Siswanto Rusdi : Desak KPK Tindaklanjuti Puluhan Penyuap Mantan Dirjen Hubla

92

Surabaya,(bisnissurabaya.com)-Kasus mantan Direktur Jendral/Dirjen Perhubungan Laut (Hubla), tak berdiri sendiri. Karena itu,  Direktur Namarin Institute, Siswanto Rusdi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti perkara pidana puluhan pengusaha, korporasi dan asosiasi yang menyuap Antonius Tonny Budiono, saat menjadi Dirjen Hubla.

Dalam undang-undang, dia mengemukakan, orang yang menerima suap dan pemberi suap terkena pidana. “Berkaitan dengan perkara suap Tonny Budiono, jelas tidak berdiri sendiri. Ada penyuapnya. Karena itu, penyuap juga wajib dikenakan pidana oleh KPK,” kata Siswanto, kepada wartawan, di Jakarta Minggu (21/1).

Selain aspek keadilan dalam menerapkan hukum, dia mengingatkan dengan pengenaan pidana terhadap penyuap maka ada semacam efek jera kepada pengusaha, korporasi dan asosiasi untuk tidak main mata dengan pejabat publik. Karenanya, bila penyuap tidak ditindak KPK maka ke depan dikhawatirkan akan kontraproduktif terhadap kerja keras bangsa ini dalam memberantas korupsi.

“Bila dibiarkan maka membuka peluang bagi pengusaha, korporasi dan asosiasi terus menyuap pejabat publik. Mereka akan semakin berani karena meyakini tak akan terkena hukuman,” cetusnya. Penegasan dan permintaan Siswanto Rusdi, itu menyusul pernyataan Jaksa penuntut umum (JPU) KPK merinci uang dan barang gratifikasi yang diterima mantan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono, senilai sekitar Rp 22,35 miliar dalam periode 2015-2017.

Seperti diberitakan, Tonny Budiono, menerima uang tunai terdiri berbagai mata uang yaitu Rp 5,815 miliar, 479.700 dolar AS (sekitar Rp6,4 miliar), 4.200 euro (sekitar Rp68,451 juta), 15.540 poundsterling (sekitar Rp287,137 juta), 700.249 dolar Singapura (Rp7,06 miliar), 11.212 ringgit Malaysia (Rp37,813 juta), uang di rekening bank Bukopin senilai Rp 2,134 miliar, berbagai barang bernilai ekonomis yang ditaksir senilai Rp 243,413 juta serta penerimaan di rekening Bank BRI senilai Rp300 juta dari sejumlah instansi pemerintahan dan sejumlah asosiasi kepelabuhanan. D

Diantaranya, dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Yuyus Kusnady Usmany senilai Rp200 juta yang diterima secara bertahap pada 2016, dari Direktur Kenavigasian Dirjen Perhubungan Luat I Nyoman Sukayadnya pada 2017 senilai Rp 125 juta, dari Kepala Distrik Navigasi Makassar M Ali Malawat sejumah Rp 20 juta serta perusahaan dan puluhan asosiasi kepelabuhanan lainnya.

Padahal sebagai Dirjen Hubla 2016-2017, Antonius mendapatkan penghasilan senilai Rp 891,218 juta ditambah penghasilan sebagai anggota dewan komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV 2016-2017 senilai Rp 931,315 juta sehingga totalnya Rp 1,822 miliar. Sedangkan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Antonius harta kekayaannya hanya berjumlah Rp 1,723 miliar, sehingga penerimaan-penerimaan tersebut merupakan pemberian suap baik berupa uang maupun barang (gratifikasi) yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. (lely/bw)