Banyuwangi, (bisnissurabaya.com) – DPRD Banyuwangi terus bergerak menyikapi polemik pemberhentian 331 tenaga harian lepas (THL) di Pemkab Banyuwangi. Tak ingin kecolongan lagi, Komisi I DPRD Banyuwangi memanggil satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memastikan data riil kebutuhan THL.

Mereka diminta memberikan kepastian beban kerja dan analisis kebutuhan pegawai. Sehingga, bisa diketahui kebutuhan THL di masing-masing SKPD.
Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Irianto, mengatakan pihaknya tetap konsisten mengawal polemik pemberhentian THL. Sebab, keputusan itu memicu gejolak di masyarakat. Kami rapat kerja bersama SKPD. Mereka kami minta memaparkan analisis beban kerja dan kebutuhan riil pegawai, salah satunya THL ini, kata politisi PDIP ini usai raker di DPRD setempat, Jumat (19/3) sore.

Menurut Irianto, hasil analisis beban kerja akan memastikan kebutuhan riil THL. Karena itu, data riil sangat dibutuhkan. Nantinya, kita akan lihat bersama, berapa THL yang ada, jika dikurangi sisanya berapa dan bagaimana dengan beban kerjanya, jelas Irianto. Dari sekian SKPD, pihaknya memberikan sorotan penuh bagi sejumlah SKPD.

Diantaranya, Dinas Kesehatan, RSUD dan Satpol PP. Sebab, ketiga SKPD ini menyangkut pelayanan keselamatan masyarakat. Artinya, kata Irianto, harus ada kepastian beban kerja di satuan kerja tersebut. Pihaknya memberikan dead line kepada jajaran SKPD hingga Senin (22/3) depan untuk menyerahkan data kebutuhan riil THL. Sehingga, polemik rasionalisasi THL ini bisa segera dicarikan solusi, tak berlarut-larut. Kami juga di deadline oleh pimpinan. Nanti, rekomendasi akan kita serahkan ke pimpinan, tegas politisi asal Muncar tersebut.
Irianto mendukung jika nantinya Pemkab melakukan rekrutmen THL. Namun, harus tetap mengikuti aturan yang ada.

Masa pandemi, harapannya persoalan pemberhentian THL ini bisa dicarikan solusi lebih baik, tegasnya. Nantinya, jika ada THL yang paripurna, harus legowo diberhentikan. Lalu, rekrutmen menggunakan grade nilai yang tidak terlalu tinggi. Sehingga, tidak mengecewakan banyak pihak.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 331 THL terpaksa dirumahkan oleh Pemkab Banyuwangi. Alasannya, beban anggaran yang tinggi. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, sempat mengumpulkan para THL yang terkena rasionalisasi. Mereka akan mendapatkan prioritas jika lolos dalam rekrutmen THL lagi. (wir)