKlasik Kolonial
Berita berikutnyaTidak Selamanya Hitam itu Kelam