Penundaan Pengusutan Cakada, Berimplikasi Buruk

26

(bisnissurabaya.com) – Penundaan penetapan tersangka calon kepala daerah (Cakada) peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tersandung masalah hukum, akan berimplikasi  buruk. Dan lagi, belum ada payung hukum yang melindungi untuk melakukan penundaan status tersangka ini.

Demikian disampaikan Advokat Senior Dr. Sunarno Edy Wibowo SH, MHum, saat dialog “Hukum Dimata Bowo” di Surabaya TV, Jumat (23/3) pukul 20.00 WIB. Bila melaksanakan penundaaan tak  ada payung hukumnya, termasuk tindakan yang tidak berdasar atau illegal.

“Yaaaaa……, harus ada dasar hukumnya dulu, misalnya Perpu. Ini kan belum ada Perpu atau hukum setingkatnya. Jadi gak bisa melakukan penundaan itu,” tandas cak Bowo panggilan akrab advokat senior ini. Mengingat di dalam Undang-Undang yang tengah berjalan di masyarakat tidak terdapat materi yang menyebutkan itu.

“Semua orang dimata hukum itu kedudukannya sama, tidak ada pilih kasih tak pandang  calon bupati, gubernur atau masyarakat biasa, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama menurut Undang-undang atau peraturan yang berlaku,” tambah bapak yang telah malang melintang puluhan tahun di dunia hukum ini.

Part 2 : https://www.youtube.com/watch?v=Av057SygV6s

Part 3 : https://www.youtube.com/watch?v=fqlztptNSb0

Cak Bowo menjelaskan bila pimpinan atau calon pimpinan berbuat salah, melakukan korupsi terus dibiarkan saja akan berdampak buruk pada yang lain. Terutama  pada anak buahnya. “Bisa-bisa bawahan akan melihat hal itu wajar dan meniru atau menganut atasannya yang dibiarkan tanpa pengusutan,” tambah pria asli Surabaya ini.

Disamping itu efek  buruk lainnya, bila penundaan dilakukan maka dampak negatifnya lebih besar. Sebab, lanjutnya calon bermasalah itu kemungkinan besar bisa menghilangkan barang bukti. “Kalau dia menghilangkan barbuk (barang bukti) penegakan hukum akan terhambat dan penegakan hukum tak maksimal,” tambahnya.

Dia tak bisa membayangkan bila nanti ada seorang calon kepala daerah yang berstatus tersangka dan kemudian menang. Hal tersebut dikatakannya akan menjadi preseden buruk ke dalam iklim demokrasi yang kini sudah berjalan.

“Kalau ditunda maka ini membawa konsukuensi yang buruk soal pemerintahan di daerah. Kalau calon yang terpilih adalah tersangka. Kira kira bisa dibayangkan negara ini akan  seperti apa,” papar pria yang juga dosen ini. Sehingga, penundaan pengusutan kepala daerah yang terindikasi korupsi dapat merusak peradaban sebuah negara. Oleh karena itu, sambung Cak Bowo rencana tersebut harus digagalkan atau ditolak oleh seluruh lembaga hukum.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta agar KPK menunda proses hukum terhadap kepala daerah yang diduga terindikasi korupsi. (sam)