Surabaya, (bisnissurabaya.com) – Sebagai upaya untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pembangunan dan isu-isu strategis beserta arah kebijakannya, Pemerintah Jawa Timur/Jatim menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2022 di Hotel Shangri-La Surabaya, Kamis (15/4).

Musrenbang ini sekaligus menjadi wadah untuk mencapai kesepakatan dan pembentukan komitmen antar stakeholder dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Jatim.

Sebelumnya, sebanyak 38 Kab/Kota di Jatim, telah melaksanakan Musrenbang RKPD Kab/Kota Tahun 2022 yang dimulai sejak 18-31 Maret 2021. Forum yang juga digelar secara hiybrid ini dihadiri secara virtual oleh Sekjen Kemendagri Dr. Ir. Muhammad Hudori Msi serta Dirjen Perimbangan keuangan Kemenkeu RI Astera Primanto Bhakti serta turut dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala BAPPENAS Dr Vivi Yulaswati, Wakil Gubernur Jatim, Ketua DPRD Prov.Jatim, Ketua TP PKK Provinsi Jatim, jajaran Forkopimda Jatim, Kepala Perwakilan BI Jatim, Sekda Jatim, Bupati/Walikota di Jatim, serta jajaran instansi vertikal di Provinsi Jatim.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan agenda pembangunan nasional merupakan wujud dari komitmen terhadap pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional.

“Hal ini juga sebagai bentuk sinergitas pelaksanaan pembangunan mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat sesuai prinsip-prinsip pembangunan yang holistik, tematik, terintegrasi dan spasial, serta dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional Tahun 2022 yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, maka fokus pembangunan di Jatim Tahun 2022 akan diarahkan kepada pemulihan ekonomi serta pembangunan infrastruktur wilayah selatan Jatim, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), serta reformasi pelayanan dasar seperti kesehatan.

“Ada beberapa isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan Jatim bahkan nasional seperti ketertinggalan infrastruktur di wilayah Selatan Jatim, tingginya kemiskinan pedesaan, angka kematian ibu dan bayi, dan sebagainya.

Sehingga fokus di tahun 2022 yakni pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur wilayah selatan, kesehatan dan SDM ini kami harap bisa betul-betul membuat tagline Jatim Bangkit dapat terlaksana,” katanya.

Menurut dia, untuk menyelaraskan RKP dengan RKPD Jatim di Tahun 2022, terdapat tujuh rancangan prioritas pembangunan Jatim yakni pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan Infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan.

“Kemudian juga peningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan Sumber Daya Energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur,” terangnya.

Khofifah, mengatakan, bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan pemerataan pembangunan nasional khususnya di Jatim, seperti tertuang dalam Perpres No.80 Tahun 2019, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis dan terintegrasi antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian daerah dan nasional.

“Total proyek percepatan pembangunan ekonomi di Jatim sejumlah 218 proyek dengan nilai investasi mencapai Rp 294,34 triliun. Kami harap hal ini dapat meningkatkan pembangunan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, mengungkit percepatan pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pemulihan ekonomi nasional, khususnya di Jatim,” harapnya. (bw)