Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Pemberlakukan Pembatasan Kesehatan Masyarakat/PPKM dinilai efektif menekan penularan Covid-19. Karena itu, Gubernur Jawa Timur/Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap program PPKM tetap dipantau ketat.

Sehingga, capaian menekan penyebaran Covid bisa terukur sejak dari bawah. “Kami menyampaikan apresiasi dan komitmen kepada seluruh jajaran TNI-Polri hingga Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas. kekompakan TNI-Polri membangun  soliditas dan solidaritas di Jatim inilah yang menjadi kekuatan luar biasa. Tolong terus dijaga pelaksanaan PPKM Mikro supaya proses pengawasan, pemantauan di lini paling bawah bisa termonitor hari per hari,” kata Khofifah dalam rapat kerja virtual bersama Bupati/Walikota se-Jatim, Rabu (3/6) siang.

Menurut Khofifah, suasana Syawalan masih terasa di daerah di Jatim. Sehingga, masyarakat masih ada yang berkegiatan saling mengunjungi. Terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI), Khofifah menjelaskan perlu adanya kewaspadaan dari masing-masing daerah yang warganya pulang dari berbagai negara.

Bagi yang pulang dari luar negeri dipastikan diswab PCR di asrama haji Surabaya. Setelah swab PCR dengan CT 25 ke bawah akan dilakukan sequencing. Kewaspadaan tersebut, lanjut Khofifah, bisa dilakukan dengan mengantisipasi mobilitas mereka, kemungkinan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di masing-masing daerah.

Terutama di daerah yang PMI jumlah cukup besar Bangkalan, Pamekasan, Bangkalan, Jember, Kabupaten Malang, Tulungagung dan Kabupaten Blitar. Secara spesifik, lanjutnya, TPT dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial ekonomi.

‘’Kalau tidak dilakukan koordinasi dengan baik terutama di daerah yang PMI jumlah cukup besar seperti Sampang, Bangkalan, Pamekasan,  Jember, Kabupaten Malang, Tulungagung dan Kabupaten Blitar,” pungkas Khofifah.

Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto menjelaskan, mekanisme kedatangan PMI sesuai dengan kesepakatan dan protap yang berlaku. Diterima mulai dari Bandara Juanda, kemudian diangkut ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Di Asrama tersebut dilaksanakan karantina selama 2 hari.

Setelah dinyatakan negatif, akan dijemput oleh Bupati/walikota, Kapolres, Dandim dan dibawa ke daerah masing-masing. Kemudian di daerah juga dilaksanakan karantina selama 3 hari. (bw)