Calon Kepala Daerah Jangan Nabrak Hukum

28

(bisnissurabaya.com) – Masyarakat kita ternyata belum sepenuhnya  siap menghadapi demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Khususnya calon-calon kepala daerah yang tampil menjadi bupati/walikota dan gubernur.  Mereka calon kepala daerah ini tak jarang mengeruk modal untuk maju dari sumber dana yang tidak benar.

Demikian disampaikan Advokat Senior Dr. Sunarno Edy Wibowo SH, Mhum, saat dialog “Hukum Dimata Bowo” di Surabaya TV, Jumat (2/3) pukul 20.00 WIB.  Kabar terakhir tentang kasus penangkapan OTT ini adalah  calon kepala daerah  yang akan bertarung dalam pemilihan  gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) akhir Februari 2018 lalu.

“Untuk pemilihan kepala daerah  langsung ini kayaknya masyarakat kita belum siap. Masih jauh dari harapan yang dicita-citakan.  Seperti dana yang dipakai untuk maju tidak dipersiapkan yang wajar. Juga apabila telah berhasil memenangi pilkada tingkahnya tak jarang menggerogoti uang negara,” papar Cak Bowo panggilan akrab Advokat senior ini.

Padahal lanjut Cak Bowo para pejabat kepala daerah ini telah memperoleh fasilitas yang cukup dari pemerintah. Seperti gaji, mobil dinas, sopir pribadi, rumah, dana tugas maupun turba (turun bawah), fasilitas kesehatan. Kesemuanya ini sebagai penunjang agar dalam melakukan kepemimpinan bisa fokus dan mengutamakan kepentingan rakyat.

“Tapi mengapa mereka tega menggerogoti uang rakyat, APBD Maupun APBN   yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi. Untuk ambisi dan gengsinya. Teganya, teganya, teganya Oooohh……..,” celetuk pria asli Suroboyo ini mengutip syair lagu dangdut arensmen Meggi Z dengan heran.

Tujuan pemilihan langsung sebenarnya bagus. Untuk memperoleh pemimpim yang legitimet. Pemimpin yang diakui rakyat. Sehingga rakyat  bisa mendukung roda pemerintahan. Menuju cita-cita pemerintahan yang dikehendaki bersama. “Namun yaa harus dengan cara yang baik yang halal. Jangan sampai kepentingan pribadi menabrak  rambu-rambu yang ada,” tandas pria yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia hukum ini.

Seperti diketahui kabar terkini Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra atau yang akrab disapa ADP dan salah seorang calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun (ASR), ditangkap KPK. Penangkapan dilakukan pada Rabu (28/2).

Mereka diduga menerima uang sebesar Rp 2,8 miliar. Sedangkan pihak yang memberi adalah HAS, direktur utama PT Sarana Bangun Nusantara. Pihak KPK menjelaskan  uang yang diterima oleh Asr diindikasikan untuk kebutuhan kampanye  sebagai calon gubernur Provinsi Sultra pada Pilkada Serentak 2018 ini.

Sebagai pemberi, HAS dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Untuk ADP, ASR,  dikenakan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau huruf b UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sebelumnya, ADP, sapaan Adriatma, dan sang ayah yang juga mantan Wali Kota Kendari dan calon gubernur Provinsi Sultra Asrun telah menjalani pemeriksaan oleh KPK menyusul penangkapan keduanya itu. (sam)

BAGIKAN
Berita sebelumyaGeluti Aneka Olahan Kerang
Berita berikutnyaRejeki Merebak Lewat Martabak