Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Terkait menghangatnya rencana Kementerian BUMN untuk melakukan merger BUMN operator pelabuhan di Indonesia, yaitu Pelindo 1, IPC, Pelindo III, dan Pelindo 4, Serikat Pekerja dari keempat BUMN mulai mendapatkan banyak aspirasi dan pertanyaan dari para pegawai. Ketua Umum Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia III (SPPI III), M Adib Fadli, menyebutkan seiring intensnya rangkaian rapat pembahasan rencana merger yang diikuti oleh pihak Kementerian BUMN, perwakilan keempat Pelindo, dan konsultan, serta stakeholders terkait. Pihaknya sebagai wadah perwakilan pegawai menampung semakin banyak masukan dan kekhawatiran dari para pegawai.

“Berdasarkan kuesioner yang kami bagikan ke para pegawai melalui email resmi korporat, hasilnya menyimpulan bahwa para responden sebagian besar menyatakan mendukung untuk dilaksakannya merger. Hal ini juga menunjukkan loyalitas pegawai pada negara melalui Kementerian BUMN sebagai pemegang saham penuh. Selain itu juga bisa dibaca bahwa sebagian besar pegawai telah memahami tujuan utama penyatuan proses bisnis keempat Pelindo yakni untuk memangkas biaya logistik nasional, demi mendongkrak daya saing negara,” papar M. Adib Fadli dari Surabaya, Kamis (4/5).

Ia mengatakan, meski sebagian besar pegawai relatif memahami tujuan dasar dilaksanakannya merger, namun dari pertanyaan lanjutan kuesioner tersebut mengungkapkan bahwa tak sedikit pegawai yang mengharapkan adanya sosialisasi terkait merger yang lebih transparan kepada pegawai.

“Pegawai merupakan pemangku kepentingan yang krusial dari proses merger perusahaan, karena itu dukungan mereka sebaiknya disambut baik dan dirawat. Agar bisa menjadi modal sosial dan akselerator dari proses merger,” tegas M. Adib Fadli.

Hal senada dikemukakan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (FSPPI), Dodi Nurdiana, secara terpisah dari Jakarta, Kamis (4/5). Para pekerja Pelabuhan Indonesia menjadi salah satu pihak utama yang akan merasakan baik dampak positif maupun negatif dari pelaksanaan tindakan ekonomi dan tindakan hukum atas aksi korporasi penggabungan perusahaan.

“Pada prinsipnya kami (FSPPI) mendukung proses penggabungan yang akan dilaksanakan. Namun kami mengharapkan agar diberikan ruang untuk dapat beraudiensi dengan pemegang saham. Agar ada penyampaian secara formal rancangan pelaksanaan procedural penggabungan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku tersebut,” ujar Dodi Nurdiana, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP SPPI II.

Pihak FSPPI juga telah melayangkan surat bernomor 001/IV/SR/FSPPI/21 tertanggal 30 April 2021 kepada Menteri BUMN. Dalam suratnya FSPPI sebagai satu-satunya Serikat Pekerja yang sah secara hukum di masing-masing Pelindo yang menaungi pekerja pelabuhan Indonesia, berharap dapat dilibatkan secara aktif dalam tahapan penggabungan perusahaan Pelabuhan Indonesia.

“Pelibatan FSPPI untuk memberikan dukungan dan masukan pada prosedural merger demi kemajuan sektor logistik Indonesia. Sekaligus untuk turut memastikan dilaksanakannya hubungan industrial yang sesuai dengan Pancasila dan undang-undang yang berlaku,” pungkasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 126 ayat (1) mengatur bahwa dikarenakan perbuatan hukum penggabungan (merger) wajib memperhatikan kepentingan karyawan. Maka Serikat Pekerja memegang fungsi sebagai sarana penyalur aspirasi yang merepresentasikan hak dan kepentingan anggotanya (para pegawai), serta sarana menciptakan hubungan industrial yang haromis, dinamis, dan berkeadilan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. (bw)