Probolinggo,(bisnissurabaya.com) – Penerima dana hibah  harus menyertakan laporan pertanggungjawaban (LPJ)terkait dengan penggunaan dana  tersebut. Masih banyaknya penerima hibah yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan pemberian dana hibah.

Hal ini disampaikan Wali Kota Rukmini dalam Monitoring Evaluasi dan Pembinaan bagi Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2017. Rukmini menyatakan bahwa masalah yang sering terjadi terkait pelaksanaan dana hibah adalah masih banyak lembaga penerima hibah yang terlambat ataupun tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban.

“Saya meminta kepada penerima dana hibah agar tertib dalam menyerahkan laporan pertanggungjawabannya. Sehingga laporannya dapat sesuai dengan yang diajukan, sesuai RAB agar tidak terjadi temuan oleh BPK,” terang Rukmini.

Kurang lebih 100 lembaga penerima hibah menghadiri acara ini. Mengingat saat ini mendekati akhir tahun, Rukmini meminta agar laporan pertanggungjawaban harus segera diserahkan paling lambat 10 Januari 2018.

“Dan kepada DPPKAD, saya minta apabila ada lembaga yang tidak menyerahkan laporan, harus segera diberi peringatan melalui surat. Jika sampai 3 kali tidak digubris juga, ke depan lembaga tersebut tidak usah diberi dana hibah lagi,” jelasnya.

Hadir narasumber  Aditya Ramadhan Lawado yang menegaskan bahwa penerima hibah harus memahami bahwa pemanfaatan hibah diawasi secara berlapis baik dari LSM, lembaga legislatif, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Penerima dana hibah juga harus melakukan perencanaan dan pemanfaatan secara cermat dan setiap transaksi harus dilakukan pencatatan dan pembukuan secara tertib dan benar,” jelas pria yang menjabat sebagai Kasubbag Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum Kota Probolinggo ini.(yus)