Hati-hati, Ujaran Kebencian Bisa Dijerat Pidana

92

(bisnissurabaya.com) – Sesorang yang melempar tulisan atau gambar yang berisi ujaran kebencian yang termuat di media sosial (Medsos)  bisa dijerat pidana.  Mengingat  tindakannya bisa meresahkan, merugikan, serta mencemarkan nama baik. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun. Maka perlu kehati-hatian  sebelum  memposting/mengeshare tulisan atau gambar yang dikirimkan.

Demikian disampaikan Advokat Senior Dr. Sunarno Edy Wibowo SH, MHum, saat dialog “Hukum Dimata Bowo” di Surabaya TV, Jumat (9/3) pukul 20.00 WIB. Apalagi sekarang merupakan tahun pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Antar tim pendukung berjuang untuk memenangkan calonnya. Sehingga tak menutup kemungkinan diantara mereka melakukan segala macam cara, termasuk menyebarkan ujaran kebencian atau berita bohong pada lawan calon kandidatnya.

Kemudian berita tidak benar itu mereka sebarkan melalui media sosial seperti facebook, blackberymassagger, whats Ap, instagram.  “Undang-undang   yang  menjerat pelaku ujaran kebencian   yaitu  UU  No. 11/2008 diperbaharui  UU No.19/2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ,” tandas Cak Bowo panggilan akrab Advokat Senior ini.

Pada pasal 32 ayat 2  UU No. 11/2008 disebutkan  setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak  atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik kepada orang lain yang tidak berhak, dan bisa diajukan ke pengadilan. “Kalau peraturan sudah diundangkan oleh pemerintah, berarti sudah berlaku secara umum. Dan bagi siapa saja yang melanggar bisa kena hukuman,” tambah pria yang sudah malang melintang puluhan tahun di dunia hukum ini.

Untuk itu lanjut Cak Bowo hati-hatilah sebelum memposting, jangan ikut-ikutan. Kalau memang gak tahu dengan makna tulisan atau gambar yang masuk sebaiknya tahan dulu. Jangan langsung dishare. Karena IT  dampaknya sangat luas.

Pada pasal 27 ayat 1 disebutkan  disebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan.”

Juga pada pasal 27 ayat 3 dijelaskan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

“Memang untuk menyeret mereka ke meja hijau tidak mudah,   harus dipenuhi 3 aspek  dulu. Yaitu, aspek  linguistik (bahasa), informasi tehnologi  (IT) dan hukum pidana,” tandas pria yang berpenampilan enerjik ini. Aspek  pertama harus menemukan pakar linguistik atau bahasa. Pakar ini dibutuhkan untuk menentukan apakah ujaran atau tulisan itu mengandung unsur kebencian, pemfitnahan, atau penyerangan.

Aspek kedua, perlu menggandeng pakar informasi tehnologi (IT). Hal ini untuk memastikan kebenaran, apakah  ujaran, tulisan serta  gambar itu rekayasa atau tidak. “Yang terakhir aspek pidana. Disini harus menggandeng orang yang mengerti hukum, harus paham KUHP. Gandeng pengacara, advokad,” tandas cak Bowo.

Namun, kesemuanya itu dibutuhkan dengan catatan pihak korban yang dirugikan  melapor  ke pihak berwajib. Dan pelapornya harus yang bersangkutan sendiri, tidak boleh diwakilkan.

“Menurut saya yang penting gak usah main-mainlah dengan Hp. Hati-hatilah kalau mau mengeshrae. Hp kalau hilang segera lapor polisi agar tidak disalahgunakan penemunya. Malah enak punya Hp jadul ya he he he,” pesa bapak yang  juga dosen hukum di Universitas Narotama Surabaya ini.(sam)