Hati-hati, KPK Incar Kasus Gratifikasi

666

(bisnissurabaya.com) – Masalah gratifikasi ternyata perlu diketahui khalayak umum. Khususnya penyelenggara/pejabat negara. Walau penerimaan ini tak mengandung unsur merugikan negara, namun sedikit banyak dikhawatirkan bisa menjadi pengaruh pada penentuan kebijakan.

Dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akhir-akhir ini lebih gencar mengejar  kasus yang berhubungan dengan gratifikasi ini. Seperti kabar terkini komisi anti rasuah ini sedang memeriksa Bupati Mojokerto, Mustafa Kemal Pasha (MKP) terkait menerima atau tidak gratifikasi pada sejumlah proyek pembangunan di wilayahnya.

Part 2 : https://www.youtube.com/watch?v=XW70si2OU5Y
Part 3 : https://www.youtube.com/watch?v=zXmCnA6OmUk
Part 4 : https://www.youtube.com/watch?v=Gef6051wDOs

Demikian disampaikan Advokat Senior Dr. Sunarno Edy Wibowo SH, MHum, saat dialog “Hukum Dimata Bowo” di Surabaya TV, Jumat (27/4) pukul 20.00 WIB. Kendatipun bentuk gratifikasi itu tidak secara langsung merugikan keuangan negara.

Dan tentang gratifikasi ini telah  diatur dalam  Undang-Undang  No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang  No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diatur pula dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”).

Gratifikasi mengandung definisi pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Penjelasan Pasal 12 b UU Pemberantasan Tipikor).

“Jadi intinya sesorang yang memberi maupun yang  menerima gratififikasi kena ancaman hukuman,” tandas Cak Bowo panggilan akrab Advokad Senior ini. Bagi perorangan atau masyarakat umum bila tertangkap  ancaman hukumannya minimal 1tahun penjara dan maksimal 4 tahun.

Dan bagi penyelenggara atau pejabat Negara yang tertangkap  hukumannya lebih   berat lagi. Yaitu minimal 4 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Ini termaktub dalam pasal 12 UU Pemberantasan Tipikor.

Cak Bowo menambahkan memang akhir-akhir ini KPK lebih memfokuskan pada kasus pemberian gratifikasi. Kalau modus  pejabat menggunakan uang Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pebangunan Belanja Daerah (APBD)  sudah banyak diketahui  masyarakat umum.  “Para pejabat sekarang kayaknya mulai jarang bermain-main gunakan dana APBN maupun APBD,” prediksi pria yang juga dosen di Universitas Narotama Surabaya ini.

“Jadi sekarang kalau jadi gubernur, walikota, ataupun bupati haruslah hati-hati. Jangan bermain-main dengan uang rakyat ataupun dengan gratifikasi,” pesan cak Bowo. Jadilah pejabat yang punya komitmen melindungi masyarakat. Menuju rakyat aman sejahtera. Kalau tidak ingin bersentuhan dengan masalah hukum. (sam)

BAGIKAN
Berita sebelumyaFokus Tiga Besar
Berita berikutnyaAsinan Bukan Bisnis Musiman