Banyuwangi, (bisnissurabaya.com) – Polemik sumbangan sekolah di Banyuwangi, memantik reaksi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI). Lembaga ini mendesak pemerintah mempertegas dan memperjelas aturan sumbangan ke sekolah. Sehingga, para guru tidak tersandera ketika muncul persoalan sumbangan. Pihaknya juga meminta digelar penyuluhan teknis terkait mekanisme pelaksanaan sumbangan sekolah.

Ketua PB PGRI Ahmad Wahyudi, menegaskan polemik sumbangan di sekolah menjadi persoalan klasik. Ujung-ujungnya, guru yang menjadi korban, terpojok karena membela lembaga sekolah. Persoalan ini harus dicarikan solusi. Langkahnya, ada petunjuk teknis operasional terkait sumbangan sekolah. Sehingga, tidak ditafsirkan masing-masing, tegas Penasehat Yayasan Bantuan Hukum Kawah Ijen Banyuwangi tersebut, Kamis (25/3) sore.

Mantan Ketua DPRD Banyuwangi ini menambahkan persoalan sumbangan sekolah harus disikapi serius Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Jatim dan Kementerian Agama Privinsi dan Kabupaten. Selama ini, lanjutnya, persoalan sumbangan kerap memicu polemik Dicontohkan, ada sekolah yang menggali sumbangan sekolah bersamaa dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Ada juga yang dikaitkan dengan momen ujian.

Jika menilik aturan, sumbangan jangan dikaitkan dengan PPDB atau momen ujian. “Ini terjadi karena tidak ada pedoman acuan yang jelas dan tegas terkait sumbangan sekolah,” tegas Ketua Lembaga Khusus Bantuan Hukum (LKBH) PB PGRI tersebut. Pihaknya berharap petunjuk teknis tentang sumbangan sekolah disosialisasikan dengan baik. Lalu, dibentuk tim khusus yang mengawasi dan mengontrol terkait sumbangan sekolah.

Terpisah, Ketua PGRI Banyuwangi Sudarman mengatakan persoalan sumbangan dan komite sekolah diatur dalam Permendikbud No.75 tahun 2016 dan Permendikbud No.44 tahun 2012. Khusus tentang dana sekolah, termasuk sumbangan diatur dalam Permendikbud No.44 tahun 2012.

Seharusnya ini yang dijadikan acuan dalam operasional sumbangan sekolah, kata Kepala SMPN 1 Giri ini. Sayangnya, kata dia, jarang dilakukan pembinaan terkait aturan tersebut. Sehingga, sekolah kerap menafsirkan sendiri.

Sebaiknya, kata dia, guru tidak ikut mengelola sumbangan sekolah. Namun, diserahkan ke Komite Sekolah. Pihaknya tidak sepakat persoalan sumbangan dikaitkan dengan PPDB dan momen ujian. Terkait persoalan sumbangan yang sedang ramai di Banyuwangi, pihaknya akan menerjunkan LKBH PGRI Banyuwangi untuk memberikan pendampingan ke guru. “Harapannya, guru dilindungi profesinya,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua LKBH PGRI Banyuwangi Sunandiantoro memastikan sumbangan ke sekolah memiliki pijakan hukum yang jelas. Hanya saja, perlu dipertegas operasionalnya di sekolah. “Biaya sekolah memang juga menjadi tanggung jawab masyarakat melalui komite,” tegasnya. (wir)